Moeldoko: Tidak Ada Kebijakan Presiden Mempengaruhi TNI-Polri Agar Tidak Netral

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Moeloko meminta semua pihak tidak meragukan netralitas TNI, Polri, maupun BIN dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2018.

"Saya ingin tegaskan, saya sangat teruji pada saat saya menjadi Panglima TNI di dalam menegakan netralitas," ujar Moeldoko di komplek Istana Negara, Jakarta, Senin (25/6/2018).

Baca: Rita Widyasari Sebut Tuntutan 15 Tahun Penjara Terhadap Dirinya Terlalu Tinggi

Moeldoko pun memastikan, pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla‎ tidak melakukan permainan dalam Pilkada dengan ketidaknetralan aparat penegak hukum.

"Enggak ada kebijakan Presiden dan seluruh jajarannya di bawahnya, bahwa kita mempengaruhi TNI-Polri untuk tidak netral, tidak sama sekali. Saya bisa berikan jaminan bahwa netralitas TNI-Polri itu masih, dan tidak ada kebijakan apapun dari Presiden," kata Moeldoko.

Baca: SBY Akan Bertemu Jusuf Kalla Malam Ini

Sementara terkait‎ penunjukan Komjen Mochamad Iriawan sebagai penjabat Gubernur Jawa Barat, kata Moeldoko, semuanya itu sudah melalui proses dan mempertimbangkan segala aspek.

Baca: Antisipasi Truk Kelebihan Muatan, Menhub Usul Pasang Jembatan Timbang di Jalan Tol

"Saya tegaskan jangan karena pengangkatan Pak Iriawan menjadi penjabat Gubernur, menjadi seolah-seolah TNI-Polri atau pemerintah jadi tidak netral. Pengangkatan pastinya sudah melalui sebuah analisa," ujar Moeldoko.