Sekolah Gratis dan Makan Bergizi Gratis: Antara Amanat Konstitusi dan Janji Kampanye

Ia lahir sebagai janji kampanye politik, yang kemudian diadopsi menjadi program nasional. 

Tentu dari sisi substansi, makan bergizi gratis memiliki nilai strategis: 

● Menekan stunting

● Meningkatkan konsentrasi belajar 

● Mendorong ketahanan pangan lokal

Namun menjadikan MBG sebagai prioritas anggaran utama, sementara sekolah gratis, kesejahteraan guru, dan infrastruktur pendidikan tertinggal maka ini adalah kekeliruan dalam logika kebijakan publik. 

Negara seolah terjebak dalam populisme kebijakan dimana program yang tampak langsung, kasat mata, dan mudah diklaim secara politik, meski mengorbankan fondasi jangka panjang pembangunan bangsa. 

Paradoks Prioritas: Amanat Diabaikan, Janji Diutamakan

Disinilah letak persoalan mendasarnya. Yang wajib menurut konstitusi justru dikesampingkan. Yang hanya janji kampanye justru dipaksakan.

Padahal dalam negara hukum demokratis amanat konstitusi harus mengalahkan janji politik.

Ketika anggaran negara terbatas maka skala prioritas harus tegas dan rasional. 

Dan yang harus didahulukan adalah:

 1. Sekolah gratis total dan bermutu

 2. Gaji dan kesejahteraan guru yang layak

3. Sarana dan prasarana pendidikan yang memadai