Pengamat Minta Rencana Pembentukan Holding BUMN Migas Dikaji Kembali

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Energi dan Kebijakan Publik, Agus Pambagio mengimbau pembentukan holding BUMN Migas sebaiknya dihentikan.

Menurut Agus, rencana tersebut hanya menambah utang Pertamina saja.

"Rencana holding ini harus dibatalkan. Enggak usahlah itu (diteruskan). Apa alasannya supaya Pertamina bisa pinjam (utang) lebih banyak?" ungkap Agus, Selasa (22/11/2016).

Menurut Agus, masih banyak urusan migas di Indonesia yang harus dibenahi. Sebaiknya, pemerintah fokus ke permasalahan migas dalam negeri yang salah satunya adalah semakin menurunnya produksi minyak di Indonesia yang semakin memprihatinkan.

Agus juga menjelaskan, 50 persen lebih BBM yang dikonsumsi saat ini adalah dari impor. Sedangkan, 70 persen lebih LPG yang dikonsumsi masyarakat juga berasal dari impor.

"Produksi minyak kita cuma 830 ribu barel per hari. Dari dulu sudah saya bilang, kalau Pertamina fokus saja lah ke hulu, kemudian PGN (Perusahaan Gas Negara) hilirnya. Masalah hulu itu pelik. Karena harus mencari sumber kilang baru. Fokusnya ke situ saja. Sekarang kan dia hanya ngelola kilang-kilang tua," katanya.

"Cadangan migas makin menipis, produksi migas turun, infrastruktur jaringan gas bumi belum merata, masih 40 persen produksi gas diekspor," ujarnya.

Agus juga mengingatkan, potensi kerugian negara jika holdingisasi ini terus berlanjut. Dia memang tidak menyebutkan dalam bentuk nominal angka, namun dipastikan dampak kerugiannya ke depan bakal mengerikan.

"BUMN Tbk akan hilang. Silakan hitung tuh berapa nilai PGN. Ini nanti akan mudah dimainkan oleh para makelar. Dan kerugiannya? Silakan hitung sendiri kalau berani, pokoknya mengerikan," ujarnya.

Agus justru memberikan solusi agar industri Migas bisa lebih baik, yakni dengan membuat PGN lebih kuat lagi. Dengan cara memperbaiki hilir gas, perkuat dan dorong PGN memperluas jaringan gas di berbagai wilayah.

“Adapun dengan permudah perizinan pembangunan infrastruktur pipa gas. Salah satu kendala tidak meratanya infrastruktur gas adalah perizinan, PGN mau bangun pipa gas tapi tak diberi izin. Harus lelang, dan yang menang lelang bukan BUMN atau perusahaan kompeten di bidang infrastruktur gas," ucapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menyampaikan rencana pembentukan enam holding BUMN kemungkinan tidak akan tercapai dalam waktu dekat. Meski begitu, ada dua sektor yang dipastikan rampung tahun ini.

"Kami harapkan, kalau semua bisa lancar, holding BUMN migas dan tambang," ujar Rini usai bertemu Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (17/11/2016).

Menurut Rini, kemungkinan hanya dua holding BUMN yang rampung tahun ini tidak terlepas dari proses holding itu sendiri.

Saat ini, proses penyelesaian empat holding lainnya, yakni holding keuangan, jalan tol, perumahan, dan konstruksi masih membutuhkan waktu lebih panjang dibandingkan migas dan tambang.