TOPIK
UU MD3
- 
										
										
UU MD3 Akan Digugat di MK, Fraksi PPP: Itu Konsekuensi Pasal yang Sudah Disahkan
Selain PPP, fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) juga walk out lantaran menilai banyan pasal dalam RUU MD3 yang bermasalah.
 - 
										
										
Intrans: Pasal 122 Huruf K UU MD3 Pasal Karet untuk Bungkam Pengkritik
Pasal 122 (k) UU MD3 itu tampaknya sekarang berbalik menuding ke wajah anggota DPR RI hari ini.
 - 
										
										
Fraksi Nasdem: Banyak Pasal yang Cacat di RUU MD3
Johnny menilai pasal 122 UU MD3 bertentangan dengan peran DPR sebagai etalase demokrasi.
 - 
										
										
Politikus Nasdem: Imunitas Anggota DPR Hanya Untuk Tugas dan Fungsi, Bukan Terhadap Hukum Pidana
"Imunitas anggota DPR itu perlu di dalam pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi DPR," ujar Johnny
 - 
										
										
YLBHI Sebut Pengesahaan UU MD3 Mengancam Kebebasan Wartawan
Menurut Isnur, hampir setiap hari para jurnalis terlibat langsung dalam memberitakan DPR atau anggota DPR.
 - 
										
										
Wakil Ketua MKD: Anggota DPR yang Merasa Dicemarkan Nama Baiknya Bisa Buat Laporan Ke Polisi
"Secara perorangan apabila dia merasa dicemarkan nama baiknya, bisa saja (melakukan pelaporan),"
 - 
										
										
MKD Susun Aturan Menindaklanjuti Pasal Penghinaan DPR
"Ada poin dalam pasal ini meminta MKD menyusun kode etik dan tata acara dalam hal pasal yang dimaksudkan tadi,"
 - 
										
										
Ray Rangkuti: Revisi UU MD3 Jadikan MKD Kontrol Kritik Publik Ke Anggota DPR
Nantinya, kata Ray, hal ini menjadikan MKD sebagai perlindungan anggota DPR dari kritikan publik
 - 
										
										
Polemik Pasal Penghinaan Terhadap Lembaga DPR, Ini Kata MKD
Menurut Dasco tanpa pasal tersebut sebenarnya MKD telah melaksanakan tugasnya untuk menjaga marwah DPR
 - 
										
										
Fraksi Golkar Persilakan Pihak yang Ingin Gugat UU MD3 Ke MK
Ia mengimbau pihak yang hendak menggugat UU tersebut untuk mempelajari terlebih dahulu terkait pasal yang akan diuji materi
 - 
										
										
Fadli Zon Sarankan KPK Tidak Komentari yang Bukan Urusannya
Fadli Zon menyayangkan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) yang mengomentari Undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD ( MD3).
 - 
										
										
Kader Pemuda Muhammadiyah Dilarang Pilih 8 Parpol Pendukung Pengesahan UU MD3
Ternyata politisi kita, imbuhnya, ingin berkuasa tanpa batas. Bahkan mau mempersulit proses hukum dan memperoleh kekebalan hukum, dan anti kritik.
 - 
										
										
Jokowi Enggan Komentari Disahkanya UU MD3 yang Kini Jadi Kontroversi
"Kalau saya melihat...Ya nanti," ujar Jokowi sembari tersenyum dan meninggalkan awak media di komplek Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/2/2018).
 - 
										
										
Jokowi Enggan Komentar soal Polemik UU MD3
Presiden Joko Widodo enggan berkomentar saat ditanya mengenai undang-undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3)
 - 
										
										
UU MD3 Disahkan, Pemuda Muhammadiyah: DPR Secara Berjamaah 'Membunuh' Demokrasi
"Saya kehilangan otoritas moral untuk bicara demokrasi karena mereka (DPR) secara berjamaah “membunuh” demokrasi," ujar Dahnil
 - 
										
										
Yasonna Persilakan Gugat ke MK Bila Tidak Setuju dengan UU MD3
Bila pun kemudian ada ketidakpuasan terhadap undang-undang tersebut maka dapat mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.
 - 
										
										
UU MD3 Disahkan, Pasal Kontroversial Jadi Sorotan
Pasal yang mengatur hak imunitas DPR pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Namun, kini muncul kembali. Untuk
 - 
										
										
PPP dan NasDem Walk Out Saat Paripurna Pengesahan UU MD3
Rapat Paripurna telah mengesahakan RUU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD ( MD3) menjadi undang undang, Senin (12/2/2018).
 - 
										
										
Alasan 2 Fraksi Ini Walk Out RUU MD3: Terlalu Banyak Kepentingan Kelompok
"Terlalu banyak hanya untuk kepentingan kelompok, untuk mengisi jabatan-jabatan parlemen DPR RI," kata Johnny
 - 
										
										
Ketua DPR: Pembahasan RUU MD3 Tuntas Bukan Karena Desakan PDIP
RUU MD3 tersebut nantinya akan diputuskan selesai sebelum masa sidang.
 - 
										
										
DPR Dituding Hanya Cari Keuntungan dari Revisi UU MD3
Namun belakangan saat mau mendekati paripurna, dia menilai, muncul banyak isu yang ikut direvisi DPR.
 - 
										
										
RUU MD3 Selesai Dibahas, Calon Pimpinan DPR dari PDIP akan Diputuskan Megawati
Bambang menegaskan bahwa kewenangan calon yang akan ditunjuk PDIP untuk pimpinan DPR dan MPR sepenuhnya ditangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri
 - 
										
										
Pemerintah dan Mayoritas Fraksi Sepakati Revisi UU MD3 Dibawa ke Paripurna
Supratman berharap Penambahan kursi pimpinan tersebut dapat membuat kinerja legislatif semakin berkualitas.
 - 
										
										
Rapat Revisi UU MD3 Kembali Digelar Tertutup, Yasonna Laoly Tidak Terlihat
Awak media pun masih setia menunggu di depan ruang Badan Legislasi DPR RI, Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (7/2/210).
 - 
										
										
Politikus PDIP Sebut Perbedaan Pandangan Fraksi di DPR Soal RUU MD3 Mulai Berkurang
Hingga kini, belum ada kesepakatan antar fraksi terkait jumlah penambahan kursi pimpinan DPR dan MPR.
 - 
										
										
Ketua DPR Berharap UU MD3 Segera Diparipurnakan
Bambang Soesatyo mengatakan rancangan UU MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3) akan segera diselesaikan pada masa sidang ini.
 - 
										
										
Ahmad Basarah Siap Ditunjuk Jadi Pimpinan MPR RI Jika Revisi UU MD3 Disahkan
“Fraksi PDI Perjuangan masih menunggu hasil pembahasan revisi terbatas UU MD3 itu, apakah ada penambahan kursi pimpinan atau tidak, kini ..."
 - 
										
										
Revisi UU MD3 Tidak akan Menggangu Pergantian Ketua DPR
Dewan pembina hanya membahas surat dari DPP Golkar mengenai penunjukan Bambang Soesatyo sebagai Ketua DPR menggantikan Setya Novanto.
 - 
										
										
Golkar: Dua Persoalan DPR Bisa Selesai Setelah Revisi UU MD3 Dirampungkan
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji mengatakan, Partai Golkar ingin menyelesaikan dua persoalan dalam satu langkah yaitu dengan merampun
 - 
										
										
Kata Zulkifli Hasan, PAN Setuju UU MD3 Direvisi
"Kalau direvisi itu juga untuk yang akan datang. Proporsional saja, yang menang (Pemilu) jadi ketua," tuturnya.
 
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved