PPP tak Mau Latah Undang JK Buka Puasa Bersama
partainya fokus melakuan inventarisasi nama-nama capres sebagaimana amanat Mukernas.
Penulis:
Abdul Qodir
Editor:
Rachmat Hidayat
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekjen PPP, M Romahurmuziy, mengatakan partainya tidak akan ikut-ikutan mengundang Jusuf Kalla (JK), untuk buka puasa bersama seperti dilakukan NasDem.
"Kami tidak ingin latah kalau NasDem punya acara sendiri," ujar Romhaurmuziy di DPR, Jakarta, Rabu (25/7/2012).
Menurut Romy, sapaan Romahurmuziy, partainya fokus melakuan inventarisasi nama-nama capres sebagaimana amanat Mukernas. Dan JK, tegasnya, menjadi salah satu nama inventaris tersebut.
"Kami punya waktu satu tahun, karena memang amanat Mukernas punya waktu satu tahun untuk DPP inventarisasi nama. Dari nama-nama yang terkumpul yang kita pandang memiliki nilai kewarganegaraan dan ketokohan," katanya.
"Karena apapun kalau kita bicara Pilpres ada tiga (syarat), yakni integritas, aksebilitas, dan popularitas. Ketiga faktor ini penting setelah kami mendapatkan tokoh bangsa yang potensial, baru kami tentukan mekanisme penjaringan seperti apa," papar Romy.
Sebelumnya, mantan Wakil Presiden yang juga tokoh senior Partai Golkar, Jusuf Kalla, menghadiri buka puasa bersama sejumlah petinggi ormas dan Partai NasDem di kantor NasDem, Gondangdia, Jakarta Pusat, pada Selasa (24/7/2012).
Turut hadir Ketua Dewan Pembina Ormas NasDem Surya Paloh, Ketua Umum Partai NasDem Rio Patrice Capella, dan Ketua Dewan Pakar Partai NasDem Harry Tanoesudibdjo.
Selain JK, turut hadir sejumlah tokoh nasional seperti Wiranto, Jimly Assiddiqie, Tanri Abeng, Adhyaksa Dault, Akbar Faisal, Enggartiasto Lukito, dan Mutia Hafidz.
Romy menegaskan, belum ada agenda pertemuan antara jajaran DPP PPP dan JK dalam rentang waktu bulan Ramadan.
"JK hanya jadi salah satu nama dari sedemikian banyak nama. Beliau memang diuntungkan popularitas dan elektabilitas yang muncul dalam survei," ujar Romy yang juga Ketua Komisi IV DPR itu.
- Lacak Aliran Dana Hambalang, KPK Kerjasama dengan PPATK
- KPK Evaluasi Dokumen Hasil Penggeledahan Hambalang
- Jerat Pelaku Lain, KPK Siap Gunakan Pasal Pencucian Uang
- KPK Pastikan Ada Tersangka Baru Kasus Hambalang
- Jangan Ada Unsur Politik Campuri Penyidikan Hambalang
- Kasus Hambalang Bikin Citra Demokrat Terus Merosot