Refleksi Pemilu 2024 dan Tantangan Deepfake AI di Pesta Demokrasi 2029

August Mellaz

Komisioner KPU Periode 2022-2027

Pegiat Pemilu

Pengalaman di sejumlah organisasi termasuk organisasi kepemiluan seperti Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) dan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia 

Riwayat Pendidikan

Universitas Pembangunan Nasional ‘Veteran’ Jawa Timur

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menegaskan keberhasilan Pemilu 2024 sebagai momentum refleksi besar dalam penyelenggaraan demokrasi.

Dalam forum media gathering di Lombok, Nusa Tenggara Barat pada pekan ini, KPU memaparkan kerja-kerja teknis dan logistik yang menjadi tulang punggung pemilu, sekaligus menekankan pentingnya kesiapan menghadapi tantangan baru di masa depan.

Divisi teknis dan logistik disebut bekerja tanpa henti memastikan seluruh kebutuhan pemungutan suara tiba tepat waktu di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Jika pada Pemilu 2019 terdapat lebih dari 2.249 TPS gagal melaksanakan pemungutan suara, pada Pemilu 2024 hal itu berhasil ditekan hingga nol. Logistik adalah jantung pemilu. Tanpa itu, tidak ada pemungutan suara.

Selain itu, KPU menyoroti lonjakan partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2024. Indeks Partisipasi Pemilih (IPP) menunjukkan pergeseran signifikan: dari dominasi kategori Involvement pada pemilu nasional, menjadi 88 persen Engagement di pilkada.

Angka partisipasi nasional juga stabil, yakni 81–82% pada pemilu dan 71–74% pada pilkada. Hal ini sekaligus membantah anggapan bahwa pilkada memiliki partisipasi rendah.

KPU juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi sebagai pekerjaan rumah baru. Sengketa terkait data pemilih dan dokumen pencalonan semakin sering dipersoalkan publik.

Peraturan baru tentang pengelolaan informasi dan dokumentasi telah dirampungkan dan segera diundangkan untuk memperkuat transparansi.

Menjelang periode “non-tahapan” 2026, KPU mendorong kolaborasi dengan Bawaslu dan DKPP.