Pancasila dan Narasi Geopolitik Soekarno

Pemikiran geopolitik Barat pada masa itu yang lebih didominasi pada pola pikir pencatuan wilayah dunia—basis darat (kontinental) dan basis maritim, untuk kepentingan sektoral sebuah negara ia bongkar. Bagi Soekarno, geopolitik adalah senjata sebuah negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya secara optimal, tapi tidak lupa pada tanggung jawab untuk menciptakan harmoni dalam kehidupan global.

Bagi Soekarno, konsepsi geopolitik tidak sekadar terpaku pada cara pandang negara terhadap geografisnya saja—kontur dan posisi, tapi lebih dari itu, geopolitik adalah persepsi negara terhadap diri dan lingkungannya dengan mengenali karakteristik diri sendiri dan keunggulan komparatif yang dimiliki, serta menyinergi segala keunggulan yang melekat untuk mencapai apa yang menjadi tujuan nasional.

Pemikiran ini pada ujungnya membentuk konsepsi geopolitik bernama Wawasan Nusantara (Wasantara) yang beresonansi lebih jauh dan berkontribusi terhadap terwujudnya ketahanan nasional Indonesia dalam bingkai yang lebih besar.

Pemantik Memori dan Kebanggaan Kolektif Hari Ini

Indonesia pada masa Soekarno mengonversi konseptualisasi geopolitik nasional ke dalam kontekstualisasi politik yang liat, licin, dan tangguh. Indonesia terlihat begitu piawai di panggung internasional, padahal masih berstatus sebagai negara muda. Indonesia dengan proaktif menggagas Konferensi Asia Afrika pada 1955 sebagai bentuk pengejawantahan geopolitik Indonesia yang merangkul dan berbasis kemanusiaan.

Bagi Indonesia, kolonialisme dan imperialisme harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan keadilan sebagaimana digariskan dalam sila kedua Pancasila. Pada 1961, bertempat di Beograd, Yugoslavia, Indonesia bersama Yugoslavia, Mesir, India, dan Ghana, menggagas berdirinya Gerakan Non-Blok (GNB) sebagai pernyataan sikap bersama negara-negara dunia ketiga yang tidak memihak kekuatan dunia manapun yang bersifat destruktif. Pilihan sikap ini merupakan aksentuasi keras pandangan geopolitik yang berakar pada komitmen kebangsaan Pancasila, serta pengejawantahan secara riil terhadap prinsip politik luar negeri bebas aktif yang menjadi garis besar diplomasi Indonesia. 

Capaian-capaian Indonesia pada masa lalu tersebut tidak seharusnya ditempatkan sekadar sebagai memori romantis kebangsaan saja, atau palagan diplomasi yang hanya untuk dikenang. Capaian-capaian tersebut selaiknya ditempatkan sebagai kompas geopolitik hari ini di tengah kecamuk sistem internasional yang anarkis dan konfliktual oleh segelintir hegemon yang memaksakan kepentingan nasionalnya sendiri.

Geopolitik Indonesia adalah geopolitik yang berbasis Pancasila dengan menekankan kemanusiaan sebagai spirit utama dalam berinteraksi dengan kekuatan manapun, baik negara maupun non-negara. Kemanusiaan tidak bisa digadai hanya karena kalkulasi kepentingan nasional jangka pendek dan pragmatis saja. Tantangan dan arus konflik yang dihadapi oleh Indonesia pada masa awal kemerdekaan jauh lebih kuat dibandingkan pada hari ini.

Anehnya, Indonesia justru terlihat lebih lunak, pragmatis, bahkan parsial dalam menyikapinya. Oleh sebab itu, peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 ini dapat menjadi momentum untuk menebalkan kembali ingatan dan kebanggaan kolektif kebangsaan akan geopolitik Pancasila yang pernah diaktualisasikan secara megah di masa lalu. Semoga.