Virus Corona
Tolak Usulan Jabar dan DKI, Kemenhub Tetap Operasikan KRL di Jabodetabek dengan Pembatasan
Kemenhub akan membatasi jumlah penumpang di Kereta Api (KA) antar kota maupun perkotaan dan membatasi operasionalnya.
Editor:
Choirul Arifin
lihat foto
PSBB kini sudah berlaku di DKI Jakarta Kota dan Kabupaten Bogor, Kota dan Kabupaten Bekasi, serta Kota Depok.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengusulkan Kementerian Perhubungan untuk memberhentikan sementara operasi KRL.
Baca: Kisah Jenazah Dokter Dimakamkan Tanpa Menggunakan Peti di TPU Padurenan Bekasi
"Kita berkoordinasi memang dengan Kemenhub dan BUMN untuk mengurangi operasinya. Saya dua hari lalu mengusulkan kepada Menteri Perhubungan Ad Interim untuk operasi kereta commuter dihentikan dulu selama kegiatan PSBB berlangsung," ungkap Anies dalam rapat virtual bersama Timwas Covid-19 DPR RI, Kamis (16/4/2020).
Baca: Kabar Baik! PUFF, Nucleus Farma dan Prof Nidom Foundation Kembangkan Obat Covid-19
Dijelaskan Anies, pihak Kemenhub dan BUMN tengah membahas usulan itu.
Berdasarkan jawaban yang Ia terima, operasional KRL akan disetop usai distribusi bantuan sosial dari pemerintah pusat dan daerah bagi warga terdampak berhasil diturunkan simultan.
Baca: Bahan Alami Curcumin Berkhasiat Tingkatkan Imunitas Tubuh, Tapi Bukan Obat untuk Covid-19
"Mereka sedang membahas. Menurut jawaban yang diterima, nanti bantuan sosial sudah berhasil di turunkan maka pembatasan operasi akan dilakukan," kata dia.
Penerapan PSBB Jadi Sia-sia
Anggota Komisi V DPR Irwan menyebut penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta dalam menangani virus corona, akan sia-sia jika KRL Commuter Line tetap beroperasi.
"Ya pasti sia-sia, kalau KRL masih beroperasi," ujar Irwan kepada wartawan, Jakarta, Jumat (17/4/2020).
Menurut Irwan, sebelum menghentikan operasi KRL di wilayah Jakarta, sudah seharusnya pemerintah pusat dan daerah menyiapkan alternatif lainnya bagi masyarakat.
"Misalnya opsi kendaraan umum selain KRL, yang mengangkut mereka (pekerja) atau mereka diliburkan dulu sementara oleh perusahaan, dengan jaminan biaya dari pemerintah daerah sekaligus perusahaan itu menghentikan aktivitasnya," tutur Irwan.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat itu menilai, PSBB sebenarnya tidak efektif menekan penyebaran virus covid-19 karena masih membiarkan sebagian masyarakat beraktivitas di luar rumah.
"Beda halnya jika karantina wilayah, mereka di rumah saja tetapi hidupnya dijamin," ucap Irwan
"Makanya, daridulu saya teriaknya DKI Jakarta karantina wilayah, artinya sekaligus moda transportasi itu dihentikan operasionalnya," sambung legislator asal Kalimantan Timur itu.
