TOPIK

RUU Intelijen

Kepala BIN Persilakan UU Intelijen Digugat
Selasa, 11 Oktober 2011 14:10 WIB
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara resmi melalui paripurna mengesahkan RUU Intelijen menjadi Undang-undang.
DPR Sahkan RUU Intelijen dan RUU KY
Selasa, 11 Oktober 2011 13:41 WIB
Rapat paripurna DPR akhirnya mengesahkan RUU Intelijen. Sebanyak 9 fraksi sepakat akan lahirnya Undang-undang
Fungsi Intelijen dalam RUU Bermasalah
Jumat, 7 Oktober 2011 17:39 WIB
Anggota Institute for Defense Security and Peace Studies (IDSPS), Mufti Makarim menilai bahwa fungsi Intelijen dalam RUU Intelijen Negara
RUU Intelijen Negara Cenderung Kriminalisasi Masyarakat
Jumat, 7 Oktober 2011 17:18 WIB
Agus Sudibyo menilai bahwa RUU Intelijen yang akan mendapatkan pengesahan DPR RI lebih cenderung akan mengkriminalisasikan
Imparsial: RUU Intelijen Bisa Jadi Bumerang
Jumat, 7 Oktober 2011 15:50 WIB
RUU Intelijen yang sangat dibutuhkan pengesahannya sebagai UU dalam me-legalisasi-kan Institusi Intelijen Negara, harus
BNPT: RUU Intelijen Diperlukan Agar Lebih Proaktif
Rabu, 5 Oktober 2011 15:40 WIB
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Arsyad Mbai, menilai RUU Intelejen memang diperlukan agar aparat intelejen
DPR Setuju Penguatan Intelijen
Jumat, 30 September 2011 15:06 WIB
Penguatan intelijen sebagai alat negara sangat penting dan mendesak. Untuk itu DPR setuju salah satu bentuk penguatan
Rehabilitasi, Kompensasi dan Restitusi Masih Belum Jelas
Rabu, 28 September 2011 18:55 WIB
Dalam jumpa pers yang diadakan Setara Institut di kantornya, Jakarta Pusat membahas bagaimana perkembangan RUU Intelijen.
Setara: Ada Kontroversi Ketentuan Penyadapan
Rabu, 28 September 2011 17:38 WIB
Dalam proses pembuatan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Intelijen, Setara Institut melihat adanya kontroversi dari isi RUU
UU Penyadapan Intelijen PR Besar DPR dan Pemerintah
Selasa, 27 September 2011 19:45 WIB
Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq mengaku, pembahasan RUU Intelijen menyimpan kontroversi dan resistensi cukup tinggi.
Penyelesaian RUU Intelijen Tak Terpengaruh Bom Solo
Selasa, 27 September 2011 16:21 WIB
Peledakan bom bunuh diri yang dilakukan Pino Damaryanto alias Ahmad Yosepa Hayat alias Hayat alias Ahmad Abu Daud alias
Intel Boleh Tangkap, Buka Trauma Orba
Rabu, 21 September 2011 17:01 WIB
Pembahasan RUU Intelijen Negara mengenai pemberian kewenangan penangkapan dan pemeriksaan oleh personel BIN alot.
Poin Penyadapan Rawan Digugat ke MK
Selasa, 24 Mei 2011 13:38 WIB
etap adanya poin penyadapan di DIM RUU Intelijen milik pemerintah dikhawatirkan Anggota Komisi I, Sidarto Danusubroto.
Jangan Sampai Intelijen Jadi Ancaman Demokrasi
Jumat, 13 Mei 2011 15:46 WIB
Posisi Intelijen negara memang perlu diperkuat agar mampu mengantisipasi setiap pergerakan domestik maupun internasional yang
HTI Tolak RUU Intelijen
Kamis, 7 April 2011 16:34 WIB
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dengan tegas menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Intelijen yang
HTI Sebut RUU Intelijen Berisi Pasal Karet
Kamis, 7 April 2011 16:25 WIB
Juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Muhammad Ismail Yusanto menyebut (draft) Rancangan Undang-Undang Intelijen hanya berisi pasal karet
Peneliti LIPI Kritik RUU Intelijen
Rabu, 6 April 2011 18:22 WIB
Peneliti LIPI, Jaleswari Pramodhawardani mengkritik draft RUU Intelijen yang dinilai tetap tidak memperkuat kerja-kerja strategis intelijen
DPR Tawarkan Tiga Alternatif Pengawasan Intelijen
Rabu, 6 April 2011 17:13 WIB
DPR menawarkan tiga alternatif dalam pengawasan intelijen menyusul adanya pro kontra draft RUU intelijen yang banyak menuai kritik
DPD: RUU Intelijen Harus Akomodir Perlindungan Warga Negara
Senin, 4 April 2011 21:36 WIB
Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menekankan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Intelijen Negara harus mengakomodasi
RUU Tak Akan Buat Intelijen Seperti Zaman Orde Baru
Senin, 4 April 2011 14:25 WIB
Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Sutanto mengatakan Rancangan Undang-undang Intelijen Negara yang saat ini masih digodok
Kepala BIN Yakin RUU Intelijen Jaga HAM
Kamis, 31 Maret 2011 18:44 WIB
Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutanto menegaskan Rancangan Undang-undang (RUU) Intelijen dibuat secara terukur dan menjaga
Menhan Legalkan Kewenangan Penculikan Melalui RUU Intelijen
Kamis, 31 Maret 2011 17:40 WIB
Sikap Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro yang bersikukuh memberikan kewenangan menangkap kepada lembaga intelijen
Pasal-pasal Penting dalam RUU Intelijen Negara
Selasa, 29 Maret 2011 17:17 WIB
Ada beberapa pasal draft RUU Intelijen yang diusulkan pemerintah untuk kemudian dibahas bersama dengan DPR.
Kepala BIN: Masyarakat Tidak Perlu Khawatir
Selasa, 29 Maret 2011 15:11 WIB
Kepala Badan Intelijen Nasional, Sutanto mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir tentang RUU Intelijen yang saat ini sedang dibahas.
Menhan: Intelijen Salah Tangkap Disanksi Berat
Selasa, 29 Maret 2011 14:49 WIB
Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro menegaskan tak perlu mengkhawatirkan jika dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Intelijen
Demokrat Tak Setuju Intelijen Lakukan Penangkapan
Selasa, 29 Maret 2011 13:54 WIB
Anggota Komisi I DPR, Fraksi Demokrat, Roy Suryo mengatakan bahwa pihaknya sudah menyatakan tidak setuju atas kewenangan penangkapan
Kewenangan Penangkapan Bukan Tugas Intelijen
Selasa, 29 Maret 2011 13:42 WIB
Pasal penangkapan oleh intelijen dalam Rancangan Undang-undang Intelijen Negara dinilai bukan domain mereka.
Pengesahan RUU Intelijen Minta Diundur Hingga Akhir 2011
Sabtu, 26 Maret 2011 11:10 WIB
Kepala Badan Pengurus Kontras, Usman Hamid meminta pengesahan Rancangan Undang-Undang Intelijen Negara diundur hingga akhir tahun 2011.
Wewenang Penangkapan Munculkan Penculikan Gaya Orde Baru
Sabtu, 26 Maret 2011 10:50 WIB
Adanya kewenangan penangkapan oleh intelijen yang tercantum di dalam RUU Intelijen Negara dapat menciptakan adanya penculikan dan
Lalai Dalam Tugas Intelijen Bisa Didenda Rp 10 M
Sabtu, 26 Maret 2011 10:37 WIB
Intelijen yang dalam tugasnya melakukan kesalahan atau diluar perintah penyelidikan dan mencari informasi akan diberikan sanksi

1 2 ⟩

Berita Terkini

Mobil Listrik Tetap Aman Melintas Genangan Banjir, Hujan Deras pun Disebut Tak Jadi Halangan

3 menit lalu
Siapa Reza Pahlavi? Putra Mahkota yang Diasingkan dan Kini Disorot di Tengah Demo Iran

4 menit lalu
Prospek Cuaca di Indonesia Periode 13 - 19 Januari 2026: Pertemuan Angin Pengaruhi Dinamika Atmosfer

4 menit lalu
3 Skenario Laga Al Hilal vs Al Nassr, Ronaldo dan Kolega Tetap Bakal Rugi

9 menit lalu
Ingin Selesaikan Masalah, Insanul Fahmi Siap Minta Maaf Langsung di Hadapan Mawa dan Keluarga

11 menit lalu

About Us• Help• Privacy Policy• Terms of Use• Contact Us• Pedoman Media Siber• Redaksi• Info iklan

TOPIK

RUU Intelijen

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara resmi melalui paripurna mengesahkan RUU Intelijen menjadi Undang-undang.

Rapat paripurna DPR akhirnya mengesahkan RUU Intelijen. Sebanyak 9 fraksi sepakat akan lahirnya Undang-undang

Anggota Institute for Defense Security and Peace Studies (IDSPS), Mufti Makarim menilai bahwa fungsi Intelijen dalam RUU Intelijen Negara

Agus Sudibyo menilai bahwa RUU Intelijen yang akan mendapatkan pengesahan DPR RI lebih cenderung akan mengkriminalisasikan

RUU Intelijen yang sangat dibutuhkan pengesahannya sebagai UU dalam me-legalisasi-kan Institusi Intelijen Negara, harus

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Arsyad Mbai, menilai RUU Intelejen memang diperlukan agar aparat intelejen

Penguatan intelijen sebagai alat negara sangat penting dan mendesak. Untuk itu DPR setuju salah satu bentuk penguatan

Dalam jumpa pers yang diadakan Setara Institut di kantornya, Jakarta Pusat membahas bagaimana perkembangan RUU Intelijen.

Dalam proses pembuatan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Intelijen, Setara Institut melihat adanya kontroversi dari isi RUU

Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq mengaku, pembahasan RUU Intelijen menyimpan kontroversi dan resistensi cukup tinggi.

Peledakan bom bunuh diri yang dilakukan Pino Damaryanto alias Ahmad Yosepa Hayat alias Hayat alias Ahmad Abu Daud alias

Pembahasan RUU Intelijen Negara mengenai pemberian kewenangan penangkapan dan pemeriksaan oleh personel BIN alot.

etap adanya poin penyadapan di DIM RUU Intelijen milik pemerintah dikhawatirkan Anggota Komisi I, Sidarto Danusubroto.

Posisi Intelijen negara memang perlu diperkuat agar mampu mengantisipasi setiap pergerakan domestik maupun internasional yang

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dengan tegas menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Intelijen yang

Juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Muhammad Ismail Yusanto menyebut (draft) Rancangan Undang-Undang Intelijen hanya berisi pasal karet

Peneliti LIPI, Jaleswari Pramodhawardani mengkritik draft RUU Intelijen yang dinilai tetap tidak memperkuat kerja-kerja strategis intelijen

DPR menawarkan tiga alternatif dalam pengawasan intelijen menyusul adanya pro kontra draft RUU intelijen yang banyak menuai kritik

Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menekankan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Intelijen Negara harus mengakomodasi

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Sutanto mengatakan Rancangan Undang-undang Intelijen Negara yang saat ini masih digodok

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutanto menegaskan Rancangan Undang-undang (RUU) Intelijen dibuat secara terukur dan menjaga

Sikap Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro yang bersikukuh memberikan kewenangan menangkap kepada lembaga intelijen

Ada beberapa pasal draft RUU Intelijen yang diusulkan pemerintah untuk kemudian dibahas bersama dengan DPR.

Kepala Badan Intelijen Nasional, Sutanto mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir tentang RUU Intelijen yang saat ini sedang dibahas.

Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro menegaskan tak perlu mengkhawatirkan jika dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Intelijen

Anggota Komisi I DPR, Fraksi Demokrat, Roy Suryo mengatakan bahwa pihaknya sudah menyatakan tidak setuju atas kewenangan penangkapan

Pasal penangkapan oleh intelijen dalam Rancangan Undang-undang Intelijen Negara dinilai bukan domain mereka.

Kepala Badan Pengurus Kontras, Usman Hamid meminta pengesahan Rancangan Undang-Undang Intelijen Negara diundur hingga akhir tahun 2011.

Adanya kewenangan penangkapan oleh intelijen yang tercantum di dalam RUU Intelijen Negara dapat menciptakan adanya penculikan dan

Intelijen yang dalam tugasnya melakukan kesalahan atau diluar perintah penyelidikan dan mencari informasi akan diberikan sanksi