TAG
KUHP
Berita
Foto (28)
-
KUHP Baru Gencar Disosialisasikan untuk Hindari Kesalahan Persepsi
Guru Besar Universitas Negeri Semarang (Unnes) Prof. Dr. R. Benny Riyanto, menilai KUHP tersebut layak disebut KUHP nasional.
-
Partai Demokrat Catat Sejumlah Pasal Karet KUHP Jangan Sampai Dijadikan Alat Menggebuk Lawan Politik
Partai Demokrat mengatakan, ada sejumlah pasal karet di dalan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru disahkan beberapa waktu lalu
-
Berlaku Efektif 2025, KUHP Baru Dinilai Perlu Segera Disosialisasikan secara Menyeluruh
Mahupiki menilai KUHP baru perlu segera disosialisasikan secara menyeluruh kepada masyarakat sebelum efektif diberlakukan pada 2025.
-
Fakultas Hukum USU dan MAHUPIKI akan Optimalkan Sosialisasi KUHP
Sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terus digencarkan sejak diundangkan awal Januari lalu.
-
Catatan Akhir Tahun Elsam: Penerapan UU PDP Jangan Mengganggu Kinerja Jurnalis
Direktur Eksekutif Elsam Wahyudi Djafar menilai saat ini ada peningkatan serangan terhadap kebebasan sipil
-
Nyusul KUHP, DPR: KUHAP Perlu Direvisi, Sudah Lebih dari 40 Tahun!
Revisi KUHAP juga sekaligus agar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) bisa berjalan dengan baik
-
Kejaksaan Agung Siap Berikan Pendampingan Judicial Review KUHP ke Mahkamah Konstitusi
Kejaksaan Agung menyatakan bersedia mendampingi pemerintah apabila ada masyarakat yang hendak mengajukan judicial review KUHP ke MK.
-
Lahir di Era Orba, Wamenkumham: KUHAP Tak Disusun dalam Perspektif HAM
Menurut Wamenkumham, KUHAP lahir pada tahun 1981 di mana saat itu pemerintahan era orde baru (Orba) sedang menguat.
-
Setelah KUHP, Pemerintah Harap KUHAP Direvisi pada 2023
Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) berharap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) direvisi pada tahun 2023.
-
Respons Menparekraf Sikapi Australia Terbitkan Travel Warning Bagi Warganya Imbas KUHP Baru
Sandiaga Uno menanggapi soal travel warning yang diterbitkan Australia untuk warganya yang akan bepergian ke Indonesia, setelah KUHP disahkan.
-
Polisi Tangkap Pelaku Pencurian Emas & Uang Belasan Juta Milik Tetangga: Terancam Penjara 7 Tahun
Kasi Humas Polresta Bengkulu menjelaskan, ZS saat ini harus mempertanggung jawabkan perbuatannya karena telah melakukan pencurian di rumah tetangganya
-
Pengamat Hukum Maknai KUHP Baru Sebagai Akselerator Kekuasaan
Hal tersebut disampaikannya dalam diskusi bertajuk Ngopi Dari Sebrang Istana Edisi Khusus Tutup Tahun: Merangkum 2022
-
Pakar Hukum: KUHP Baru Lebih Melindungi Korban Ketimbang Pelaku Kejahatan
dalam KUHP lama ancaman hukuman tinggi terhadap pelaku, seolah-olah memberikan perlindungan terhadap korban.
-
Demo Tolak KUHP di Bandung Ricuh, Massa Aksi Diduga Lempar Bom Molotov ke Gedung DPRD Jabar
Polisi menduga massa aksi demo tolak KUHP melempar bom molotov ke gedung DPRD Jawa Barat. 31 peserta aksi yang diamankan telah dibebaskan.
-
KSP: KUHP Tidak Membungkam Demokrasi
Sigit Pamungkas tidak sependapat dengan anggapan bahwa KUHP ditujukan untuk menjadi alat kekuasaan pemerintahan saat ini untuk mematikan demokrasi
-
Bicara Revisi KUHAP, Arsul Sani Nilai Aspek Penyiaran Juga Perlu Diatur Berkaca dari Sidang Sambo
Arsul lantas menyinggung tekanan yang juga dirasakan di ruang sidang ditambah dengan tekanan dari media massa karena disiarkan secara langsung.
-
Banyak Libatkan Partisipasi Publik, Arsul Sebut KUHP Layak Jadi Contoh Ideal Pembahasan UU
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PPP Arsul Sani menjawab kritikan yang menyebut pembahasan KUHP baru minim partisipasi publik.
-
Tim Ahli: Banyak Terjadi Pergulatan Pemikiran Rumuskan RKUHP
Banyak terjadi pergulatan pemikiran saat pembahasan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) antara pemerintah, DPR, dan para pihak terkait.
-
Menkumham Yasonna Laoly Minta Maaf jika KUHP Baru Masih Banyak Kekurangan
Menkumham Yasonna Laoly meminta maaf jika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru disahkan masih banyak kekurangan.
-
KUHP Perzinahan Satpol PP Tidak Boleh Lakukan Penggerebekan, Kemenkumham: Kecuali di Aceh
Dirjen PP Kementerian Hukum dan HAM, Dhahana Putra mengatakan KUHP tidak akan membatalkan peraturan daerah yang bersifat khusus.
© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved