TOPIK
Kisruh APBD DKI
-
APBD perubahan yang saat ini sedang disusun
-
Tim Satuan Tugas (Satgas) Antikorupsi yang dibentuk KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung belum memiliki progres t
-
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersyukur karena kisruh APBD membuatnya sadar, jika penyusunan APBD DKI selama ini tak sesuai aturan.
-
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama duduk berdampingan dengan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi.
-
Basuki Tjahaja Purnama menganggap Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI selama ini tidak mampu menggunakan anggaran APBD secara baik
-
Imbas terlambatnya pencairan APBD DKI Jakarta berpengaruh terhadap proses lelang pengadaan barang dan jasa
-
Beberapa berkas yang awalnya ditangani oleh Subdit Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya dilimpahkan ke Bareskrim Mabes Polri.
-
"Baguslah semuanya akan dicari," ucap Ahok.
-
Menurut dia, banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dewan.
-
Menurut Ray, dari awal hak angket yang digulirkan oleh DPRD sudah diprediksi mengalami kegagalan.
-
Taufik yakin jika partai pemenang pemilu lalu tersebut akan mendukung digulirkannya hak angket.
-
"Kami KMP (Koalisi Merah Putih) sepakat untuk menggulirkan HMP," ujar Taufik
-
Megawati Soekarnoputri salah satu yang dianggap penting yang harus dilobi.
-
"Politik tanpa perhatian publik akan sulit mendapatkan momentum, politik yang ada partisipasi publik akan mendapat momentumnya," ujar Ray.
-
HMP digelar demi menyelamatkan muka DPRD DKI Jakarta.
-
Hujan deras disertai angin kencang melanda kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Minggu, (4/5/2015), sore.
-
"Syarat dasarnya kan 26 anggota lebih dari satu fraksi yang mengajukan," ujar Taufik.
-
Kasus yang sempat ditangani Polda Metro Jaya itu akhirnya dilimpahkan ke Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri
-
Untuk pengurangan jumlah luas tanah yang akan dibeli DKI sangat tergantung Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
-
Padahal dalam anggaran APBD DKI 2014 DKI mempunyai total anggaran Rp 72,9 triliun
-
Semua fraksi di DPRD DKI sudah menentukan sikap terhadap hak menyatakan pendapat (HMP)
-
"Makanya jangan menantang-nantang HMP tapi pada ketakutan juga terhadap HMP gitu loh. Sehingga lompat-lompat mesti kemana-mana," ungkap Taufik.
-
"Pasti saya dibekingi presiden karena ini kan proyeknya presiden pas jadi gubernur kan," kata Ahok.
-
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memastikan tidak melibatkan diri dalam proses politik pengambilan keputusan APBD DKI.
-
Tetapi ia mengaku tidak masalah bila harus ada pemangkasan anggaran.
-
Dikatakan dia, untuk APBD 2016 tidak akan ada lagi Poko Pikiran (Pokir) yang muncul.
-
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menganggap Rancangan Peraturan Gubernur (Rapegub) APBD DKI Tahun 2015 sudah selesai
-
"Supaya tidak ramai lagi. Konfliknya tidak berkepanjangan. Soal Hak Menyatakan Pendapat bisa diselesaikan dengan musyawarah yang baik," ujar Jokowi.
-
Presiden Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi duduk bersama membahas kisruh DKI
-
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) agar tidak melakukan 'manuver' dengan mengeluarkan opini-opini.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Pendidikan GO
