Membongkar Epistemicide dalam Sistem Hukum Nasional

Padahal yang benar dan logis semestinya negaralah yang harus belajar dari masyarakat adat. 

Dari mereka, negara bisa melihat hukum sebagai sesuatu yang mengakar, yang lahir dari kebutuhan hidup bersama, bukan dari rumusan di atas kertas. 

Dari mereka juga negara belajar bahwa hukum itu tidak sekedar untuk menyelesaikan konflik. 

Tetapi hukum yang ditegakkan harus juga untuk menjaga hubungan baik sesama manusia dan hubungan baik antara manusia dan alam.

Penutup

Epistemicide dalam beberapa hukum nasional di Indonesia bukan sekadar persoalan akademik atau konseptual tetapi persoalan penghargaan terhadap warisan kebudayaan. 

Epistemicide ada, nyata, menyakitkan, dan terus berlangsung di Indonesia. 

Ia terlihat, tampak cetho welo-welo dalam setiap penggusuran tanpa konsultasi, dalam setiap perampasan wilayah adat, dalam setiap kriminalisasi masyarakat adat, dan dalam ketidakmampuan hukum negara untuk memahami bahasa masyarakatnya sendiri.

Untuk melawan epistemicide dan memperbaiki pola berhukum yang ada saat ini, kita tidak bisa hanya sekedar menambahkan kata “pengakuan hukum adat” dalam undang-undang. 

Yang lebih penting dan utama adalah kita perlu membongkar cara berpikir hukum kita, membuka ruang bagi pluralisme hukum, dan membangun dialog antar sistem pengetahuan secara setara.

Hal ini harus kita lakukan karena pada akhirnya keadilan bukan hanya tentang kepastian hukum. 

Keadilan juga tentang penghormatan terhadap pengetahuan adat, terhadap sejarah, dan terhadap cara hidup orang banyak. 

Dan selama hukum negara masih "membunuh" pengetahuan adat yang hidup (living law) maka keadilan yang diharapkan bersama di Negeri Khatulistiwa ini hanya akan jadi ilusi di atas meja rapat. (*)