National Consensus vs Elite Consensus: Menyorot Pembelaan Fahri Hamzah atas Prabowonomics

PROFIL PENULIS

Luthfi Hasanal Bolqiah

Pengamat Politik, Dosen Ilmu Politik di UPN “Veteran” Jakarta, dan peneliti CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

RESPONS FAHRI HAMZAH terhadap The Economist yang ditulis di Kompas 19 Mei 2026, alih-alih sebagai bantahan kuat justru nampak seperti puisi epik Aeneid Virgil bagi Kaisar Augustus.

Setelah perang saudara panjang, Augustus membutuhkan lebih dari sekadar kemenangan politik; ia membutuhkan kisah besar yang membuat kekuasaannya tampak sebagai pemulihan ketertiban, pembawa damai, dan penerusan takdir Roma. Virgil berjasa besar, tidak dengan mengatakan “Augustus hebat” tetapi justru lebih halus dengan menempatkan Roma baru di bawah Augustus sebagai bagian dari takdir historis yang lebih besar.

Bukan dengan Puisi, Fahri Hamzah menulisnya dengan argumen yang terstruktur bahwa Prabowonomics bukan proyek asal-asalan, melainkan pilihan sadar sebuah bangsa yang berani keluar dari jebakan neoliberalisme. Hilirisasi, Danantara, disiplin fiskal, hingga penyatuan politik.

Semuanya ia baca sebagai bagian dari proyek kedaulatan ekonomi yang koheren. Dan puncaknya: konsolidasi politik yang dibangun Presiden Prabowo bukan pembunuhan demokrasi, melainkan penciptaan national consensus.

Ada satu hal yang perlu diakui lebih dulu bahwa Indonesia memang tidak boleh terus tunduk pada logika pasar bebas yang menguras sumber daya tanpa nilai tambah.

Kritik terhadap neoliberalisme bukan hanya sah, tetapi juga penting. Indonesia tidak bisa selamanya menjadi pemasok bahan mentah, pasar pasif, dan murid patuh dari resep pembangunan yang lebih menguntungkan pusat-pusat ekonomi global.

Namun, justru di sinilah masalah besarnya: dari kritik terhadap neoliberalisme, ia meloncat ke pembenaran konsolidasi politik. Dari penolakan Washington Consensus, ia tiba-tiba mendarat di justifikasi koalisi super gemuk dan menyebutnya national consensus.

Tetapi pertanyaannya, sejak kapan anti-neoliberalisme harus dibayar dengan konsolidasi elite?

Stabilitas Dipuja, Sejarah Dipangkas

Dalam upaya pertamanya, Fahri membangun argumen historis untuk mengkritik media Barat yang menurutnya selalu merindukan demokrasi prosedural yang bising: kabinet yang tersandera kebuntuan politik, parlemen yang terfragmentasi, dan perdebatan yang tak kunjung menghasilkan keputusan.

Ia menyebut Korea Selatan, Singapura, dan China sebagai bukti bahwa stabilitas politik merupakan syarat untuk keluar dari middle-income trap.

Sekilas, ini tampak meyakinkan. Jika saja Asia hanya berisi tiga contoh itu. Bahkan tiga contoh itu pun tidak sesederhana yang dibayangkan. Korea Selatan, Singapura, dan China tidak berhasil semata-mata karena eksekutif kuat.

Mereka memiliki unsur lain yang tidak kalah menentukan: strategi industrialisasi yang disiplin, kapasitas birokrasi yang kuat, investasi teknologi, pendidikan, orientasi ekspor, serta kemampuan mendisiplinkan elite ekonomi.

Selain itu sejarah Asia juga menyediakan contoh sebaliknya. Thailand dan Filipina menunjukkan bahwa eksekutif kuat, konsolidasi elite, atau pelemahan demokrasi tidak otomatis menghasilkan lompatan stabil menuju negara berpendapatan tinggi. Bahkan dalam beberapa kasus, stabilitas politik yang dibangun dari atas justru memperkuat rente, patronase, dan stagnasi institusional.

Karena itu sejarah mungkin mencatat pentingnya stabilitas politik, tapi sejarah juga menunjukan kegagalannya. Sayangnya Fahri mengabaikan bagian ini, bahwa  tidak semua stabilitas lahir dari kapasitas institusional, disiplin birokrasi, dan strategi industrialisasi. Ada pula stabilitas yang lahir dari kesepakatan elite untuk tidak saling mengganggu. Jelas implikasinya tidak sama.

Fahri nampaknya tidak membedakan antara stabilitas politik dan kapasitas pembangunan. Karena itu yang mau Fahri katakan sebetulnya adalah: jangan terlalu banyak oposisi, jangan terlalu banyak perdebatan, biarkan eksekutif bergerak cepat. Tapi itu bukan national consensus. Itu executive acceleration.

Elite Merapat, Nama Bangsa Dipinjam