Pendidikan GOTAG
KUHP
Berita
Foto (28)
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Seminar-di-UMP.jpg)
Akademisi Sepakat Desak Dominus Litis Jadi Bagian RUU KUHAP
akademisi mendesak revisi KUHAP dan KUHP harus selaras, terutama mengenai dominus litis sebagai bentuk supervisi dan koordinasi antara penyidik.
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/kuhp-nih2_20170505_151750.jpg)
Gerakan Rakyat Bikin Petisi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Disebut Modus Abuse of Power
Gerakan Rakyat membuat sebuah petisi untuk menolak asas dominus litis di bidang hukum.
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/partai-gerindra-habiburokhman-soal-pilkada-jateng.jpg)
DPR Segera Bahas Revisi KUHAP, Target Berlaku Pada 1 Januari 2026
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman mengatakan pihaknya akan segera membahas revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) dalam masa sidang ini.
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/potret-suasana-sidang-tahunan-mpr_20240816_132728.jpg)
Jokowi Bersyukur Indonesia Punya KUHP Baru, UU Cipta Kerja hingga UU TPKS
Jokowi bersyukur Indonesia punya produk hukum baru seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, UU Cipta Kerja, dan UU TPKS.
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/jaksa-agung-burhanuddin-saat-memberikan-sambutan-dalam-acara-launching-blue-print.jpg)
Kejagung Siapkan Blue Print Transformasi Penuntutan Sambut KUHP Baru, Ada Soal Pidana Kerja Sosial
Kejaksaan Agung siap mengimplementasikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang akan berlaku mulai 2026.
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/harli-siregar-yasonna-laoly.jpg)
Eks Dirjen Perundang-undangan Kemenkumham Asep Nana Jadi Jampidum, Jaksa Agung Pesan Soal KUHP Baru
Asep dilantik menjadi Jampidum oleh Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin, hari ini Selasa (11/6/2024) di Gedung Utama Kantor Kejaksaan Agung.
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/menko-polhukam-hadi-tjahjanto-buka-pelaksanaan-piloting-penerapan-pidana-bersyarat-kuhp.jpg)
Siap-siap, Pidana Kerja Sosial dan Pengawasan atas KUHP Baru Berlaku Mulai 2026
Hadi mengataka, penggunaan pidana bersyarat sebagai alternatif pemidanaan memiliki potensi untuk menjadi solusi dari pemecahan masalah daya tampung
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/pelajar-rampok-minimarket-di-cianjur-asdfv-asdb-r.jpg)
Kecanduan Judi Online, Pelajar di Cianjur Nekat Rampok Minimarket di Siang Bolong, Pegawai Ditodong
Seorang pelajar berusia 16 tahun di Cianjur coba merampok sebuah minimarket di siang bolong.
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/duelberdarah123.jpg)
Dua Kakek Bertetangga yang 5 Tahun Tidak Bertegur Terlibat Saling Bacok, Bermula Saling Pelotot
Perkara bacokan antara Sukinar dan Tarmuji ini akan ditangani Satreskrim Polres Tuban dan jajaran dengan sebaik-baiknya
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/ferdy-sambo-15223.jpg)
Pakar Sebut Pidana Penjara Seumur Hidup Ferdy Sambo Bisa Berkurang Jika KUHP Baru Berlaku
Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Albert Aries mengatakan, pidana penjara seumur hidup Ferdy Sambo bisa berkurang jika KUHP Baru berlaku.
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/yasonna-senin.jpg)
Menkumham Yasonna: KUHP Atur Hukum yang Hidup dalam Masyarakat
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/pengacara-senior-todung-mulya-lubis_20170529_194418.jpg)
Praktisi Nilai Terdapat Kekosongan Hukum Dalam Implementasi Pidana Mati
Todung menegaskan, ia konsisten menolak hukuman mati dalam kasus apa saja dan kepada siapa saja.
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/penangkapan-si-kembar-rihana-dan-rihani_20230704_205001.jpg)
Rihana Rihani Diancam 6 Tahun Penjara, Dikenakan Pasal Berlapis
Polisi mengenakan Pasal 378 dan atau Pasal 372 KUHP juncto Pasal 64 KUHP karena Rihana dan Rihani melakukan penipuan atau penggelapan yang dilakukan
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/ayah-david-ozora-jadi-saksi-di-sidang-mario-dandy_20230613_164859.jpg)
VIDEO Cerita Ayah David Ozora Sempat Dipaksa Keluarga Mario Dandy Pindah Rumah Sakit
Ayahanda David Ozora, Jonathan Latumahina membeberkan sempat dihampiri dua orang tak dikenal saat berada di Rumah Sakit Permata Hijau.
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/forum-sosialisasi-membumikan-kuhp-dalam-kancah-nasional-yang-berlangsung-secara-hybrid.jpg)
Semangat Membumikan KUHP Buah Pikiran Anak Bangsa
forum sosialisasi: “Membumikan KUHP Dalam Kancah Nasional” yang berlangsung secara hybrid, pada Selasa (6/6)
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/komisi-iii-dpr-ri-taufik-basari-nih5.jpg)
DPR RI Sarankan Polri dan Kejagung Turut Alokasikan Dana untuk Sosialisasi KUHP Baru
Taufik Basari menyarankan kepada lembaga penegakan hukum dalam hal ini Polri dan Kejaksaan Agung RI turut mengalokasikan anggaran
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/ilustrasi-gedung-mahkamah-konstitusi__.jpg)
MK Tolak Gugatan Soal Hukuman Mati dengan Masa Percobaan 10 Tahun di KUHP Baru
MK menolak gugatan terkait KUHP baru soal hukuman mati dengan masa percobaan 10 tahun serta larangan penggunaan lambang negara.
-
UU Pemilu Hingga UU IKN Paling Banyak Diuji di MK Sepanjang 2022
Mahkamah Konstitusi (MK) mencatat ada 4 aturan yang paling sering diuji sepanjang tahun 2022.
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/edward-omar-sharif-hiariej-eddy-menilai-nih3.jpg)
Wamenkumham Sebut KUHP Jadi Salah Satu Solusi Atasi Over Kapasitas di Lapas
(Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej mengakui, over kapasitas menjadi salah satu masalah serius di lembaga pemasyarakatan (lapas).
-
Soal Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden di KUHP, Wamen Eddy: Ini Terkait Marwah Negara
Perlunya pasal tersebut tetap diatur dalam UU KUHP adalah karena persoalan marwah lembaga negara dalam hal ini presiden
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Update-klasemen-Liga-Italia-20252026-pekan-22-yang-diwarnai-kemenangan.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/ILUSTRASI-HUJAN-TRIBUNNEWS-1.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/PENGENDARA-MOBIL-MENINGGAL.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/maduherbalzymunolailil.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Dewan-Perdamaian-Donald-Trump.jpg)
© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved