TOPIK
Pilkada Serentak
-
Soroti Wacana Majukan Jadwal Pilkada, DPR Usulkan Dua Gelombang
Wakil Ketua Komisi II DPR, Yanuar Prihatin, menyoroti wacana untuk memajukan Pilkada serentak dari 27 November ke September 2024.
-
Pimpinan Komisi II DPR: Keserentakan Pelantikan Kepala Daerah Tak Harus Ubah Jadwal Pilkada
Yanuar mengusulkan, bisa saja pelantikan serentak digelar maksimal tiga bulan setelah penyelenggaraan Pilkada 2024.
-
Bawaslu Dorong Pemda Bahas Naskah Perjanjian Hibah Daerah untuk Pilkada 2024
Bagja menegaskan dukungan Pemda sangat dibutuhkan penyelenggara pemilu dalam menyukseskan Pemilu Serentak 2024, khususnya Pilkada 2024.
-
Singgung Isu Tunda Pilkada 2024, Komisi II DPR Minta Bawaslu Fokus Tugas dan Fungsinya
ia meminta Bawaslu untuk tidak membuat polemik yang bisa menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat serta dapat memicu pemikiran dan persepsi berlebih
-
Balho Kaesang Terancam Dicopot, Wali Kota Depok Keluarkan Edaran Penertiban Baliho dan Spanduk
Sempat kontroversi, baliho bergambar Kaesang Pangarep yang terpampang di pinggir jalan Kota Depok terancam dicopot.
-
Daftar 6 Nama yang Diharapkan Publik Jadi Wakil Gubernur Jateng Versi Survei Parameter Politik
Hasil Survei Parameter Politik Indonesia terkait Pilkada Jawa Tengah 2024 menunjukkan enam nama yang diharapkan masyarakat menjadi Wakil Gubernur.
-
PKS: Kalau Mas Kaesang Berani ke Depok, Silahkan Saja
PKS ikut menanggapi soal beredarnya baliho dukungan untuk putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakni Kaesang Pangarep di Depok, Jawa Barat.
-
Wacana Kaesang Jadi Calon Wali Kota Depok, PKS Siapkan Imam Budi Hartono
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendukung Imam Budi Hartono sebagai calon wali kota (cawalkot) Depok dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.
-
Kaesang Pangarep akan Deklarasi Maju Jadi Calon Wali Kota Depok?
Deklarasi tersebut akan dilakukan oleh Relawan Ganjar Pranowo (GP Center) pada tanggal 1 April 2023 mendatang.
-
Cyrus Network: Bupati Tangerang Zaki Iskandar Miliki Potensi Maju di Pilkada DKI Jakarta
Pendiri Cyrus Network Hasan Nasbi mengungkapkan dua alasan Zaki Iskandar bakal maju dalam pilkada DKI Jakarta.
-
Respons PDIP Sinyal Duet Khofifah-Eri Cahyadi di Pilgub Jatim 2024 Setelah Ditemui Hasto
Sinyal ini mencuat setelah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menemui Khofifah dan Eri di Rumah Dinas Wali Kota Surabaya, Jawa Timur, Kamis.
-
Pimpinan MPR Sebut Wantimpres Pihak Pertama Embuskan Wacana Pilkada Lewat DPRD
Yandri Susanto mengklaim Wantimpres adalah pihak pertama yang mengembuskan wacana mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) ke DPRD.
-
Eriko Sotarduga Ungkap Gibran Sempat Nyatakan Tak Minat Maju Jadi Bakal Cagub DKI Jakarta 2024
Ketua DPP PDIP PDIP Bidang Pemuda dan Olahraga Eriko Sotarduga ungkap Gibran sempat nyatakan tak minat maju jadi bakal cagub DKI Jakarta 2024.
-
Pengamat Pastikan Gibran Terpilih Jadi Gubernur Jika Ikut Pilgub Jateng, Beda Kalau Ikut Pilgub DKI
Adi menjelaskan analisisnya itu didukung survei miliknya yang menunjukkan nama Gibran mulai muncul di dua wilayah yakni DKI Jakarta dan Jateng.
-
Ketua DPP PDIP Sebut Gibran dan Risma Didukung Kader Akar Rumput Maju Pilgub DKI 2024
Para kader PDIP melihat Gibran dan Risma mampu memperbaiki kotanya dengan sangat baik saat menjadi pemimpin di daerah.
-
Kemendagri Telah Kantongi Nama-nama Calon Pj Kepala Daerah
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Suhajar Diantoro masih enggan membeberkan nama para calon penjabat kepala daerah tersebut.
-
Pengamat Minta Libatkan Rakyat soal Penjabat Kepala Daerah: Pemerintah Jangan Asal Tunjuk
Hendri mengungkapkan, keputusan dari MK tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang yang diatur untuk aparat penegak hukum.
-
Politisi Nasdem Dukung Putusan MK Larang TNI-Polri Aktif Jadi Penjabat Gubernur hingga Wali Kota
Ia ingin agar para prajurit TNI dan anggota Polri dapat fokus dengan tugas yang mereka emban.
-
Putusan MK Larang TNI-Polri Aktif Jadi Penjabat Gubernur hingga Wali Kota, Ini Kata Pengamat
Terkait itu, Pengamat Hukum Pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menyebut keputusan itu sudah ditempatkan pada proporsinya.
-
Ketua DPR Soroti Ratusan Penjabat Kepala Daerah yang akan Diangkat Sebelum Pilkada Serentak 2024
Puan pun menilai dibutuhkan partisipasi masyarakat sipil dan media untuk mengawasi ekstra ketat para Penjabat Kepala Daerah.
-
TNI Polri Aktif Dilarang jadi Pj Gubernur, Gerindra: Jaga Netralitas dan Integritas
"Saya kira pernyataan itu sebagai komitmen Presiden Jokowi dalam menjaga semangat dan amanah dari reformasi."
-
Perludem Sarankan Penjabat Kepala Daerah Sebaiknya Tidak Diisi Pati TNI atau Polri
Khoirunnisa meminta penjabat kepala daerah lebih baik diambil dari posisi Aparatur Sipil Negara (ASN).
-
Disebut-sebut Mencalonkan Gubernur DKI, Gibran Pekan Depan akan ke Jakarta
Dia menolak keras apabila kemudian kedatangannya ke DKI Jakarta dikaitkan dengan pencalonan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
-
Bakal Ada 272 Plt Kepala Daerah Jelang Pilkada 2024, Legislator PAN Ingatkan Profesionalisme
Ada 101 kepala daerah yang berakhir masa jabatannya di 2022 dan171 kepala daerah akan mengakhiri masa baktinya pada 2023.
-
Mendagri Minta Bawaslu Buat Sistem Pengawasan Pilkada Terpadu Antara Manual dan Penggunaan Teknologi
Penggunaan sistem secara manual menurutnya masih penting hingga saat ini, misalnya untuk menghindari masalah jaringan internet maupun hacking.
-
KPUD Sahkan Kemenangan Haris-Sani, PAN: Saatnya Melayani Rakyat Jambi
Hasil pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Jambi 2020 oleh KPU Provinsi Jambi menyatakan pasangan calon nomo
-
Kadernya Menang di Pilgub Jambi, PAN Instruksikan Kawal Perhitungan Suara
(PAN) bersyukur dengan hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jambi, di mana berbagai hasil real count menunjukkan kemenangan
-
Antisipasi Kerawanan Pemungutan Suara Ulang, Polri Imbau Masyarakat Jangan Rusuh
(MK) telah menetapkan sejumlah daerah untuk dilakukan proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam sidang sengketa Pilkada. Aparat keamanan diminta MK
-
Mendagri Tegaskan Pilkada Serentak Tetap Digelar 2024, Bersamaan dengan Pemilu Nasional
Tito Karnavian menegaskan pemerintah akan menggelar Pilkada Serentak di tahun 2024 bersamaan dengan pemilu nasional.
-
Tolak Pilkada Serentak 2024, PKS Pertanyakan Argumen Mendagri Tetap Jalankan Pilkada 2020
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara tegas menolak jika pilkada 2022 dan 2023 akhirnya digelar serentak pada 2024 dan bersamaan dengan pemilu nasion
© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved