TOPIK
Iuran BPJS Kesehatan Naik
-
Politikus PKS menilai seharusnya pemerintah melonggarkan segala bentuk tanggungan masyarakat, bukan justru tambah membebani.
-
Anggota DPR fraksi PAN Guspardi Gaus menilai keputusan menaikkan iuran bukan satu-satunya cara untuk mengatasi defisit yang dialami BPJS.
-
Apabila ada masyarakat yang merasa kurang mampu membayar kenaikan iuran, peserta kelas 1 dan kelas 2 dapat melakukan penurunan ke kelas 3.
-
Pakar Ekonomi dari UNS menilai kenaikan BPJS di masa pandemi perlu ditinjau kembali.
-
Anggota DPR RI, Fadli Zon kembali mengkritik kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang baru saja dilakukan oleh Pemerintah.
-
Menko PMK, Muhadjir Effendy, mengatakan menaikkan iuran BPJS Kesehatan merupakan pilihan yang sulit dan akan dilakukan evaluasi soal putusan tersebut.
-
Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan lebih baik peserta BPJS Kesehatan yang tak kuat di kelas I dan II bisa turun ke kelas III.
-
Tak cuma menaikkan kembali biaya iuran BPJS Kesehatan, pemerintah juga menaikkan denda jika nunggak bayar.
-
Sederet alasan dan klaim pemerintah terkait kenaikan biaya iuran BPJS Kesehatan.
-
Muhammad Sholeh kembali mengajukan gugatan terkait Perpres iuran BPJS naik. Ia mengatakan BPJS sampai kapanpun akan tekor jika menjamin semua golongan
-
Analis Politik Hukum Wain Advisory Indonesia Sulthan Muhammad Yus menilai, langkah Pemerintah menaikan iuran BPJS sulit diterima akal sehat.
-
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga turut mengomentari langkah pemerintah yang menaikkan iuran BPJS Kesehatan.
-
Ribka mengungkapkan dalam rapat yang sudah dilakukan DPR, menolak tegas kenaikan iuran tersebut.
-
Sebenarnya, KPK sudah memiliki enam rekomendasi agar BPJS Kesehatan tak mengalami kerugian
-
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat meninjau kembali keputusan menaikkan iuran BPJS Kesehatan.
-
Heri juga menilai, kenaikan iuran BPJS juga tidak sesuai dengan semangat pemerintah yang sedang menggenjot stimulus perekonomian nasional.
-
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono memberikan tanggapannya soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
-
Mantan Komisaris Utama PT Pelindo II, Refly Harun menilai ada dua kesalahan terkait kenaikan BPJS.
-
Andre Rosiade menilai keputusan pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan di tengah pandemi virus corona membuat beban masyarakat meningkat.
-
"Lebih khususnya lagi putusan-putusan Mahkamah Agung beberapa kali mereka abaikan," kata Haris Azhar
-
Ribka meminta pemerintah untuk membatalkan kenaikan tersebut karena membebani rakyat.
-
evaluasi BPJS Itu perlu dilakukan untuk melihat apakah sejauh ini peran lembaga tersebut sudah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat
-
langkah Presiden adalah bentuk pembangkangan hukum terhadap putusan Mahkamah Agung (MA) dalam perkara Hak Uji Materil Nomor : 7P/HUM/2020.
-
Kenaikan biaya iuran BPJS Kesehatan membuat istana menjamin tidak adanya lagi penolakan pasien atau rumah sakit beralasan kamar kosong.
-
Mahkamah Agung dalam putusannya membatalkan norma di Pasal 34 ayat 1 dan ayat 2 Perpres 75/2019.
-
Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Daulay terang-terangan mengkritik kebijakan pemerintah menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
-
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyebutkan langkah menaikkan iuran BPJS Kesehatan yang diambil Presiden Jokowi berisiko dalam politiknya.
-
AHY turut menyayangkan langkah Presiden Joko Widodo yang bersikukuh tetap menaikkan iuran BPJS Kesehatan.
-
Kembali naiknya iuran BPJS Kesehatan yang membingungkan masyarakat membuat pemerintah angkat bicara.
-
Didik Mukrianto mengkritik keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menaikkan iuran BPJS Kesehatan.
Pendidikan GO
