Konflik di Tubuh PB HMI Berakhir Sudah di Bogor

Laporan Tribunners, Rian Virvian Hidayat dari Bogor

TRIBUNNEWS.COM - Konflik kepengurusan di tubuh PB HMI berakhir dengan pengangkatan Basri Dodo sebagai Pejabat Ketua Umum menggantikan Noer Fajrieansyah oleh Majelis Pengawas dan Konsultasi (MPK PB HMI) berlangsung di Hotel Cibinong II, Bogor, Senin (25/6/2012).

Menurut Koordinator MPK PB HMI, Syamsuddin Radjab, mengatakan, pemecatan Noer Fajrieansyah merupakan hasil penyidikan MPK selama empat bulan yang menemukan pelanggaran aturan main organisasi yang tidak dapat ditoleransi. “Penyidikan dilakukan karena MPK diberikan kewenangan pada Pleno 2 PB HMI. Dan keputusan MPK bersifat tetap dan mengikat sesuai dengan konstitusi HMI,” ujarnya.

Ditambahkanya, dalam satu dasawarsa terkahir, PB HMI sudah 3 kali terpa masalah kepemimpinan yaitu periode 2000-2002, 2003-2005 dan 2010-2012. Karena itu, sambung Ollenk, begitu ia disapa, PB HMI harus mampu menangkap akar masalah yang kenapa persoalan ini terjadi berulangkali.

"Ada masalah besar di tubuh PB HMI menyangkut masalah kepemimpinan serta kecenderungan pemanfaatan organisasi untuk kepentingan dirinya sendiri, sehingga terdapat oknum yang tak perduli dengan aturan tersebut asal kepentingan pribadinya terpenuhi," tandas Syamsuddin Radjab yang didampingi oleh anggota MPK lainnya.
Menyikapi konflik yang mendera PB HMI, Mantan Ketua Umum PB HMI yang juga politisi Golkar, Akbar Tanjung dalam orasi ilmiahnya, mengingatkan agar kader-kader HMI mengembalikan peran dan fungsi organisasi sesuai dengan semangat Keindonesiaan dan Keislaman.

“Persoalan konflik organisasi lekas dijernihkan dan sebenarnya yang lebih penting bagi HMI adalah bagaimana menjawab persoalan mendasar bangsa. HMI harus kembali mensinergikan nilai-nilai Keislaman dalam lanskap Keindonesiaan. Dengan demikian, HMI bisa menjadi solusi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara," tuturnya.
Sementara itu, Basri Dodo, dalam sambutanya mengatakan, untuk menjawab tantangan masa depan, HMI membutuhkan pemimpin yang memiliki kapasitas dan integritas yang tinggi untuk mewujudkan visi misi HMI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Tipisnya Intelektualitas dan integritas pemimpin di HMI, karena selama ini kepemimpinan noer fajrieansyah berasal dari proses pemilihan yang transaksional," terangnya.
Selain itu, ditambahkan Basdo, begitu ia dipanggil, ia mengajak semua elemen organisasi untuk menyelesaikan sengketa kepengurusan yang mencabik-cabik HMI. “Mari kita bersama gerakkan sejarah baru menuju tatanan organisasi yang lebih maju dengan meningkatkan ukhuwah organisasi,” tandasnya.

Mengenai putusan MPK, himbauan Akbar Tanjung serta ajakan Basdo untuk mengembalikan jatidiri organisasi disambut segenap Badan Koordinasi (Badko) yang hadir. Ketua Umum Badko Papua, Sudin, yang awalnya hadir dengan keraguan, menilai keputusan MPK PB HMI sudah tepat. Ia juga mengaku bila dirinya ikhlas bila demi penyelamatan organisasi konggres dipercepat.

Senada dengan Sudin, Fathur Rahman, Ketua Umum Badko DIY-Jateng, yang juga awalnya ragu dan penasaran, mengaku bila putusan MPK PB HMI sudah tepat, apalagi putusan tersebut dilakukan dengan pertimbangan yang matang, mengedepankan kaidah organisasi, serta keinginan kuat mengembalikan khittah organisasi sebagai organisasi kader dan umat.

Sementara itu, Ketua Umum BADKO RIAU-KEPRI Menyayangkan dinamika yg terjadi di level kepemimpinan PB HMI tidak mampu diterjemahkan serta disikapi secara bijaksana oleh seluruh stake holder HMI."Saya mengapresiasi upaya rekonsiliasi bukan justifikasi secara subjektif.” Tuturnya di tengah sidang Pleno III PB HMI

Sambung Ketua Umum Badko Sulteng,Rian Virvian Hidayat."Segala bentuk wacana yang hanya berangkat dari penilaian subjektif (asumsi) para aktor-aktor tertentu baik yang berasal dari internal maupun eksternal HMI seharusnya tidak disikapi lebih lanjut jika tanpa disertai pasal atau aturan lembaga lainnya yg bertentangan dengan AD/ART lembaga serta bukti faktual " .