Paslon Anies Baswedan-Cak Imin dan Arus Perebutan Potensi Suara NU

Sebab, PKB dan NU tidak terpisahkan.

Artinya, menggandeng ataupun meninggalkan basis suara kader NU sama-sama tidak menguntungkan bagi PDIP maupun Gerindra. Lebih tidak menguntungkan lagi apabila Gerindra dan PDIP harus meninggalkan basis suara kader NU.

Untuk menggandeng kader NU semakin sulit bagi PDIP. Sebab, para tokoh NU sudah banyak yang melek politik; membaca bagaimana Jokowi memperlakukan KH Ma'ruf Amin yang tidak mempunyai kekuatan di parlemen.

Para tokoh NU tidak mungkin mengulangi kesalahan yang sama seperti sebelumnya.

Ibarat kata, PDIP telah menodai dirinya sendiri, menjadikan KH. Ma’ruf Amin sebagai “pajangan”, “pelengkap penderita,” sebagai “pantes-pantesan”.

Tetapi, Pemilu 2024 akan menjadi ajang kebangkitan NU.

Mustahil wakil NU akan kembali menjadi pelengkap penderita di masa depan.

Penulis tidak yakin suara NU akan mengalir pada PDIP.

Potensi dukungan yang masih terbuka, walaupun kecil dan sempit, adalah kepada Gerindra. Karena Gerindra masih bersih, belum pernah melukai hati orang-orang NU.

Namun, Gerindra sudah sedikit menggores hati orang NU dengan sikapnya yang terbaru; manggantung dan mengubah nama koalisi semaunya sendiri.

Dengan mengubah nama koalisi, dengan berapi-api penuh semangat mengatakan di atas podium melanjutkan kepemimpinan Jokowi, sejatinya Gerindra telah menyakiti PKB.

Bukan masalah melanjutkan atau tidak kepemimpinan dan prestasi Jokowi tetapi perubahan nama tersebut tanpa konfirmasi pada PKB.

Namun, dalam pertimbangan neraca kepentingan politik, sikap Prabowo Subianto sudah sangat masuk di akal.

Seandainya Prabowo menjadikan Cak Imin sebagai wakil presiden, sementara Cak Imin memiliki pasukan kuat di parlemen, maka kekuasaan akan dibagi dua secara demokratis.

Padahal, porsi kekuasaan yang ideal itu mirip seperti Jokowi, yang pasangannya tidak memiliki kekuatan di parlemen.