Agus Widjojo, Jenderal Reformis Melawan Arus

PROFIL PENULIS

Yophiandi Kurniawan

Penulis adalah Dosen di Universitas Paramadina dan Alumni Magister Hubungan Internasional Universitas Paramadina

“KAMU hitung ada berapa pasang calon nanti?”, ujar Agus Widjojo, pada sekitar April 2014. Yang dimaksud Pak AW—demikian panggilan beberapa orang dekatnya—, adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk 2014. Pak AW sedang menguji saya yang dia  tahu sedang di liputan politik dan keamanan. Tangkas saya menjawab,”Tiga. Prabowo, Aburizal Bakrie, Jokowi.”

Jawaban saya ditertawakan. “Wah tiga kebanyakan, coba pakai logika deh. Jangan pakai berita,”ujarnya.

Beberapa saat terdiam, saya setengah berbisik,“Aburizal gak dapat pasangan?” Saya tak yakin dengan jawaban saya. “Ya pokoknya cuma dua nanti, Prabowo dengan Hatta (Rajasa) dan Jokowi dengan JK,” ujarnya lagi.

Percakapan di klub golf—sekarang bernama The Maj—di seberang Plaza Senayan itu terjadi sebelum Pemilihan Legislatif 9 April 2014. Apalagi Pemilihan Presiden 9 Juni 2014.   

Buat Agus Widjojo—seorang jenderal bintang tiga TNI Angkatan Darat, mendapatkan informasi politik tentu tak sulit. Tapi, biasanya, informasi itu terpecah. Dan siapa menyangka, Aburizal saat itu betul-betul tak dapat pasangan?

Karena Partai Golkar adalah dua kekuatan utama partai yang kokoh. PDI Perjuangan, kekuatan lainnya yang sudah resmi mengusung Jokowi. Lalu bagaimana cara bisa memprediksi pasangan capres Prabowo adalah Hatta Rajasa dan Jokowi dengan Jusuf Kalla?

Bahkan Agus juga memprediksi siapa yang menang dengan selisih tipis. Paling besar empat persen. Tak eksplisit diungkapkan Agus saat itu, tapi siapapun lawan bicaranya saat itu, dia memprediksi Jokowi yang menang pilpres 2014.

“10 tahun kita akan hepi hepi terus. Semua terasa ringan. Civil society terbelah,” ujarnya. Meski begitu, Agus tetap memberi ruang kesalahan dengan memprediksi apa yang terjadi bila Prabowo yang menang.

Diskusi dengan Pak AW senantiasa serasa mendapat informasi dan pengetahuan baru. Tapi, jangan coba-coba dengan pikiran kosong tanpa benak terisi pengetahuan atau pertanyaan-pertanyaan. Dia tak akan memberikan reaksi atau respons apapun. Malah yang ada hanya lempar lelucon.

Meski begitu, tak semua level informasi dibukanya. Bernarda Rurit, mantan wartawan TEMPO dan KompasTV yang kerap mendampinginya, mengatakan,”Pak AW itu punya sembilan layer (lapisan) informasi. Terserah dia, kepada siapa dan layer informasi itu dibuka.”

Meski punya banyak informasi dan mengolah dengan ciamik, Agus tak dikenal sebagai tokoh intelijen. Karir prajurit yang lulus AKABRI bersama Luhut Binsar Panjaitan—angkatan 1970-- ditapaki pelan-pelan, diantaranya menjadi Asisten Operasi Kasdam Siliwangi, Kepala Staf Kodam Jaya, Komandan Sekolah Staf Komando (Dansesko) ABRI, hingga Kepala Staf Panglma TNI dan Kepala Staf Teritorial atau Kaster.

Karir sebagai tentara memang mentereng, karena sampai bintang tiga. Tapi yang membedakan Agus dengan tentara lainnya adalah kemampuannya mengolah pengetahuan dan visinya melihat masa depan.

Tak banyak tentara yang punya ini. Lainnya yang seperti ini dan tersohor di masa itu adalah Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dan Agus Wirahadikusumah atau Agus WK. Mereka dikenal sebagai kelompok jenderal pemikir yang mumpuni kadar intelektualnya.  

Kemampuan intelektualnya makin terasah, dengan berguru di sejumlah institusi luar negeri, seperti Master of Military Arts and Sciences dari US Army Command and General Staff College.

Lalu juga pendidikan bidang keamanan nasional di institusi prestisius, US National Defense University—salah satu model pembentukan Universitas Pertahanan di Indonesia. Serta juga institusi non militer prestisius, George Washington University, sebagai lulusan master bidang kebijakan dan administrasi publik.

Bahkan dia adalah senior fellow di Centre for Strategic and International Studies. Tempat ini adalah rumah yang nyaman di eranya buat para penstudi hubungan internasional dan para calon diplomat. Di sini, dan di The Maj, kami beberapa kali bertemu.

Kembali ke perbincangan tentang 2014, Agus membeberkan alasan mengapa Jokowi tampaknya yang bisa menang. Diantaranya adalah politik global, dukungan kelompok Islam mayoritas, dukungan sebagian besar TNI.

Meski akhirnya punya beberapa jabatan di era Jokowi—Gubernur Lemhanas dan Duta Besar Indonesia untuk Filipina--, Agus kritis memandang Jokowi sejak awal. Dalam satu diskusi lanjutan di The Maj dia pernah mengingatkan,” Jangan terlalu terpesona dengan sosok.

Coba kamu bilangin ke teman kamu itu.” Meski kemudian buru-buru dia maklumi,” Tapi susah ya kalau orang sudah jatuh cinta,” ujarnya diiringi tawa. Yang dia maksud adalah masifnya orang yang terpukau dengan kilau Jokowi. Sejak 2010 sebagai Walikota Solo, sampai Gubernur Jakarta, Jokowi ibarat meteor yang melesat, hingga dua periode jadi presiden.  

Dimas Oky Nugroho, akademisi yang pernah jadi teman diskusi Agus, menilai politik yang dipegang Agus adalah politik negara. Agus tak ingin sosok atau aktor mengalahkan sistem. Sistem harus bisa berjalan, sebagai syarat demokrasi. “Aktor penting kalau sistem buruk atau jangka pendek. Menengah dan panjang ya benahi sistemnya,” ujar Dimas.

Seperti Nelson Mandela

Salvo buat Agus Widjojo sudah ditembakan pada Senin 9 Februari siang. Agus dimakamkan  di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Tempat peristirahatan yang sama dengan sang ayah, Pahlawan Revolusi Sutoyo Siswomiharjo. Ayahnya adalah korban kemelut politik 1965.

Kemelut yang merupakan ekses politik global Perang Dingin waktu itu, antara liberalis kapitalis dengan pendulum Amerika Serikat dan komunisme dengan pendulum Uni Soviet—bersama RRT.

Sang ayah diculik pasukan Cakrabirawa dan dibunuh di Lubang Buaya, dengan isu politik Gerakan Dewan Jenderal. Sutoyo dikenal sebagai polisi militer dengan kemampuan intelijennya. Waktu itu di Angkatan Darat, kedua hal inilah yang disegani. Apalagi Sutoyo adalah ajudan Jenderal Gatot Subroto.   

Namun, meski ayahnya jadi korban politik dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI yang dituding, Agus seolah tak menyimpan dendam kesumat. Alih-alih memusuhi, Agus justru merangkul.

Termasuk ikut dalam pembentukan Forum Silaturahmi Anak Bangsa, FSAB yang menyatukan seluruh keturunan yang jadi korban prahara politik Indonesia. Tujuannya membalut luka bangsa, rakyat Indonesia yang punya leluhur dan sejarah kelompok masing-masing. PKI, DI/TII dan sebagainya—salah satu pendirinya adalah putra Kartosoewirjo, Sarjono. Mereka yang dicap pemberontak oleh rezim negara, Orde Lama dan Orde Baru, disatukan forum ini.

Melihat langkahnya, pernah terpikir, Agus mirip Nelson Mandela, tokoh politik korban apartheid Afrika Selatan, yang kemudian menjadi presiden. Memang Agus tak jadi presiden. Tapi langkahnya yang justru membalut luka, merangkul yang sewajarnya dianggap musuh—justru jadi teman, adalah langkah seorang pemberani, seperti Mandela. Yang mengampuni musuh-musuh politiknya.

Tentang peristiwa 1965, Agus melihatnya dengan kritis. Indonesia memang sering berada dalam kemelut politik. Korbannya banyak. Jiwa maupun luka dan harta serta sakit hati.

Macam-macam. Ada Permesta, PRRI, DI/TII, pertengkaran tiga bung atas arah politik Indonesia. Bung Besar—Soekarno, Bung Kecil—Sutan Sjahrir, dan Bung Hatta akhirnya pisah jalan. Justru setelah jadi tokoh depan layar—dan banyak tokoh lain di layar belakang panggung-- membidani Indonesia Merdeka.   

Relevan di Masa Yang Berubah

“Janganlah tentara ditarik-tarik lagi untuk masuk ke urusan sipil dan politik.” Ini kata Agus di Kuliah Umum Endgame yang digelar Gita Wirjawan School of Public Policy. Kuliah pada 10 Mei 2025 dengan mahasiswa dan umum yang memenuhi auditorium gedung Equity Tower.

Concern Agus pada peran TNI (juga Polri) sering diungkapkannya sejak 1998 hingga 2015. Di periode itu, khususnya masa SBY dan Megawati sebagai presiden, titik balik TNI dan Polri ditentukan. Agus kembali mengingatkan TNI yang mulai kembali ditarik-tarik politikus berlatar sipil untuk masuk politik. “Politik TNI seharusnya adalah politik negara,” ujarnya.

Kuliah Agus, seperti seorang profesor antropologi politik. Agus memberi konteks budaya Indonesia dan Asia serta Barat dalam 2 jam lebih. Termasuk tentang budaya Indonesia yang cenderung feodal sehingga percaya sepenuhnya dengan otoritas dengan minim kekritisan.

Materi Agus sore itu memantik perdebatan dan diskusi mahasiswa-mahasiswi program magister GWSPP.

Kritik Agus adalah kritiknya sejak menjelang Reformasi 1998 terjadi. Tuntutan untuk penghapusan Dwifungsi ABRI dan penghapusan sebagian komando teritorial. Hal yang relevan kembali saat ini, di usia Reformasi yang hampir 28 tahun. Agus adalah pengkritik dari internal TNI Angkatan Darat.  

Agus tak sepenuhnya mengkritik komando teritorial. Karena komando teritorial TNI Angkatan Darat cukup sampai tingkat Komando Resort Militer atau korem dengan pimpinan seorang jenderal bintang satu. Sementara, komando distrik (kodim) dan rayon (koramil) sebaiknya dihapus.

Bersama SBY, Agus adalah dua jenderal yang diminta untuk membuat konsep Reformasi ABRI pasca Reformasi 1998 oleh Panglima ABRI waktu itu, Wiranto. Dalam konsep itu, paling tidak ada tiga hal yang penting dicatat generasi sekarang, milenial dan Gen Z. Yakni mengembalikan TNI ke profesionalismenya, yakni tidak berpolitik lagi dan tidak berbisnis. Di masa SBY, penataan bisnis TNI dilakukan SBY saat menjadi presiden dua periode 2004-2014.

Tentang Dwifungsi, tak adanya lagi Fraksi ABRI di MPR, mendapat dukungan Agus kala menjabat Wakil Ketua MPR dari Fraksi ABRI. ABRI terdiri dari TNI dan Polri, yang punya dua fungsi berbeda yakni pertahanan dan keamanan. Di dalam sistem demokrasi keduanya manut pada otoritas sipil, baik di pusat maupun di daerah—provinsi, kabupaten atau kotamadya, kecamatan, desa.

“Nah untuk yang ini, saya sepakat sekali dengan dia. Sipil harus kuat,” ujar Kiki Syahnakrie, mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat. Adik angkatan Agus di AKABRI ini—Kiki angkatan 1971—adalah kawan diskusi dan debat Agus yang hangat. Bahkan dalam forum tempat mereka berada, termasuk satu grup WhatsApp. Kiki punya banyak ide yang sama dengan Agus, sebagai jenderal berpikiran reformis. Kata Kiki, meski sering berdebat,”Tapi kami tetap dekat.”

Tapi tentang kekuatan sipil, disayangkan, karena sejak Reformasi tak juga terkonsolidasi. Saling jegal dan kesemrawutan politik, termasuk urusan elektoral membuat kehidupan berbangsa Indonesia tak kunjung membaik. Malah munculnya oligarki kekuasaan—lebih dari sekedar konglomerat yang hanya dominan di ekonomi—membuat ekonomi dan politik Indonesia berbentuk seperti gelas koktail.

Agus Melawan Arus

Ide Agus di masa Orde Baru sebetulnya kerap membentur tembok untuk mengubah konsep teritorial dan peran TNI—dan Polri sebagai ABRI. Dia melawan arus utama dalam pemikiran ABRI yang saat itu sedang jaya-jayanya.

ABRI Masuk Desa, ABRI Manunggal dengan Rakyat, jargon-jargon yang mungkin asing di telinga dan benak Gen Y dan Gen Z yang mendominasi demografi Indonesia saat ini—lebih dari 50 persen. Tapi Agus tak surut dengan konsep-konsepnya tersebut. Hingga angin perubahan 1998 terjadi.

Sebagai seorang yang punya ilmu militer dan paham alam politik, Agus punya helicopter view sebagai seorang tentara yang juga diplomat dalam memandang dunia. Preskripsinya “senjata” budaya adalah yang pas bagi middle power seperti Indonesia. Ini yang beberapa kali diutarakannya. Lewat budaya yang khas, identitas Indonesia bisa dikenal di dunia, dan ini dilakukan secara menyatu sebagai implementasi politik luar negeri.  

Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, dan sekarang Tiongkok adalah negara-negara yang sukses mengekspor budayanya dengan identitas khasnya. Amerika dengan kebebasan, Jepang paduan kebebasan dan nilai-nilai local.

Korea Selatan dengan kebebasan dan budaya popnya. Dan Tiongkok yang mulai masif dengan drama pendeknya atau dikenal dengan istilah dracin atau drama China, plesetan dari penamaan drakor atau drama Korea yang populer sejak 2010 atau K-Pop dengan sejumlah artis dan grup vokalnya. India pun punya gayanya sendiri yang diekspor lewat film-film ala Bollywood.

Agus Widjojo sudah meninggalkan warisan yang bagus. Seperti ayahnya, AW adalah figur yang terhormat. Teladan agar para tentara, seorang abdi negara pembela pertahanan, harus juga punya intelektualitas yang baik.

Teladan Agus juga buat masyarakat sipil. Lengkapi intelektualitas saat mau berpolitik. Buat anak muda, jangan goyah dengan prinsip. Seorang Agus mencontohkan bahkan hingga melawan arus utama, dengan idenya mereformasi ABRI—TNI dan Polri. Sebagian berhasil, sebagian belum.

Pada 2022, saat Pak AW sudah berkantor di Manila, saya mengirim teks WhatsApp. Tentang yang diucapkannya pada April 2014, di The Maj. “Bapak benar semuanya tentang dua periode ini.” Jawabnya,”Yang mana ya?”, sambil diiringi emoticon tertawa. Lalu penutupnya,”Jangan terlalu serius.”