Rambe Kamarulzaman

Ketua Komisi II dari Fraksi Partai Golkar

Berita

Kerugian Negara dari Pelaksanaan Pemilu 2014 Dicurigai Sangat Besar

Ketua Komisi II DPR RI, Rambe Kamarulzaman mencurigai kerugian keuangan negara dari pelaksanaan Pemilu (Pileg-Pilpres) tahun 2014 sangat besar.

Senin, 22 Juni 2015
Demokrat Ikut Usulkan Revisi UU Pilkada Secara Perorangan

Enam fraksi di antaranya PPP, Golkar, Gerindra, PAN, PKS dan Demokrat menjadi pengusul perseorangan revisi terbatas Undang-Undang Pilkada.

Senin, 25 Mei 2015
Ketua Komisi II DPR Tegaskan Rekomendasi PKPU Disetujui Seluruh Fraksi

Kubu Agung Laksono berencana memberikan Surat Peringatan (SP) I kepada anggota komisi II DPR yang berasal dari Partai Golkar.

Rabu, 29 April 2015
Kubu Agung Laksono Berencana Berikan SP I kepada Ketua Komisi II DPR

Mereka diantaranya Ketua Komisi II dari Fraksi Golkar Rambe Kamarulzaman.

Rabu, 29 April 2015
Ke KPU, Idrus Jelaskan Golkar Hasil Munas Riau yang Berhak Ikut Pilkada

Sekjen Partai Golongan Karya (Golkar) hasil Munas Bali Idrus Marham, mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum

Senin, 2 Maret 2015
Paripurna DPR Sahkan UU Pilkada dan UU Pemda

Rapat Paripurna DPR akhirnya mengesahkan Revisi UU Pilkada dan UU Pemda.

Selasa, 17 Februari 2015
Pemerintah-Komisi II Sepakat RUU Pilkada Dibawa ke Rapat Paripurna

Komisi II DPR dan Pemerintah akhirnya sepakat membawa revisi UU no 1 Tahun 2015 tentang Pilkada kepada Rapat Paripurna. ‎

Senin, 16 Februari 2015
Pilkada Serentak, Ada Kepala Daerah yang Diperpanjang dan Dipotong Masa Tugasnya

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum sepakat mengenai jadwal pemilihan kepala daerah serentak.

Rabu, 11 Februari 2015
DPR Dukung Kementerian Agraria Hapus NJOP

Soal penghapusan NJOP kalau idenya dalam rangka memberikan pelayanan untuk rakyat saya kira kebijakan akan terus kami dukung.

Kamis, 5 Februari 2015
Hindari Konflik, Golkar Usulkan Calon Kepala Daerah Tetap Berpasangan

Untuk itu, ujarnya, UU Pilkada harus direvisi pada bagian pengaturan pasangan dan lebih baik diajukan berpasangan.

Senin, 26 Januari 2015
Berikut Poin Revisi Perppu Pilkada Sebelum Diparipurnakan

Revisi atas Perppu Pilkada dan Perppu Pemerintah Daerah dilakukan agar pelaksanaan pemilihan kepala daerah di kemudian harinya tidak terkendala.

Selasa, 20 Januari 2015
Pemerintah dan DPR Sepakat Perppu Pilkada ke Paripurna

Seluruh fraksi sepakat menyelesaikan pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pilkada

Jumat, 16 Januari 2015
Rambe Kamarulzaman Terpilih Ketua Komisi II DPR RI

"Alhamdullilah, Komisi II sudah terbentuk, Pak Rambe dan tiga wakilnya. Kuorum terpenuhi, saya rasa bisa langsung bekerja," kata Fadli Zon.

Rabu, 29 Oktober 2014

⟨1 2 3

Berita Terkini

Kata Purbaya usai Anak Buahnya Kena Kasus Suap Pajak: Dampingi Proses Hukum tapi Ogah Intervensi

7 menit lalu
Rebranding Produk Tabungan, BTN Bidik Dana Murah Rp 5 Triliun

11 menit lalu
Pegawai Pajak Jakut yang Terjaring OTT KPK Ternyata Pernah 'Diskon' Pajak Serupa, Tapi Tak Terendus

15 menit lalu
Manchester United Ditantang Mainkan Remaja 15 Tahun di Piala FA Lawan Brighton

25 menit lalu
Pengamat Militer: Kenaikan Pangkat 2 Tingkat dan Pindah Matra Rizki Juniansyah Hal yang Baru di TNI

27 menit lalu

About Us• Help• Privacy Policy• Terms of Use• Contact Us• Pedoman Media Siber• Redaksi• Info iklan

TAG

Rambe Kamarulzaman

Ketua Komisi II dari Fraksi Partai GolkarKetua Komisi II dari Fraksi Partai Golkar read less

Ketua Komisi II DPR RI, Rambe Kamarulzaman mencurigai kerugian keuangan negara dari pelaksanaan Pemilu (Pileg-Pilpres) tahun 2014 sangat besar.

Enam fraksi di antaranya PPP, Golkar, Gerindra, PAN, PKS dan Demokrat menjadi pengusul perseorangan revisi terbatas Undang-Undang Pilkada.

Kubu Agung Laksono berencana memberikan Surat Peringatan (SP) I kepada anggota komisi II DPR yang berasal dari Partai Golkar.

Mereka diantaranya Ketua Komisi II dari Fraksi Golkar Rambe Kamarulzaman.

Sekjen Partai Golongan Karya (Golkar) hasil Munas Bali Idrus Marham, mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum

Rapat Paripurna DPR akhirnya mengesahkan Revisi UU Pilkada dan UU Pemda.

Komisi II DPR dan Pemerintah akhirnya sepakat membawa revisi UU no 1 Tahun 2015 tentang Pilkada kepada Rapat Paripurna. ‎

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum sepakat mengenai jadwal pemilihan kepala daerah serentak.

Soal penghapusan NJOP kalau idenya dalam rangka memberikan pelayanan untuk rakyat saya kira kebijakan akan terus kami dukung.

Untuk itu, ujarnya, UU Pilkada harus direvisi pada bagian pengaturan pasangan dan lebih baik diajukan berpasangan.

Revisi atas Perppu Pilkada dan Perppu Pemerintah Daerah dilakukan agar pelaksanaan pemilihan kepala daerah di kemudian harinya tidak terkendala.

Seluruh fraksi sepakat menyelesaikan pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pilkada

"Alhamdullilah, Komisi II sudah terbentuk, Pak Rambe dan tiga wakilnya. Kuorum terpenuhi, saya rasa bisa langsung bekerja," kata Fadli Zon.

Ketua Komisi II dari Fraksi Partai Golkar