Pemilihan Rektor Universitas Hasanuddin Jadi Sorotan dan Potensi ‘Unhasgate’

Asri Tadda

• Inisiator Solidaritas Alumni Peduli Unhas 
• Ketua DPW Gerakan Rakyat Sulawesi Selatan
• Tokoh Muda asal Sulawesi Selatan
• Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin

Pemilihan Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar kini menjadi sorotan nasional.

Inspektorat Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi resmi meningkatkan penanganan aduan Pilrek Unhas dari sekadar klarifikasi administratif menjadi investigasi.

Langkah ini memicu kekhawatiran publik akan skandal yang mulai dikenal dengan sebutan “Unhasgate”, menandai dugaan serius atas kecurangan dan krisis tata kelola di kampus terbesar Indonesia Timur tersebut.

Diketahui, sejak awal Januari 2026 Inspektorat Kemendiktisaintek meningkatkan status penanganan aduan terkait Pilrek Unhas dari klarifikasi administratif menjadi investigasi. 

Ini merupakan tindaklanjut setelah sebelumnya Rektor Universitas Hasanuddin Jamaluddin Jompa diperiksa Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atau Kemendiktisaintek.

Pemeriksaan ini terkait dugaan penyimpangan dalam pemilihan rektor Unhas Periode 2026-2030 yang hingga kini masih berproses.

Dalam sistem pengawasan pemerintahan, langkah tersebut mengindikasikan adanya dugaan kuat yang memerlukan pendalaman menyeluruh terhadap aktor, mekanisme, dan kemungkinan pelanggaran etik maupun disiplin.

Indikasi keseriusan investigasi terlihat dari pemeriksaan maraton terhadap sejumlah guru besar dan pejabat-pejabat struktural Unhas dalam beberapa hari terakhir.

Pemeriksaan dalam skala luas ini dinilai tidak lazim dan hampir tanpa preseden dalam sejarah perguruan tinggi negeri tersebut.

Situasi ini menunjukkan bahwa persoalan Pilrek tidak lagi berdiri sebagai konflik personal antarkandidat. 

“Yang sedang diuji bukan hanya individu, tetapi sistem tata kelola akademik Unhas secara keseluruhan,” ujarnya.

Ancaman krisis kian terasa dengan munculnya dugaan kecurangan Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dalam proses penjaringan calon rektor di Senat Akademik. 

Selain itu, perhatian publik juga tertuju pada keberadaan dokumen Surat Pernyataan dan Komitmen (SPK) yang dikaitkan dengan rektor petahana, Prof. Jamaluddin Jompa, yang disebut memuat sejumlah poin berpotensi melanggar prinsip netralitas Pilrek.

Jika dugaan-dugaan tersebut terbukti, maka konsekuensinya dinilai bukan sekadar pembatalan proses atau sanksi individual, melainkan guncangan legitimasi terhadap mekanisme pemilihan rektor Unhas.