Dapat Dukungan Pemerintah Melalui PMN, Rights Issue BTN Diprediksi Akan Terserap Maksimal
Pemerintah Indonesia akan melaksanakan 2,06 miliar Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) melalui penambahan penyertaan modal negara (PMN).
Editor:
Seno Tri Sulistiyono
lihat foto
Sebelumnya, Chief Economist The Indonesia Economic Intelligence (IEI), Sunarsip meyakini bahwa waktu pelaksanaan rights issue BBTN cukup tepat. Hal ini didorong oleh sejumlah data yang menunjukan dana asing kembali masuk ke Indonesia.
Baca juga: Jelang Rights Issue, BTN Kantongi Laba Bersih Rp2,49 Triliun Per Oktober 2022
“Jadi, ini adalah peluang bagi right issue BTN untuk menangkap dana-dana asing yang masuk tersebut. Dan kalau dana asing yang masuk tersebut dapat diserap lebih lama melalui instrumen pasar modal, ini akan jadi amunisi untuk memperkuat devisa nasional dan sekaligus dapat menjadi sinyal untuk mengarah pada penguatan nilai tukar Rupiah,” ujarnya.
Sunarsip pun meyakini bahwa sektor properti yang menjadi bisnis utama BTN, masih akan tumbuh positif di 2023. Hal ini ditopang oleh berbagai indikator makro ekonomi dan indeks bisnis serta manufaktur memperlihatkan kinerjanya yang cukup solid.
“Jadi, tahun 2023 bisa menjadi momentum bagi BTN pasca right issue. Right issue akan meningkatkan permodalan BTN sekaligus memperkuat sumber pendanaan murahnya. Dengan kekuatan ini maka BTN memiliki peluang yang semakin besar untuk mengembangkan bisnis perumahan dan propertinya secara lebih agresif sekaligus memenuhi target pemerintah,” ujarnya. (Dina Mirayanti Hutauruk/Kontan)
