Pendidikan GOTAG
Komisi IX DPR RI
Berita
Foto (43)
-
BOR RS di DKI Jakarta Capai 45 Persen, Komisi IX DPR Desak Segera Perbanyak Tempat Isolasi Terpusat
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mendesak pemerintah segera memperbanyak tempat isolasi terpusat.
-
Ungkap Ada RS Untung Besar dari Pengadaan Obat BPJS Kesehatan, Rahmad Handoyo: Waduh, Masya Allah
Rahmad mendengar langsung pengakuan direksi RS itu bahwa pihaknya mendapat keuntungan yang besar dari pengadaan obat dari BPJS Kesehatan.
-
Anggota DPR RI Saniatul Lativa Meminta Pemerintah Meninjau Kembali PTM di Sekolah
Ia berharap anak-anak usia 6-11 tahun menerapkan pembelajaran secara daring sampai kasus Covid-19 varian Omicron dapat dikendalikan.
-
Komisi IX DPR Akan Bentuk Panja Vaksinasi
Menanggapi ramainya permasalahan vaksinasi, Komisi IX merespons akan membentuk panitia kerja (panja) untuk mendalami isu ini.
-
Anggota Komisi IX Usulkan Ini Untuk Tenaga Honorer Yang Tak Bisa Masuk PPPK
Tjahjo Kumolo meminta keberadaan tenaga honorer di instansi pemerintah ditiadakan per tahun 2023.
-
BPJS Ketenagakerjaan Buat Program Kredit Rumah, Anggota DPR: Menarik, Tapi Perlu Disosialisasikan
Anggota Komisi IX DPR RI Anas Thahir mengapresiasi adanya dua program baru di BPJS Ketenagakerjaan, salah satunya program kredit kepemilikan rumah.
-
Apresiasi Vaksinasi Booster secara Gratis, Pimpinan Komisi IX Minta Pendataan Dirapikan
Emanuel Melkiades Laka Lena, mengapresiasi langkah pemerintah yang telah memulai vaksinasi booster secara gratis pada hari ini, Rabu (12/1/2022)
-
Komisi IX DPR Ingatkan Pemerintah Soal Fasilitas Kesehatan untuk Hadapi Meningkatnya Kasus Omicron
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengatakan fokus menghadapi kasus Covid-19 varian Omicron bukan lagi terkait dengan angka penularan.
-
Meski Tren Menurun, Menkes Sebut Vaksinasi Covid-19 di RI Tempati Urutan Kelima
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa vaksinasi Covid-19 di Indonesia urutan kelima dunia.
-
Anggota Komisi IX DPR: Penetapan UMP Harus Patuhi Regulasi
Anggota Komisi IX DPR Edy Wuryanto mengatakan, pihaknya memberikan perhatian khusus pada penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2022 di Sumatera Barat.
-
Pandemi Covid-19, Komisi IX Harap Pemerintah Lindungi Pekerja Indonesia
Komisi IX DPR RI berharap segenap elemen pemerintah melindungi pekerja dengan bantuan dan jaminan yang sudah dicanangkan.
-
Arzeti Gandeng BKKBN Sosialisasi Penguatan Pendataan Keluarga dan Kelompok Sasaran Bangga Kencana
Pandemi Covid-19 yang terjadi di dunia saat ini jelas memengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat, tidak hanya dari sisi kesehatan. Pandemi
-
Komisi IX Nilai Rencana PPKM Level 3 di Seluruh Wilayah Saat Nataru Tunjukkan Pemerintah Sama Rata
Menurut Politisi NasDem itu, dengan kebijakan PPKM level 3 di semua daerah, akan menekan gelombang Covid-19.
-
Tingkatkan Jaminan Sosial, Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan Harus Dimasifkan
Komisi IX DPR RI Ratu Ngadu Bonu Wulla meminta pemerintah meningkatkan kuantitas dan kualitas jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan.
-
Menkes: Pemberian Booster Perlu Mempertimbangkan Kesetaraan Vaksin Global
Budi Gunadi Sadikin menyatakan, pemberian vaksin booster Covid-19 bagi masyarakat umum mempertimbangkan kesetaraan vaksin di dunia.
-
Fraksi PAN Minta Pemerintah Klarifikasi Kabar 4 Ribu Dosis Vaksin AstraZeneca Kedaluwarsa di Kudus
Pemerintah diminta segera melakukan klarifikasi terkait kabar adanya 4 ribu dosis vaksin AstraZeneca yang kadaluwarsa di Kudus, Jawa Tengah.
-
Harus Disegerakan, Vaksin Covid untuk Anak Usia 6-11 Tahun Jangan Tunggu Tahun Depan
(BPOM) sudah menerbitkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) bagi vaksin Sinovac untuk diberikan kepada anak 6-11 tahun.
-
Rahmad Handoyo Sambut Baik Langkah BPOM Terbitkan EUA Vaksin untuk Anak Usia 6-11 Tahun
Program vaksinasi untuk anak ini akan menambah keyakinan orang tua saat melepaskan anak-anaknya mengikuti proses belajar secara tatap muka di sekolah.
-
PAN Sebut Diturunkannya Harga Tes PCR Tak Selesaikan Akar Masalah
Biaya test PCT menurutnya tetap akan membebani, apalagi bagi para penumpang yang menggunakan transportasi udara.
-
Netty: Pemerintah Jangan Longgar Tegakkan Prokes, tapi Kenapa Pakai PCR yang Berbiaya Tinggi
Menurut Netty, kebijakan ini terkait dengan ide pelonggaran mobilitas namun harus tetap terpantau agar tidak kebobolan.
