Markus Nari

Berita Foto (75)

KPK Setor Rp550 Juta dari Eks Anggota DPR Markus Nari ke Kas Negara

(KPK) telah menyetorkan uang hasil lelang barang rampasan atas terpidana kasus Korupsi e-KTP, mantan Anggota Komisi II DPR RI Markus Nari.

Rabu, 23 Juni 2021
KPK Berhasil Lelang Mobil Land Rover Milik Eks Anggota DPR Markus Nari Rp 550 Juta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil melelang satu unit mobil Merk Landrover, Type Range Rover 5.0L 4 X 4, Warna Hitam.

Jumat, 11 Juni 2021
KPK Eksekusi Terpidana Korupsi e-KTP Markus Nari ke Lapas Sukamiskin

Terpidana kasus korupsi KTP elektronik atau e-KTP Markus Nari itu akan mendekam di sana selama 8 tahun penjara dikurangi masa tahanan.

Jumat, 2 Oktober 2020
Pengacara Belum Tahu Masa Hukuman Markus Nari Diperberat Jadi 7 Tahun

Tommy Sihotang, pengacara Markus Nari, mengaku belum tahu hukuman kliennya diperberat menjadi tujuh tahun.

Kamis, 27 Februari 2020
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Perberat Hukuman Terdakwa Kasus Korupsi e-KTP Markus Nari

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutus banding Markus Nari.

Kamis, 27 Februari 2020
Tak Mau Kalah, Markus Nari Bakal Banding Balik KPK

"Saya atas nama Pak Markus mengajukan banding. Penasihat hukumnya mengajukan banding," kata Tommy Sihotang

Selasa, 3 Desember 2019
KPK Ajukan Banding Atas Vonis Terdakwa e-KTP Markus Nari

"Pada prinsipnya, pertimbangan banding dilakukan agar uang hasil korupsi dapat kembali ke masyarakat secara maksimal," katanya

Selasa, 3 Desember 2019
Kecewa Putusan Hakim, Markus Nari Pertimbangkan Ajukan Banding

Terdakwa Markus Nari mempertimbangkan mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Senin, 11 November 2019
Dijebloskan ke Penjara, Markus Nari Sebut Pengacara Anton Taufik Turut Andil

Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK menyebut di surat dakwaan, Markus Nari meminta Anton Taufik agar menemui mantan anggota DPR RI, Miryam

Senin, 11 November 2019
Hakim: Markus Nari Terima Uang 400 Ribu Dollar Amerika Serikat

Markus Nari, terbukti menerima uang senilai 400 Ribu Dollar Amerika Serikat, terkait proyek korupsi proyek e-KTP.

Senin, 11 November 2019
Kasus E-KTP, Hak Politik Markus Nari Dicabut Selama Lima Tahun

sebagai mantan anggota DPR RI, Markus seharusnya memberikan teladan dan contoh kepada masyarakat.

Senin, 11 November 2019
Sidang Kasus E-KTP, Hakim Vonis Markus Nari Enam Tahun Penjara

Mantan anggota Komisi II DPR RI Markus Nari, divonis pidana penjara selama enam tahun dan pidana denda sebesar Rp 300 juta

Senin, 11 November 2019
Jelang Vonis Markus Nari Lebih Banyak Merenung

Markus Nari diproses hukum karena melakukan tindak pidana korupsi proyek pengadaan e-KTP dan dugaan merintangi proses peradilan kasus tersebut.

Senin, 11 November 2019
Markus Nari Terdakwa Kasus Korupsi KTP Elektronik Menyangkal Tuntutan Jaksa KPK

Terdakwa kasus korupsi e-KTP, Markus Nari dituntut sembilan tahun penjara dan denda Rp 500 juta.

Selasa, 29 Oktober 2019
Merasa Difitnah KPK, Markus Nari Ajukan Pembelaan

Menurut Markus Nari tuntutan dari JPU pada KPK itu tidak sesuai fakta persidangan.

Senin, 28 Oktober 2019
Kasus e-KTP, Jaksa Tuntut Mantan Anggota DPR Markus Nari 9 Tahun Penjara

Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK membacakan tuntutan terhadap Markus Nari di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Senin, 28 Oktober 2019
Markus Nari Jalani Pemeriksaan Terdakwa Kasus Korupsi Pengadaan KTP Elektronik

Hakim cecar Markus Nari soal penerimaan uang Rp 4 Miliar dari mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) Kementerian Dalam Negeri Sugiharto.

Senin, 21 Oktober 2019
Miryam S Haryani Bantah Diminta untuk Cabut BAP

Salah satunya dengan meminta keterangan dari mantan anggota DPR RI, Miryam S Haryani. Namun, Miryam membantah mengenal Anton Tofik.

Rabu, 9 Oktober 2019
Penasihat Hukum Minta Markus Nari Dibebaskan dari Dakwaan Korupsi KTP-Elektronik

Menurut dia, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyusun surat dakwaan untuk menjerat kliennya secara tidak jelas

Rabu, 21 Agustus 2019
Ajukan Eksepsi, Markus Nari Soroti Dakwaan Kasus Korupsi KTP Elektronik

Tommy Sihotang, mengatakan eksepsi yang diajukan tersebut mengenai ketidakcermatan, ketidakjelasan dan ketidaklengkapan dari surat dakwaan JPU pada KP

Rabu, 21 Agustus 2019

1 2 3 4 ⟩⟫

Berita Terkini

Insanul Fahmi Ingin Kembali ke Pelukan Istri Sah Wardatina Mawa, Campakkan Inara Rusli?

41 detik lalu
Statistik Megawati di Proliga 2026: Megatron Cemerlang, JPE Masih Terlempar dari Zona Final Four

1 menit lalu
Menbud Fadli Zon Minta Panembahan Agung Tedjowulan Bisa Tengahi Perselisihan Keluarga Keraton Solo

1 menit lalu
Kadin Sarankan Investasi BUMN Tekstil Fokus ke Hulu dan Intermediate

1 menit lalu
Tim SAR Hentikan Pencarian 3 Orang yang Diduga Hilang di Area Bekas Galian Tambang di Bogor

4 menit lalu

About Us• Help• Privacy Policy• Terms of Use• Contact Us• Pedoman Media Siber• Redaksi• Info iklan

TAG

Markus Nari

(KPK) telah menyetorkan uang hasil lelang barang rampasan atas terpidana kasus Korupsi e-KTP, mantan Anggota Komisi II DPR RI Markus Nari.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil melelang satu unit mobil Merk Landrover, Type Range Rover 5.0L 4 X 4, Warna Hitam.

Terpidana kasus korupsi KTP elektronik atau e-KTP Markus Nari itu akan mendekam di sana selama 8 tahun penjara dikurangi masa tahanan.

Tommy Sihotang, pengacara Markus Nari, mengaku belum tahu hukuman kliennya diperberat menjadi tujuh tahun.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutus banding Markus Nari.

"Saya atas nama Pak Markus mengajukan banding. Penasihat hukumnya mengajukan banding," kata Tommy Sihotang

"Pada prinsipnya, pertimbangan banding dilakukan agar uang hasil korupsi dapat kembali ke masyarakat secara maksimal," katanya

Terdakwa Markus Nari mempertimbangkan mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK menyebut di surat dakwaan, Markus Nari meminta Anton Taufik agar menemui mantan anggota DPR RI, Miryam

Markus Nari, terbukti menerima uang senilai 400 Ribu Dollar Amerika Serikat, terkait proyek korupsi proyek e-KTP.

sebagai mantan anggota DPR RI, Markus seharusnya memberikan teladan dan contoh kepada masyarakat.

Mantan anggota Komisi II DPR RI Markus Nari, divonis pidana penjara selama enam tahun dan pidana denda sebesar Rp 300 juta

Markus Nari diproses hukum karena melakukan tindak pidana korupsi proyek pengadaan e-KTP dan dugaan merintangi proses peradilan kasus tersebut.

Terdakwa kasus korupsi e-KTP, Markus Nari dituntut sembilan tahun penjara dan denda Rp 500 juta.

Menurut Markus Nari tuntutan dari JPU pada KPK itu tidak sesuai fakta persidangan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK membacakan tuntutan terhadap Markus Nari di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Hakim cecar Markus Nari soal penerimaan uang Rp 4 Miliar dari mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) Kementerian Dalam Negeri Sugiharto.

Salah satunya dengan meminta keterangan dari mantan anggota DPR RI, Miryam S Haryani. Namun, Miryam membantah mengenal Anton Tofik.

Menurut dia, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyusun surat dakwaan untuk menjerat kliennya secara tidak jelas

Tommy Sihotang, mengatakan eksepsi yang diajukan tersebut mengenai ketidakcermatan, ketidakjelasan dan ketidaklengkapan dari surat dakwaan JPU pada KP