Breaking News:

Pajak Pulsa Hingga Token Listrik

Pajak Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucer Makin Memberatkan Rakyat di Saat Pandemi

Meskipun pemerintah berdalih bahwa pemungutan pajak hanya akan menyasar sampai distributor tingkat dua, namun tetap akan berdampak pada konsumen.

Arief/Man (dpr.go.id)
Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan saat rapat dengar pendapat Komisi XI DPR RI dengan Badan Pusat Statistik (BPS).di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2020). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 6/PMK.03/2021 sebagai dasar penarikan pajak PPN dan PPh atas penjualan pulsa, kartu perdana, token, dan Vlvoucer.

Dalam Pasal 21 menjelaskan bahwa aturan tersebut akan berlaku efektif pada 1 Februari 2021.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Gerindra Heri Gunawan menegaskan hendaknya peraturan tersebut dapat ditinjau ulang.

Sebab, rakyat masih dibelit kesulitan menghadapi Pandemi Covid-19.

Meskipun pada 2020 dan 2021 pemerintah mengucurkan stimulus, namun tidak semua rakyat menikmatinya.

Apalagi saat ini pemerintah masih memberlakukan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) di Pulau Jawa dan Bali dan juga Pemprov Jakarta masih memberlakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di Propinsi DKI Jakarta.

Baca juga: Menkeu Sri Mulyani Tanggapi soal Pajak Pulsa dan Token Listrik, Sebut Tak Berpengaruh pada Harga

Baca juga: INDEF Nilai Kebijakan Pemerintah terkait Pajak Penjualan Pulsa Kontraproduktif di Era Pandemi Corona

"Masyarakat pun harus merogoh kocek lebih dalam untuk membeli pulsa dan token listrik dalam rangka (Work From Home) WFH dan belajar daring. Bila pemerintah tiba-tiba memajakinya, itu sama saja pemerintah makin membebani rakyat di saat pandemi," kata Heri kepada wartawan, Minggu (31/1/2021).

Pria yang akrab disapa Hergun ini memahami bahwa pendapatan pajak anjlok di tahun 2020.

Realisasi sementara pajak 2020 hanya mencapai Rp 1.070 triliun meleset dari target APBN-Perpres 72/2020 sebesar Rp 1.198,8 trilun atau hanya terealisasi 89,3 persen saja.

Halaman
12
Penulis: chaerul umam
Editor: Dewi Agustina
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved