TOPIK
Gejolak di Partai Demokrat
-
Desakan yang muncul agar Moeldoko mundur dari Kantor Staf Kepresidenan (KSP) dinilai tidak objektif oleh Agus Abdullah, Ketua KB Moeldoko.
-
Jhoni Allen Marbun sebut adanya dinasti politik di tubuh Partai Demokrat membuat dirinya dan sejumlah kader Demokrat menggelar KLB Deli Serdang.
-
Pengamat politik Muhammad AS Hikam menilai posisi Moeldoko sebagai Ketum Demokrat dan KSP mempersulit Presiden Jokowi.
-
Demokrat kubu Moeldoko menggelar konferensi pers terkait alasan pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) di Jalan Terusan Lembang, Menteng, Jakarta Pusat.
-
Benny K Harman menegaskan tidak ada alasan bagi pemerintah, dalam hal ini Kemenkumham untuk menerima kehadiran pengurus hasil KLB di Deli Serdang.
-
Mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo, mengaku tak kaget saat tahu Moeldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat lewat KLB di Deli Serdang.
-
Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menjelaskan, kongres adalah forum atau lembaga pengambilan keputusan tertinggi di Partai Demokrat.
-
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat kubu Moeldoko, Jhoni Allen Marbun, buka suara soal alasan digelarnya Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang.
-
Di tengah polemik Partai Demokrat yang terjadi, simpatisan dan Relawan EBY (Edhie Baskoro Yudhoyono) Kabupaten Ngawi kembali melakukan doa bersama.
-
Menko Polhukam, Mahfud MD menceritakan momen pertemuan Kepala KSP Moeldoko saat bertemu dengan Presiden Jokowi, sehari sebelum berangkat ke KLB.
-
Herzaky mengatakan abuse of power dan intervensi eksternal itu sebenarnya sudah berlangsung sejak Januari 2021.
-
Mahfud MD mengungkapkan reaksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat tahu Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, terlibat kudeta Partai Demokrat.
-
Partai Demokrat kubu Moeldoko mengakui bahwa mereka belum menyerahkan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
-
Benny K Harman menyebut partainya belum menyimpulkan terlalu jauh mengenai ada tidaknya intervensi kekuasaan dalam Gerakan Pengambilalihan Kepemimpina
-
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman mengatakan pihaknya akan membawa hal ini ke ranah pengadilan.
-
Benny menegaskan tidak ada alasan bagi pemerintah, dalam hal ini Kemenkumham untuk menerima kehadiran pengurus hasil KLB di Deli Serdang.
-
Di mana dari tempat itulah SBY diantarkan selama dua periode menjadi Presiden Republik Indonesia selama dua periode.
-
Menurut Karyono, kemarahan kubu AHY memang dapat dimaklumi karena merasa posisinya terganggu.
-
Menurut Andi, ada sejumlah kebutuhan administrasi yang tidak bisa dipenuhi hasil KLB yang menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum, sehingga tidak bisa
-
dalam KLB Deli Serdang itu terdapat aspek-aspek tertentu apabila dibiarkan akan menjadi preseden buruk bagi kehidupan perpolitikan nasional.
-
Dukungan terhadap Partai Demokrat atas tindakan illegal dan inkonstitusional Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat terus berdatangan.
-
Dukungan terhadap Kepemimpinan AHY di Partai Demokrat semakin luas, tindakan Moeldoko dianggap merusak demokrasi.
-
Mahfud MD membeberkan reaksi Presiden Jokowi saat tahu Moeldoko terlibat kudeta di Partai Demokrat.
-
Kuasa Hukum DPP Demokrat dalam perkara tersebut, menilai gugatan kader terhadap pimpinan Partai Demokrat itu kontradiktif dan membingungkan.
-
Siapa sosok yang mengajak eks Panglima TNI Purnawirawan Gatot Nurmantyo menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB? Berikut penjelasannya.
-
Rusdi menjelaskan Polri masih belum menemukan laporan adanya personel yang diduga telah melakukan pelanggaran.
-
Darmizal mengaku menyesal membuat SBY menang sebagai Ketum. Demokrat: Kami tegaskan bahwa itu informasi yang mengada-ada dan manipulatif.
-
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melakukan pemecatan terhadap sejumlah kader yang hadir dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang.
-
DPP Partai Demokrat mengaku mendapat laporan dari daerah soal intel polres yang mengancam kader partai berlambang mercy
-
DPP Partai Demokrat menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap kader yang tidak setiap terhadap Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).