Yuan China dalam Tata Keuangan Dunia Baru

PROFIL PENULIS

Muhammad Syarkawi Rauf

Dosen FEB Unhas/ Ketua KPPU RI Tahun 2015 -2018

SALAH satu kerangka kebijakan moneter internasional yang paling populer sejak tahun 1960-an adalah impossible trinity atau trilemma kebijakan moneter. Pendekatan ini dipopulerkan oleh ekonom International Monetary Fund (IMF), Robert Mundell (1960) dan Marcus Fleming (1963). Populer dengan Mundell – Fleming model. 

Impossible trinity menyatakan bahwa suatu negara tidak mungkin bisa mencapai tiga tujuan secara bersamaan, yaitu menjaga kestabilan nilai tukar (fixed exchange rate), menjamin kebebasan arus modal (free capital mobility), dan memastikan independensi kebijakan moneter (independent monetary policy). 

Suatu negara harus memilih untuk mencapai dua dari tiga tujuan di atas, yaitu: pertama, menjaga kestabilan nilai tukar dan menerapkan kebebasan arus modal tetapi mengorbankan independensi kebijakan moneternya. Langkahnya, bergabung dalam common currency, seperti euro atau mengaitkan nilai tukar mata uangnya dengan dollar Amerika Serikat (AS).

Kedua, menjaga kebebasan arus modal dan independensi kebijakan moneter dari pengaruh eksternal tetapi dengan mengorbankan kestabilan nilai tukar. Pilihannya, menerapkan regim nilai tukar fleksibel (floating exchange rate regim).

Ketiga, menjaga kestabilan nilai tukar (fixed exchange rate regim) dan menjamin independensi kebijakan moneter untuk memastikan kontrol ketat terhadap perekonomian nasional suatu negara. Pilihan ini mengorbankan kebebasan arus modal (capital control).

Sejalan dengan tiga opsi di atas, bank sentral China, People Bank of China (PBOC) lebih memilih opsi ketiga, yaitu menjaga kestabilan nilai tukar dan mengeliminir eksposur perekonomian China dari faktor eksternal. Pada saat yang sama, PBOC membatasi aliran modal antar negara.

Opsi kebijakan ketiga sangat relevan sejak krisis keuangan Asia tahun 1997-1998 yang ditandai oleh depresiasi ekstrim nilai tukar mata uang dan penurunan indeks harga saham beberapa negara di Asia. Hal ini dipicu oleh aliran hot money, yaitu aliran dana jangka pendek untuk tujuan spekulasi (speculative attact). 

PBOC menerapkan pembatasan bagi bank-bank China untuk meminjam ke luar negeri dan membatasi nilai saham yang dapat dibeli oleh investor asing di pasar saham China. Kebijakan ini efektif membatasi aliran hot money dan mengurangi fluktuasi harga saham. 

Kebijakan ini berlanjut hingga saat ini yang menghambat investor asing berbisnis dengan perusahaan-perusahaan China dan membatasi peredaran yuan China secara internasional. Mata uang yuan China belum secara penuh dan bebas dikonversi ke mata uang lainnya.

Sejalan dengan Eichengreen dan Kawai, 2015, PBOC membedakan suku bunga pasar uang dalam negeri, CNY (mainland) dan pasar uang luar negeri, CNH (offshore). Pemisahan tersebut untuk menjamin ketersediaan yuan China bagi para importir, tetapi pada saat yang sama, PBOC mengontrol lalu lintas devisa antar negara.

Mata uang yuan China diperdagangkan secara bebas di pasar uang dalam negeri tetapi dilakukan pembatasan transaksi di pasar uang yuan China di luar negeri. Kedua pasar uang yuan China juga berbeda dari sisi suku bunga. Selisihnya bisa mencapai 10 persen. Hal ini secara langsung menaikkan biaya transkasi (transaction cost). 

Pada dasarnya, seperti yang dikemukakan oleh ekonom Prasad, 2017, PBOC telah membuka clearing centre untuk memfasilitasi transaksi antar bank di luar negeri dan pasar uang di luar China, tetapi hingga saat ini, yuan China belum tersedia dalam jumlah yang cukup di pasar uang utama dunia, seperti pusat keuangan dunia di London dan Geneva.

Akibatnya, peran yuan China dalam transaksi perdagangan dan keuangan internasional menjadi terbatas. Hal ini tercermin pada indeks penggunaan mata uang yuan China dalam transaksi internasional yang hanya 2,5. Sementara indeks penggunaan dollar AS secara internasional mencapai 66 pada tahun 2023. 

Indeks penggunaan yuan China dalam transaksi internasional tidak sejalan dengan besarnya kontribusi perekonomian China terhadap perekonomian global yang mencapai 17 persen. Lebih besar dari Uni Eropa yang hanya 15 persen dengan indeks penggunaan euro 23.

Demikian juga dengan kontribusi perekonomian AS terhadap perekonomian global yang mencapai 25 persen diukur berdasarkan real Gross Domestic Product (GDP). Kontras dengan indeks penggunaan dollar AS yang mencapai sekitar 67.