Anies Baswedan: Pemerintah yang Anti Kritik Sedang Buat Kebijakan Tak Masuk Akal

TRIBUNNEWS.COM - Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengungkapkan bahwa pemerintah yang anti kritik menandakan tengah membuat suatu kebijakan yang tidak masuk akal.

Hal ini disampaikannya saat menjadi pembicara dalam acara bertajuk Masa Depan Pemerintahan Negara Hukum dan Demokrasi yang digelar di Auditorium Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) di Sleman, DI Yogyakarta, Selasa (26/8/2025).

Mulanya, dia mewanti-wanti kepada pemerintah Indonesia agar tidak menganggap kritik sebagai musuh.

Dia mengatakan ketika memang ada kritik, maka itu menjadi momen agar pemerintah memberikan suatu penjelasan terkait kebijakan yang tengah dikritik oleh masyarakat.

"Saya ingin mengimbau kepada pihak yang memegang kewenangan di seluruh Indonesia, jangan pernah pandang kritik itu sebagai satu musuh yang harus ditiadakan. Justru kritik itu momen untuk memberikan jawaban," katanya dikutip dari YouTube Pusat Kajian Konstitusi, Demokrasi, dan HAM (PANDEKHA), Rabu (27/8/2025).

Baca juga: Dukung Program Presiden Prabowo, Lippo Renovasi 1.500 Rumah Desa, Dimulai dari Malang Jawa Timur

Anies lantas menceritakan ketika kebijakannya untuk membuat sumur resapan dikritik banyak pihak semasa masih menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Program sumur resapan yang diterapkan Anies memang kerap dikritik karena dianggap kurang efektif dalam menangani banjir. Selain itu, dianggap pula pemborosan APBD.

Terkait kritik tersebut, Anies justru berterimakasih kepada pengkritik karena hal itu justru menjadi ruang dirinya untuk menjelaskan ke publik soal kebijakannya.

Bahkan, dia juga berterimakasih kepada pendengung atau buzzer yang dianggapnya turut memberikannya ruang menjawab kritik terkait kebijakannya seperti sumur resapan.

"Justru dengan munculnya itu (kritik) membuat kita punya ruang untuk melakukan penjelasan yang didengar publik," tuturnya.

"Itu bagi pemerintah, jadi kesempatan emas itu untuk menjelaskan," sambung Anies.

Anies mengatakan ketika pemerintah mendengar kritik dari publik dan tetap menjawabnya, maka hal tersebut menjadi salah satu upaya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dia lantas menjelaskan ciri-ciri pemerintah yang mau mendengarkan kritik yaitu tidak membuat kebijakan yang ngawur.

"Jadi, apa yang disebut kritik itu adalah amunisi bagi negara karena negara punya loudspeaker lebih besar."

"Tapi ada syaratnya, kebijakannya dibuat menggunakan data, kebijakannya menomorsatukan kepentingan umum, ketiga kebijakannya menggunakan akal sehat, terakhir kebijakannya merujuk aturan main yang jelas," ujar Anies.