Breaking News:

Tribunners / Citizen Journalism

Lima Pendapat Prof Tjandra Yoga Aditama Sehubungan PPKM

Pada tanggal 25 Juli 2021 maka kita akan memasuki hari terakhir PPKM yang sekarang sedang berjalan, dan tentunya akan diambil keputusan lanjutan.

HO/TRIBUNNEWS
Prof Tjandra Yoga Aditama - Guru Besar FKUI & Universitas YARSI.  - Mantan Direktur Penyakit Menular WHO SEARO dan Mantan Dirjen Pengendalian Penyakit & Kepala Badan Litbangkes Kemenkes RI 

Prof Tjandra Yoga Aditama

Direktur Pasca Sarjana Universitas YARSI/ Guru Besar FKUI

Mantan Direktur WHO Asia Tenggara dan Mantan Dirjen P2P & Ka Balitbangkes

TRIBUNNEWS.COM - Pada tanggal 25 Juli 2021 maka kita akan memasuki hari terakhir PPKM yang sekarang sedang berjalan, dan tentunya akan di ambil keputusan untuk langkah selanjutnya. Dalam hal ini setidaknya ada lima pendapat tentang perkembangan di hari- hari ini.

Pertama, sejalan dengan anjuran “World Health Organization WHO” Indonesia dalam “Situation Report” 21 Juli 2021 beberapa hari yang lalu maka situasi Indonesia sekarang memerlukan “Public Health and Social Measure (PHSM)” yang ketat ("stringent"), tentu dalam bentuk pembatasan sosial dan pembatasan pergerakan ("movement restriction”).

Ke dua, kalau memang dipikirkan atau dipertimbangan akan dilakukan pelonggaran maka perlu dihitung betul dampaknya pada sedikitnya tiga 3 hal, kesatu korban yang mungkin akan jatuh sakit dan bahkan meninggal, ke dua beban kerja di Rumah Sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes), dan ke tiga pada ujungnya kemungkinan dampak pada roda ekonomi juga kalau kasus jadi naik tidak terkendali. Jangan sampai pelonggaran diberikan karena alasan ekonomi dan lalu situasi epidemiologi jadi memburuk maka dampak ekonominya malah bukan tidak mungkin jadi lebih berat lagi.

Pendapat ketiga, dalam situasi sekarang ini maka barangkali dapat dipikirkan kemungkinan "penyesuaian", seperti misalnya:

a) sektor formal yang terima gaji bulanan diminta di rumah dulu selama dua minggu misalnya dan sektor informal mulai dilonggarkan, asal jangan yang kontak dekat langsung dengan pelanggan, atau

b) sektor informal mulai dilionggarkan bertahap tapi sektor esensial dan kritikal yang beroperasi hanya yang dalam bagunan tersendiri. Jangan yang di dalam gedung bersama, karena kalau dalam gedung bersama maka petugas gedung juga terpaksa harus masuk padahal hanya sebagian kecil gedung yang ada sektor esensial / kritikal,

c) salah satu "penyesuaian" terbaik adalah bentuk PPKM setidaknya tetap seperti sekarang tetapi semua sektor terdampak mendapat bantuan sosial.

Selain tiga contoh “penyesuaian” ini maka mungkin dapat dipertimbangkan kemungkinan-kemungkinan lain yang laik laksana.

Empat, pada kenyataannya angka kematian masih terus tinggi dan bahkan meningkat, sudah lebih 1500 orang sehari dengan PPKM sekarang ini. Dalam hal ini tentu perlu untuk diantisipasi kemungkinan kenaikan kematian lagi kalau PPKM dilonggarkan. Kita tahu bahwa kalau kematian sudah dengan sedih terjadi maka hal ini tidak dapat dikembalikan lagi.

Hal penting kelima, angka kepositifan (“positivity rate”) dalam beberapa hari terakhir masih sekitar 25%, dan bahkan kalau berdasar PCR maka angkanya lebih dari 40%. Kita juga berhadapan dgn varian Delta yg anga reproduksinya (Ro atau mungkin Rt) nya dapat sampai 5,0 - 8,0. Artinya potensi penularan di masyarakat masih amat tinggi sekali, sehingga pembatasan sosial masih amat diperlukan untuk melindungi masyarakat kita dari penularan dan dampak buruk penyakit COVID-19.

(*)

Editor: Alfin Wahyu Yulianto
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved