Pendidikan GOTAG
pajak penghasilan (PPh)
Berita
Foto (11)
-
Masyarakat Transaksi Emas di Pegadaian Bebas Pajak PPh 22
Pegadaian sebagai LJK yang menjalankan Layanan Bank Emas meminta masyarakat agar tidak perlu khawatir.
-
Pengamat Tanggapi Pengenaan PPh dan PPN Atas Biaya Angkut LPG 3 Kg yang Dikeluhkan Para Agen
Para agen gas LPG 3 kg mengeluhkan tindakan Dirjen Pajak yang tetap mengenakan PPh dan PPN atas biaya angkut penyaluran gas dari agen ke pangkalan.
-
Jenis-jenis Barang yang Tidak Dikenakan PPh
Ditjen Pajak merilis daftar natura/kenikmatan yang tidak termasuk objek pajak penghasilan (PPh).
-
Transaksi Kripto Akan Kena Pajak Ganda: PPN dan PPh Mulai 1 Mei 2022, Begini Alasannya
Pemerintah akan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) untuk aset kripto mulai 1 Mei 2022.
-
Mulai Mei Nanti, Indonesia akan Kenakan Pajak Kripto 0,1 Persen
Pemerintah Indonesia akan mengenakan PPh dan PPN sebesar 0,1 persen untuk transaksi aset digital, berlaku mulai 1 Mei 2022.
-
Jokowi Ingatkan Masyarakat Lapor SPT Tahunan sebelum 31 Maret 2022: Pajak Dukung Program Pembangunan
Presiden Joko Widodo mengingatkan masyarakat Indonesia untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) lewat e-filing.
-
Tak Amnesty Jilid II, Negara Terima Rp 1,49 triliun
Jumlah peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) alias program pengampunan pajak itu kini bertambah.
-
Ini Sektor Usaha yang Diharapkan Jadi Tumpuan Pajak Tahun Depan
Otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.
-
Wajib Pajak Badan Dilarang Ikut Program Tax Amnesty Jilid II
Tarif yang ditawarkan antara lain, pajak penghasil (PPh) Final sebesar 11% untuk deklarasi harta yang berada di luar negeri.
-
Isu Setiap Pemilik NIK Wajib Bayar Pajak, Dibantah Sri Mulyani Hingga Yasonna Laoly
Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan kabar kewajiban membayar pajak oleh setiap pemilik Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP adalah tidak benar.
-
Karena Pandemi, Sejumlah Fasilitas Pajak Diperpanjang Hingga Akhir 2021, Apa Saja?
Pemerintah juga melakukan penyesuaian terhadap insentif perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak dalam rangka menghadapi dampak pandemi
-
Legislator PKS Desak Pemerintah Batalkan Rencana Penghapusan Insentif bagi Pelaku Usaha Kecil
PKS desak pemerintah batalkan rencana penghapusan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi pelaku usaha yang memiliki omzet kurang dari Rp50 miliar
-
Sri Mulyani Ungkap 1,42 Persen Orang Kaya di Indonesia Susah Bayar Pajak
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, data tersebut berdasarkan pencatatan yang dilakukan sejak 5 tahun sebelumnya.
-
Pajak Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucer Makin Memberatkan Rakyat di Saat Pandemi
Meskipun pemerintah berdalih bahwa pemungutan pajak hanya akan menyasar sampai distributor tingkat dua, namun tetap akan berdampak pada konsumen.
-
INDEF Nilai Kebijakan Pemerintah terkait Pajak Penjualan Pulsa Kontraproduktif di Era Pandemi Corona
Ekonom dari INDEF Bhima Yudhistira menilai kebijakan pemerintah kontraproduktif di era resesi dan pandemi Covid-19.
-
Rizal Ramli Kritik Sri Mulyani: Pajak Pulsa Bagian dari Dampak Utang dengan Bunga Sangat Tinggi
Rizal Ramli menilai pemungutan PPh untuk penjualan pulsa, voucer, kartu perdana dan token listrik bagian dari dampak utang dengan bunga yang tinggi.
-
XL Axiata Masih Pelajari Aturan Baru terkait Pajak Penjualan Pulsa
Doni Ismanto meyakini pungutan Pajak PPN dan PPh yang itemnya sudah ada tetapi diubah cara pungutnya tidak memberi dampak apapun ke operator.
-
Tanggapan Indosat dan XL Axiata Setelah Voucher dan Kartu Perdana Dipajaki Mulai 1 Februari 2021
Kementerian Keuangan akan memungut pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan sehubungan dengan penjualan pulsa, kartu perdana, token dan voucher
-
Mulai 1 Februari Pemerintah Kenakan Pajak Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token dan Voucer
Pemerintah akan memungut pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) terkait dengan penjualan pulsa, kartu perdana, token, dan voucer.
-
Ekonom: Klaster Perpajakan di UU Cipta Kerja Bikin Penerimaan Negara Berkurang
Langkah pemerintah menurunkan tarif PPh (Pajak Penghasilan) Badan dari 25 persen menjadi 22 persen dinilai kurang tepat.
