Pendidikan GOTAG
RUU TPKS
Berita
-
Wamenkumham Sebut Restorative Justice Tak Berlaku untuk Kasus Pidana Kekerasan Seksual
Edward Omar Sharif Hiariej menyebut bahwa restorative justice tidak diperbolehkan dalam penyelesaian kasus pidana kekerasan seksual.
-
Proses Legislasi RUU TPKS Harus segera Dilanjutkan, Kedepankan Efektivitas Pembahasan
Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat meminta semua pihak punya semangat yang sama untuk membahas kelanjutan pembahasan RUU TPKS.
-
Pengesahan RUU TPKS Tak Dapat Ditunda Lagi, Menteri PPPA: Penantian Korban Sangat Panjang
Bintang Puspayoga menyebut pengesahan RUU TPKS tidak dapat ditunda lagi karena secara dasar penyusunan telah memenuhi syarat filosofis dan sosiologis.
-
Menteri PPPA Minta Akses Pendampingan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan Dipermudah
Bintang Puspayoga meminta Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) mempermudah akses perempuan dan anak korban kekerasa
-
Ancaman Omicron, Pimpinan DPR Sebut RUU TPKS Tak Dibahas Saat Masa Reses
Lodewijk menjelaskan, bahwa kondisi saat ini yang tak memungkinkan, dimana varian Omicron membatasi kegiatan di DPR RI.
-
DIM RUU TPKS Rampung, Pemerintah akan Kawal Prosesnya di DPR
Gugus Tugas ini dibentuk untuk percepatan proses pengesahan karena saat ini terjadi kedaruratan kekerasan seksual.
-
Kantongi Izin Pimpinan DPR, Baleg Akan Bahas RUU TPKS Saat Masa Reses
Willy Aditya mendengarkan usulan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dibahas saat masa reses.
-
Menteri PPPA: DIM RUU TPKS Rampung Disusun Pemerintah
RUU yang sebelumnya bernama RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), telah melewati proses yang panjang sejak 2016.
-
Wamenkumham Jamin Aturan di RUU TPKS Tidak Tumpang Tindih Dengan Hukum Lainnya
Namun pemerintah menambahkan, sehingga ada sekitar 7 tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam RUU TPKS.
-
UPDATE RUU TPKS: DIM Sudah Ditandatangani, DPR akan Bahas saat Masa Reses
Soal RUU TPKS, pemerintah telah menandatangani DIM. Lalu untuk DPR sendiri berencana akan membahasnya saat masa reses pada 18 Februari 2022.
-
Fraksi Gerindra Setuju Pembahasan RUU TPKS Digelar Saat DPR Reses
Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) direncanakan akan dibahas saat reses.
-
Wakil Ketua DPR Sebut Belum Terima DIM RUU TPKS
Namun penyerahan DIM RUU TPKS urung terjadi karena pemerintah masih melakukan penyempurnaan DIM.
-
Susun DIM RUU TPKS, Menteri PPPA Pastikan Korban Kekerasan Seksual Dapat Layanan Terpadu
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga menekankan pentingnya menyiapkan implementasi RUU TPKS.
-
Menko PMK Harap RUU TPKS Punya Daya Jotos Selesaikan Kekerasan Seksual
Pemerintah berupaya agar RUU TPKS segera mendapatkan pengesahan sehingga jadi payung hukum, melindungi perempuan dan anak dari kekerasan seksual.
-
Pemerintah Percepat Pembahasan DIM RUU TPKS
Gerak cepat penyusunan DIM ini tidak terlepas dari arahan Presiden Jokowi yang menginginkan penyusunan DIM untuk dimaksimalkan sesegera mungkin.
-
Targetkan Daftar Inventaris masalah Rampung Pekan Ini, Kemenkumham Tunggu Surpres Bahas RUU TPKS
Pemerintah segera mengirimkan daftar inventaris masalah (DIM) sehingga pembahasan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual bisa segera dilakukan.
-
Cegah Pelecehan Seksual, INAYES Desak DPR Segera Sahkan RUU TPKS
(INAYES) mendesak DPR RI segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) agar kasus tindak kekerasan dan peleceh
-
Dicurhati Penyintas dan Korban Kekerasan Seksual, Gus Muhaimin Menangis
Wakil Ketua DPR RI bidang Kokesra, Abdul Muhaimin Iskandar tak kuasa menitikkan air mata setelah mendengar kisah para penyintas dan korban kekerasan
-
RUU TPKS Harus Mampu Melindungi Anak Korban Kekerasan Seksual
Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) telah disahkan menjadi RUU usul inisiatif Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.
-
Semua Pihak Harus Berkomitmen Kuat Kawal Percepatan Proses Legislasi RUU TPKS
Lestari sangat berharap, semua pihak mengawal tahapan legislasi itu dengan baik, agar percepatan proses pembahasan RUU TPKS bisa direalisasikan
