Anggota DPR Sayangkan Pemerintah yang Salahkan Mafia Terkait Naiknya Harga Daging

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Sikap pemerintah yang menyalahkan adanya mafia terkait naiknya harga daging sapi sangat disayangkan.

Padahal, kebijakan mengenai impor berada di tangan pemerintah. Seharusnya pemerintah bersungguh-sungguh menata kegiatan impor.

"Dalam masalah daging sapi ini pemerintah seperti biasanya yang dituduh adalah adanya mafia, kartel, spekulan, pedagang nakal, penimbun dan importir nakal, padahal kebijakannya ada di pemerintah," ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR, Herman Khaeron dalam pernyataannya, Selasa(11/8/2015).

Menurut Herman, Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan harus membenahi manajemen stok, distribusi, dan tata niaga daging sapi.

Kenaikan harga daging sapi yang sejalan dengan penurunan daya beli masyarakat kata Herman tentu akan memukul para pedagang daging sapi dan pengusaha sapi potong, sehingga wajar banyak pedagang mengeluh dan bahkan mogok berjualan.

"Kecermatan pemerintah dalam menghitung, merencanakan dan mengontrol stok nasional akan mengurangi risiko terhadap pergerakan harga yang tidak wajar, selain pemerintah juga harus memiliki stok yang cukup untuk mengintervensi pasar jika terjadi pasokan yang tersendat atau terjadi spekulasi pelaku usaha di pasar," ujar Herman.

Politisi Partai Demokrat ini menyarankan pula sebaiknya arah kebijakan pencapaian swasembada pangan yang pernah dicanangkan pada pemerintahan presiden SBY dilanjutkan dan tentu dengan penyempurnaan, karena potensi dan anggarannya ada, tinggal kesungguhan pemerintah kembali kepada komitmen dan arah kebijakan pangan yang tertuang dalam UU Nomor 18 tahun 2012, yaitu mencapai kedaulatan, kemandirian, ketahanan, dan keamanan Pangan.

Lebih jauh Herman menjelaskan Indonesia sebagai negara kepulauan harus memiliki pola, sarana, dan prasarana distribusi yang memadai, efektif dan efisien.

Sarana transportasi untuk sapi kata Herman berbeda dengan sarana transportasi lainnya.

"Jadi jika sentra pengembangan sapi adalah provinsi Bali, NTB, NTT, dan Papua, maka apakah ada jaminan bisa dengan harga kompetitif sampai ke Pulau Jawa sebagai daerah konsumsi," ujar Herman.

Amburadulnya tata niaga komoditas pertanian menurut Herman juga menyebabkan kesulitan mencapai swasembada dan mensejahterakan petani.

"Mungkin saja lebih murah disuplai dari Australia, sehingga para pelaku usaha lebih memilih import. Berkaitan dengan tata niaga, segera tetapkan tata cara penyelenggaraan tata niaga komoditas pertanian yang berpihak kepada petani yang berskala kecil,"ujarnya.