TAG
Upah Minimum Provinsi (UMP)
Berita
Foto (31)
-
Besok, Buruh Unjuk Rasa di Balaikota dan PTUN Minta Anies Banding Pertahankan UMP Rp 4,6 Jutaan
Buruh DKI akan melakukan aksi unjuk rasa di Balaikota dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada Rabu (20/7/2022).
-
Tolak UMP DKI Turun Jadi Rp 4,5 Juta, Ribuan Buruh Ancam Geruduk Kantor Anies dan PTUN Jakarta
Ribuan buruh akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Jakarta dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada Selasa (19/7/2022).
-
Nasib UMP 2022 DKI, Gembong Warsono Minta segera Banding agar Buruh dan Pengusaha Ada Kepastian
Pemprov DKI Jakarta diminta segera melakukan upaya banding terkait UMP DKI 2022, agar ada kepastian bagi buruh dan pengusaha.
-
Buruh Tolak Putusan PTUN Batalkan Kenaikan UMP Jakarta
KSPSI mendesak Gubernur DKI untuk tidak menjalankan putusan PTUN dan tetap memberlakukan UMP yang sudah ditetapkan kenaikannya sebesar 5,1 persen.
-
Anies Digugat Pengusaha, Begini Reaksi Sang Wagub Ahmad Riza Patria
Buntut kebijakan kenaikan UMP 2022 5,1 persen, Gubernur DKI Anies resmi dituntut Apindo ke PTUN Jakarta, Wagub Ahmad Riza Patria beri komentar.
-
Anggota DPRD DKI Sebut Belum Tepat Pempov Ancam Sanksi Perusahaan yang Tak Naikkan Upah di 2022
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz menilai belum tepat jika bicara sanksi untuk perusahaan yang tak patuhi kenaikan upah minimum provinsi.
-
Politisi PDIP Sebut Anies Baswedan Pencitraan, Buntut sang Gubernur Naikkan Upah Buruh
Sekretaris Komisi B DPRD DKI Pandapotan Sinaga menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hanya pencitraan terkait menaikkan UMP.
-
Berawal Duduk Temui Massa Demo Balai Kota, Gubernur Anies Tak Ingkar Janji Perjuangkan Nasib Buruh
Lewat Keputusan Gubernur atau Kepgub DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang upah minimum provinsi tahun 2022, Anies membuktikan perjuangan bela bur
-
Perusahaan Tidak Tumbuh, Pekerja di DKI Jakarta Berpotensi Tak Rasakan Kenaikan UMP 5,1 Persen
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov DKI) melonggarkan kebijakan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 sebesar 5,1 persen bagi perusahaan.
-
Gubernur Anies Resmi Terbitkan Keputusan UMP DKI Naik 5,1% Tahun Depan, Tapi Ada Pengecualian
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi menerbitkan surat keputusan terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022 sebesar 5,1 persen.
-
Sebut Ada Buruh Naikkan Kaki hingga Cekik Staf saat Geruduk Kantornya, Gubernur Banten: Ini Ancaman
Gubernur Banten, Wahidin Halim, menilai aksi penggerudukan yang dilakukan ribuan buruh di kantornya adalah sebuah ancaman.
-
Wagub DKI Bantah Kabar Beredar Anies Revisi Lagi UMP 2022 Jakarta
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria membantah Anies bakal revisi lagi UMP 2022, dia menegaskan Anies baru sekali merevisi kenaikan UMP.
-
Ancam Demo Massal Jelang Nataru, Said Iqbal Minta Gubernur di Luar DKI dan Jogyakarta Revisi UMK
Said Iqbal meminta seluruh Gubernur di Indonesia, khususnya di pulau Jawa ikut merevisi upah minimum kabupaten/kota (UMK), sebagaimana yang telah dila
-
Wagub Ahmad Riza Patria Tanggapi Rencana Apindo DKI Gugat Anies Terkait Kenaikan UMP 5,1 Persen
Ahmad Riza Patria merespons rencana Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI yang bakal menggugat Gubernur Anies Baswedan ke PTUN.
-
Anggota Komisi IX DPR: Penetapan UMP Harus Patuhi Regulasi
Anggota Komisi IX DPR Edy Wuryanto mengatakan, pihaknya memberikan perhatian khusus pada penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2022 di Sumatera Barat.
-
Said Minta Massa Buruh Tertib: Perjuangan Kita Adalah Perjuangan Suci
Ribuan massa buruh terkonsentrasi di sekitar Patung Kuda, Jln Medan Merdeka Barat, Jakarta.
-
JK Singgung Menaker soal Upah Minimum: Yang Kena Itu Menteri PKB
Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) bicara soal Upah Minimum Provinsi (UMP) yang ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
-
Menaker: Pengaturan Upah di UU Cipta Kerja Tidak Ada yang Dibatalkan MK
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan dengan dinyatakan masih berlakunya UU Cipta Kerja oleh MK, seluruh materi dan substansi serta aturan
-
Menteri Bahlil: Kalau UMP Naik Tinggi Perusahaan Bisa Bubar
Kalau ditambah beban lagi nanti lama-lama perusahaan tutup dan kita semua bubar,” kata Menteri Investasi.
-
Karawang Tak Lagi Miliki UMK Tertinggi di Jawa Barat, Lalu Daerah Mana?
Setelah menetapkan UMP, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menetapkan UMK tahun 2022 pada Selasa (30/11/2021).
© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved