Rupiah yang Digerakkan Sentimen

Oleh: Rijadh Djatu Winardi
Direktur Ekonomi Evident Institute

Sepanjang paruh pertama 2026, layar perdagangan rupiah menampilkan drama yang menjemukan: melemah, sedikit bernapas, lalu kembali tersungkur ke level yang lebih rendah. 

Volatilitas ini bukan lagi sekadar riak sesekali, melainkan sudah membentuk pola pelemahan yang konsisten.

Pada Mei 2026, mata uang garuda telantar di kisaran Rp17.700 hingga Rp17.900 per dolar AS. 

Dalam dua belas bulan terakhir, rupiah sudah kebobolan sekitar 9 persen. Sialnya, setiap kali rupiah menembus level psikologis baru, kepanikan pasar langsung pecah dan menjadi bahan bakar bagi pelemahan berikutnya.

Pertanyaannya: mengapa pelemahan ini berlangsung tanpa rem yang berarti?

Jawaban klise yang sering kita dengar adalah karena keperkasaan dolar AS. 

Sayangnya, argumen itu patah oleh data. Indeks dolar (DXY) justru sedang mereda dari posisi tertingginya. 

Ketika mata uang global lain mulai mendapat ruang bernapas, rupiah justru bergerak melawan arah. 

Ini indikasi kuat bahwa api yang membakar rupiah berasal dari dalam rumah sendiri, bukan dari luar.

Secara fundamental, ekonomi Indonesia sebenarnya tidak sedang dalam kondisi krisis. 

Kita tidak sedang mengulang nestapa 1998 saat utang luar negeri swasta meledak tanpa lindung nilai, atau tahun 2013 ketika defisit transaksi berjalan menganga di atas 3 persen PDB.

Meskipun defisit transaksi berjalan kuartal I-2026 melebar ke US$4 miliar (1,1 persen PDB), angka ini masih jauh di bawah ambang lampu kuning. 

Cadangan devisa kita tebal, inflasi jinak, dan perbankan tetap sehat. Rumah kita, pada dasarnya, sedang baik-baik saja.

Namun, yang terjadi di pasar adalah aksi "cuci gudang" massal. 

Porsi kepemilikan asing di Surat Berharga Negara (SBN) merosot drastis menjadi hanya 12,75 persen pada 2026, menyusut tajam dibanding 38,6 persen pada 2019. 

Hanya dalam tiga minggu pertama Januari 2026, modal asing yang kabur mencapai US$1,6 miliar. 

Ditambah dengan sentimen penyesuaian (rebalancing) indeks MSCI, SBN dan IHSG ditekan bersamaan. Pasar kita yang tipis pun mengalami pendarahan ganda (dual-channel outflow).

Baca juga: Menkeu Purbaya Sebut Rumor di Pasar Jadi Penyebab Rupiah Melemah Hampir Sentuh Rp 18.000

Dominasi Sentimen dan Ambang Batas Fiskal

Ketika rupiah menyentuh level Rp17.800-an, kita harus menerima realitas baru: kurs tidak lagi digerakkan oleh logika matematika fundamental, melainkan oleh psikologi massa bernama sentimen.

Pasar valuta asing rupiah tergolong dangkal. Survei Bank for International Settlements (BIS) mencatat rupiah hanya mencakup 0,6 persen dari total transaksi valas global. 

Di pasar yang tipis seperti ini, volume penjualan yang kecil saja sudah cukup untuk menjatuhkan harga secara drastis. Sentimen negatif langsung menjelma menjadi vonis hancurnya harga.

Sentimen pesimistis ini tidak lahir dari ruang hampa. Ada dua sumber keraguan yang membuat investor memilih angkat kaki:

Pertama, kecemasan terhadap arah kebijakan fiskal.

Secara historis, investor Indonesia sangat sensitif terhadap angka keramat: batas defisit fiskal 3 persen PDB. 
Selama dua dekade pascakrisis 1998, angka ini adalah simbol disiplin iman fiskal pemerintah. 

Jika defisit melebar di bawah batas itu, pasar menganggapnya wajar. 

Namun, begitu angka itu didekati atau dilompati, persepsi pasar langsung berbalik agresif.

Kita punya preseden saat pandemi. Defisit APBN melonjak ke 6,1 persen PDB pada 2020, memicu rupiah sempat menyentuh Rp16.000. 

Ketika defisit berhasil ditekan kembali ke kisaran 4 persen pada tahun berikutnya, rupiah langsung jinak ke level Rp14.000-an.

Kini, pola yang sama berulang. Defisit APBN 2025 mencapai 2,92 persen PDB—tertinggi pascapandemi. 

Ketika realisasi kuartal I-2026 menyentuh 0,93 persen PDB, pasar langsung mengalkulasi bahwa defisit tahunan bisa bengkak ke angka 3,5 hingga 4 persen PDB.

Sikap kolektif investor untuk wait and see atau keluar lebih cepat akhirnya menendang rupiah hingga menjebol dinding Rp17.000. 

Ironisnya, hubungan ini tidak searah. Pelemahan rupiah yang berlarut-larut akan memukul balik APBN: setiap koreksi Rp100 per dolar AS akan membakar anggaran belanja berdenominasi valas sebesar Rp6,1 triliun. 

Fiskal dan kurs kini terjebak dalam lingkaran setan yang saling menekan.

Kedua, ketidakpastian regulasi ekonomi.

Rencana ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia yang dijadwalkan meluncur September 2026 turut menyiram bensin ke dalam ketidakpastian. 

Pasar menilai skema ini berisiko menciptakan distorsi besar.

Di dunia investasi yang mendewakan kepastian hukum, ketidakjelasan eksekusi—seperti siapa yang menanggung risiko transisi dan bagaimana nasib kontrak lama—langsung diterjemahkan sebagai diskon atas aset rupiah. 

Peringatan dini dari lembaga rating seperti Moody's dan S&P kian memperparah kecemasan ini.

Baca juga: Bos Asuransi Astra Ungkap Sektor Paling Rentan Terdampak Suku Bunga Tinggi dan Melemahnya Rupiah

Menghentikan Krisis yang Menular Sendiri

Pertemuan antara kecemasan fiskal dan ketidakpastian regulasi ini menciptakan apa yang disebut ekonom Maurice Obstfeld sebagai self-fulfilling crisis (krisis yang mewujud karena ditakutkan). 

Ekspektasi buruk yang diyakini bersama sudah cukup untuk menghancurkan pasar, bahkan sebelum fundamental ekonominya benar-benar rusak. 

Rupiah dijual karena takut melemah, dan ketika melemah, itu dijadikan bukti bahwa ekonomi sedang rapuh, yang kemudian memicu gelombang penjualan baru.

Jika pelemahan ini murni karena hitungan matematika ekonomi, obatnya mudah: ketatkan moneter dan disiplinkan fiskal. 

Namun, sentimen tidak tunduk pada rumus baku. Bank Indonesia bisa saja membakar miliaran dolar cadangan devisa untuk intervensi, tetapi selama narasi negatif menguasai benak pasar, amunisi itu akan habis sia-sia.

Karena akarnya adalah persepsi, pemerintah memiliki tiga pekerjaan rumah yang mendesak:

• Berikan Kepastian Peta Jalan Fiskal: Pasar tidak alergi pada kebijakan baru atau defisit yang melebar, asalkan ada cetak biru yang terukur. Kejelasan fiskal berarti membeberkan dari mana uang pembiayaan didapat, apa prioritas belanjanya, dan bagaimana mitigasi risiko transisi kelembagaan seperti kasus Danantara.
• Rombak Komunikasi Otoritas: Pernyataan normatif seperti "rupiah akan dijaga sesuai fundamental" sudah usang dan justru menyisakan ruang kosong yang digoreng spekulan. Otoritas moneter dan fiskal harus memberikan forward guidance (panduan masa depan) yang lebih eksplisit dan tegas.
• Kelola Narasi secara Agresif: Narasi tandingan (counter-narrative) berbasis data riil harus diamankan lebih cepat daripada rumor pasar. Publikasi arus valas harian dan realisasi belanja harus dioptimalkan agar penjelasan resmi pemerintah selalu tiba lebih dulu sebelum kepanikan massal mengambil alih.

Pada akhirnya, jatuhnya rupiah hari ini bukanlah cerita tentang runtuhnya kesehatan ekonomi kita, melainkan tentang krisis kepercayaan. 

Kepercayaan pasar tidak bisa dibeli dengan satu kebijakan instan, melainkan dari konsistensi sinyal yang dikirimkan oleh otoritas. 

Sentimen mungkin terdengar abstrak, namun dampaknya pada layar perdagangan—dan pada akhirnya pada isi dompet rakyat—sangatlah nyata.