Tribunners / Citizen Journalism

Saran Tindak Bagi Aparat Penegak Hukum dalam Menghadapi Ancaman Resesi Ekonomi Global

Arahan Presiden Joko Widodo bahwa agar terjadi pertumbuhan ekonomi maka diperlukan reformasi tata hukum di Indonesia perlu segera dilakukan

Saran Tindak Bagi Aparat Penegak Hukum dalam Menghadapi Ancaman Resesi Ekonomi Global
Dokumen Pribadi
Ates Ketua Forum Masyarakat Peduli Reformasi Kejaksaan Agung 

Ditulis oleh Ates (*


Pembangunan ekonomi adalah pembangunan lintas-sektor. Kondisi perekonomian nasional akan berkembang jika ada dukungan dari sektor-sektor lain termasuk adanya dukungan dari sektor hukum dan lembaga penegak hukum. Oleh sebab itu, peran hukum dan lembaga/aparat penegak hukum dalam pembangunan ekonomi sangatlah vital.

Ekonomi adalah urat nadi bagi kesejahteraan rakyat. Kondisi ekonomi global yang sedang tidak menentu akan berdampak langsung terhadap kondisi perekonomian Indonesia. Saat ini kita perlu segera memperkuat seluruh pilar kelembagaan dan regulasi untuk menghadapi ancaman resesi ekonomi global dan ancaman pelambatan perekonomian nasional.

Jika hal itu tidak segera dilakukan maka pembangunan ekonomi akan sulit berkembang dan akhirnya akan sulit mewujudkan kesejahteraan rakyat dan pemerataan ekonomi secara adil-merata.

Arahan Presiden Joko Widodo bahwa agar terjadi pertumbuhan ekonomi maka diperlukan reformasi tata hukum di Indonesia perlu segera dilakukan. Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa sering kali investor atau BUMN takut melakukan investasi dan kegiatan bisnis dikarenakan adanya ketidakpastian hukum serta perilaku penegak hukum yang sering mencari-cari kesalahan pelaku bisnis. Hal ini tentu akan sangat menghambat kegiatan pengembangan ekonomi Indonesia. Wajar jika kemudian investor memilih negara lain untuk menanamkan investasinya.

Baca: Sebelum Ciduk Terpidana Kasus Bank Century, Kejaksaan Agung Telah Tangkap 11 Buronan Kelas Kakap

Baca: Terpidana Kasus Bank Century Stefanus Farok Ditangkap di Rumah Makan Jakarta Setelah 5 Tahun Buron

Baca: Jaksa Agung ST Burhanuddin: Beri Saya Waktu

Arah dari penguatan peran hukum dan lembaga/aparat penegak hukum dalam pembangunan ekonomi ke depan secara garis besar adalah:

(i) pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi korporasi secara bijak yakni tidak menjadikan korporasi sebagai “ATM” yang selalu dicari-cari kesalahannya namun tidak pernah diajak untuk mengembangkan sistem pencegahan secara internal di korporasi masing-masing;

(ii) mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan demi terciptanya kepastian investasi dan berjalannya program strategis nasional;

(iii) melakukan langkah-lanagkah pembaruan hukum dan pembaruan penindakan hukum yang mempertimbangkan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku baik di tingkat lokal, nasional dan global;

(iv) melakukan pelayanan hukum-HAM, perlindungan hukum dan penyadaran hukum kepada pelaku ekonomi dan lembaga pemerintah agar keadilan, ketertiban dan kesejahteraan ekonomi dalam terwujud dalam persaingan global yang semakin menguat.

Langkah-langkah konkrit yang harus dikembangkan dan dilakukan oleh aparat penegak hukum agar semakin kontributif dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat antara lain:

Halaman
12
Editor: Hendra Gunawan
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved