La Ode Ida

Berita Foto (5)

Demokrat Beri Rekomendasi Lukman Abunawas Maju di Pilkada Sultra dan Elly Engelbert Lasut di Sulut

AHY secara resmi menyerahkan dua surat rekomendasi secara langsung untuk Pilkada Sulawesi Utara (Sulut) dan Sulawesi Tenggara (Sultra).

Kamis, 11 Juli 2024
Ombudsman RI Minta Pemerintah Berikan Pengertian Lebih untuk Warga Natuna soal Obervasi WNI

Anggota Ombudsman RI La Ode Ida meminta pemerintah lebih sigap dalam menyampaikan informasi kepada warga Natuna, terkait observasi WNI dari Wuhan.

Rabu, 5 Februari 2020
Pelantikan Presiden Dinilai Berjalan Lancar Jika Tatib Baru DPD Ditaati

Mantan Wakil Ketua DPD La Ode Ida mengapresiasi perubahan tata tertib DPD RI yang akan diberlakukan pada periode 2019-2024.

Senin, 30 September 2019
Anggota DPD RI Adakan Diskusi Panel Membedah Tata Tertib DPD RI

Pengesahan Tata Tertib (Tatib) secara sepihak oleh pimpinan Sidang Paripurna Luar Biasa (Sipurlub) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI

Minggu, 29 September 2019
Lembaga BPK Harus Lakukan Perubahan Revolusioner

sampai hari ini, kepedulian rakyat terhadap BPK masih belum tinggi. Salah satu indikatornya adalah saat proses pemilihan anggota BPK.

Senin, 19 Agustus 2019
La Ode Ida: DPD Butuh Figur

Secara fungsi, DPD dinilai masih lemah. Namun di satu sisi lembaga itu memanggul amanah yang berat.

Rabu, 24 Juli 2019
Dualisme Soal BP Batam Muncul Karena Belum Adanya PP yang Jelas

Menurut Ida, hubungan antara BP Batam dan pemeritah daerah harusnya diatur dalam PP tersebut.

Sabtu, 22 Desember 2018
Tahun Politik, Ombudsman RI Kaji Pembentukan Gugus Tugas Penyalahgunaan Birokrasi

Ombudsman RI akan mengakaji terkait pembentukan gugus tugas atau task force sehubungan adanya pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak.

Jumat, 5 Januari 2018
Ombudsman: Pemerintah Harus Beri Kepastian Hukum Investasi Terkait Regulasi Gambut

"Kalau sudah dinilai merugikan itu kan sudah mal administrasi, apalagi tidak memberikan kepastian hukum," ujar Laode.

Jumat, 19 Mei 2017
Anggota Ombudsman Anggap Jokowi Langgar Hukum Tak Nonaktifkan Gubernur Ahok

Jika hal itu disengaja atau dalam kesadaran, maka sungguh pemerintahan Jokowi tengah mempertontonkan pelanggaran hukum secara terbuka

Senin, 13 Februari 2017
Pemerintah Bentuk Tim Saber Pungli, Ombudsman Kritik Peran Inspektorat

Jika memang Pemerintah tidak percaya kepada inspektorat, Ida mengatakan lebih baik itu dihapus.

Sabtu, 15 Oktober 2016
Irman Gusman Jangan Terburu-buru Diberhentikan

La Ode menilai tindakan ceroboh bila Irman langsung diberhentikan dari posisi Ketua DPD.

Senin, 19 September 2016
Mantan Wakil Ketua DPD: Jika KPK Hanya Menyasar Irman Gusman, Memprihatinkan

La Ode mengatakan publik harus terus mendorong KPK untuk berupaya membersihkan negara dari pejabat korup

Senin, 19 September 2016
Jokowi Diminta Bentuk Tim Independen Usut Kewarganegaraan Arcandra

"Suatu penghinaan terhadap bangsa dan negara Indonesia,"

Minggu, 14 Agustus 2016
Kasus Suap Dinilai Tak Hanya Faktor Politikus Haus Uang

La Ode menilai berulangnya perilaku tersebut tidak boleh hanya menuduh faktor politikus yang haus uang dan serakah

Jumat, 1 Juli 2016
La Ode Ida: Mungkin Ucapan Muhaimin Benar, DPD Dibubarkan Saja

La Ode menilai DPD kini sedang mengalami masa sulit dan memalukan yang luar biasa.

Jumat, 18 Maret 2016
Paripurna DPD RI Ricuh, La Ode Ida: Ada yang Tergiur Dengan Fasilitas 'Wah' Pimpinan

Ia menduga ada yang tidak puas dengan fasilitas negara yang besarannya sangat tinggi.

Jumat, 18 Maret 2016
Demi Pengawasan Pemerintah, Pimpinan KIH Tidak Perlu Buat DPR Tandingan

Mantan Wakil Ketua DPD La Ode Ida ikut berkomentar mengenai adanya pimpinan DPR tandingan yang dibentuk Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

Minggu, 2 November 2014
Mahasiswa dan Aktivis dari Indonesia Timur Rekomendasikan La Ode Ida Jadi Menteri

Al-Azhar dari FKMSS mengatakan La Ode memiliki prestasi dan rekam jejak sebagai pimpinan DPD-RI selama 10 tahun

Jumat, 3 Oktober 2014
Kecurangan Pemilu Tidak Terjadi Jika Pemerintah Berperan

La Ode Ida, mengatakan kejahatan-kejahatan Pemilu seharusnya tidak ada apabila bisa diselesaikan pemimpin atau the ruling party.

Sabtu, 16 Agustus 2014

1 2 ⟩

Berita Terkini

Pakar Bantah Pilkada Langsung Mahal: Pemilu Tiap Orang Rp50 Ribu per Tahun, MBG Rp15 Ribu per Hari

22 menit lalu
Jakmania–Bobotoh Bentrok di Depok, Petasan Gol Persib Jadi Pemicu

23 menit lalu
Hasil Voli Proliga 2026 Putra: Bhayangkara Presisi Gagalkan Comeback Samator, JBP Puncaki Klasemen

41 menit lalu
Pengelola Dapur MBG Riezka Rahmatiana Jalin Kerja Sama dengan Perusahaan Catering di China

47 menit lalu
Satgas Bang Japar Angkatan I 2026 Masuki Fase Penugasan Sosial

54 menit lalu

About Us• Help• Privacy Policy• Terms of Use• Contact Us• Pedoman Media Siber• Redaksi• Info iklan

TAG

La Ode Ida

AHY secara resmi menyerahkan dua surat rekomendasi secara langsung untuk Pilkada Sulawesi Utara (Sulut) dan Sulawesi Tenggara (Sultra).

Anggota Ombudsman RI La Ode Ida meminta pemerintah lebih sigap dalam menyampaikan informasi kepada warga Natuna, terkait observasi WNI dari Wuhan.

Mantan Wakil Ketua DPD La Ode Ida mengapresiasi perubahan tata tertib DPD RI yang akan diberlakukan pada periode 2019-2024.

Pengesahan Tata Tertib (Tatib) secara sepihak oleh pimpinan Sidang Paripurna Luar Biasa (Sipurlub) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI

sampai hari ini, kepedulian rakyat terhadap BPK masih belum tinggi. Salah satu indikatornya adalah saat proses pemilihan anggota BPK.

Secara fungsi, DPD dinilai masih lemah. Namun di satu sisi lembaga itu memanggul amanah yang berat.

Menurut Ida, hubungan antara BP Batam dan pemeritah daerah harusnya diatur dalam PP tersebut.

Ombudsman RI akan mengakaji terkait pembentukan gugus tugas atau task force sehubungan adanya pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak.

"Kalau sudah dinilai merugikan itu kan sudah mal administrasi, apalagi tidak memberikan kepastian hukum," ujar Laode.

Jika hal itu disengaja atau dalam kesadaran, maka sungguh pemerintahan Jokowi tengah mempertontonkan pelanggaran hukum secara terbuka

Jika memang Pemerintah tidak percaya kepada inspektorat, Ida mengatakan lebih baik itu dihapus.

La Ode menilai tindakan ceroboh bila Irman langsung diberhentikan dari posisi Ketua DPD.

La Ode mengatakan publik harus terus mendorong KPK untuk berupaya membersihkan negara dari pejabat korup

"Suatu penghinaan terhadap bangsa dan negara Indonesia,"

La Ode menilai berulangnya perilaku tersebut tidak boleh hanya menuduh faktor politikus yang haus uang dan serakah

La Ode menilai DPD kini sedang mengalami masa sulit dan memalukan yang luar biasa.

Ia menduga ada yang tidak puas dengan fasilitas negara yang besarannya sangat tinggi.

Mantan Wakil Ketua DPD La Ode Ida ikut berkomentar mengenai adanya pimpinan DPR tandingan yang dibentuk Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

Al-Azhar dari FKMSS mengatakan La Ode memiliki prestasi dan rekam jejak sebagai pimpinan DPD-RI selama 10 tahun

La Ode Ida, mengatakan kejahatan-kejahatan Pemilu seharusnya tidak ada apabila bisa diselesaikan pemimpin atau the ruling party.