TOPIK
Perppu Cipta Kerja
-
Perppu Cipta Kerja antara lain mengatur biaya pesangon bagi karyawan yang terkena PHK.
-
Denny Indrayana, menilai bahwa Perppu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja seperti memanfaatkan konsep “kegentingan yang memaksa”.
-
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menilai penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai akal-akalan pemerintah.
-
Menurut Presiden pro dan kontra dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah merupakan hal yang biasa.
-
Hingga kini Baleg DPR belum bisa bersikap terkait terbitnya Perppu Cipta Kerja lantaran naskah resmi Perppu tersebut belum diserahkan kepada DPR.
-
Belum adanya implementasi serta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (Juklak & Juknis) Perppu Cipta Kerja membuat Rizal berkata demikian.
-
Lucy Kurniasari mengatakan belum ada keadaan mendesak sehingga Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Cipta Kerja diterbitkan.
-
Anggota Komisi IX DPR Lucy Kurniasari nilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Cipta Kerja untuk kepentingan investor bukan pekerja
-
LBH Jakarta mendesak Presiden Jokowi untuk menarik kembali Perppu Cipta Kerja.
-
Dalam Perppu Cipta Kerja tersebut, diatur soal waktu libur pekerja paling sedikit hanya sehari dalam sepekan.
-
Partai Buruh, KSPI, serta organisasi serikat buruh ancam lakukan aksi besar-besaran sebab Perppu Omnibus Law Cipta Kerja tidak sesuai harapan buruh.
-
Ledia Hanifa Amaliah mengatakan lebih baik pemerintah membahas kembali UU Cipta Kerja bersama DPR serta menyerap aspirasi dari berbagai kalangan.
-
Ketua IM57+ Institute M Praswad Nugraha menyebut Jokowi tidak memandang pentingnya partisipasi publik dalam masyarakat demokratis.
-
KSPSI tegas menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker).
-
Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menilai peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja tak sesuai aturan hukum.
-
Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mengungkapkan dampak dari diterbitkannya Perppu Cipta Kerja.
-
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyatakan telah membaca sekaligus menelaah Perppu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja
-
Wakil Sekjen Partai Demokrat Jansen Sitindaon menyebut bahwa Perppu Cipta Kerja jelas melawan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
-
Partai Buruh menolak materi outsourcing atau alih daya dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Cipta Kerja.
-
Di dalam Perppu, upah minimum kabubaten/kota digunakan istilah dapat ditetapkan oleh Gubernur.Hal itu dinilai sama dengan UU Cipta Kerja.
-
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI mengkritik diterbitkannya aturan Perppu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker).
-
Syarief Hasan kritik terbitnya Perpu Cipta Kerja yang menunjukkan kekuasaan legislasi bergeser sangat jauh
-
Jansen Sitindaon menilai UU Cipta Kerja telah dinyatakan cacat formil oleh Mahkamah Konstitusi, dan penerbitan Perppu oleh Jokowi bukanlah solusi
-
Mahfud MD menjelaskan bahwa penerbitan Perppu 2 tahun 2022 tersebut murni karena alasan medesak sebagaimana putusan MK Nomor 138/PUU/VII/2009
-
Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Pendidikan GO
