Badai PHK
Industri Padat Karya Lakukan PHK, Pemerintah Sebut Masalahnya Ada di Pasar Global
Pemerintah sedang mencoba merumuskan kebijakan mengenai shifting (pergeseran) pasar global menjadi pasar domestik.
Termasuk bagaimana Indonesia mengatur dan membatasi impor, serta diskusi mengenai tekstil.
Baca juga: Daftar Bansos yang Cair pada November 2022: BSU Tahap 7, BLT BBM, PKH Triwulan 4
Sebelumnya, di tengah polemik akibat penerbitan Perppu Cipta Kerja, Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan SDM BPP Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Nurdin Setiawan berharap perlindungan dari pemerintah terhadap perusahaan di sektor padat karya.
Menurutnya, perusahaan padat karya terutama yang berorientasi ekspor sudah menyerap banyak tenaga kerja dan mengurangi pengangguran.
"Sekarang jangankan kita merekrut lulusan-lulusan baru, karyawan sekarang yang bekerja saja mulai Januari 2022, kita sudah melakukan lebih dari 60 ribu pemutusan hubungan kerja (PHK). Jadi, dari kami seperti itu kondisinya," ujarnya, Selasa (3/1/2023).
Badai PHK
Kapolri Lepas 1.575 Buruh Terdampak Pemutusan Hubungan Kerja untuk Bekerja Kembali |
---|
PHK Januari-Juni 2025 Naik, Wamenaker: Kondisi Global Sedang Tidak Baik-baik Saja |
---|
Pengusaha Curhat ke Wamenker Noel: Saya Setiap Hari Ditanyain PHK, Bagaimana Penyelesaiannya Pak? |
---|
Serikat Pekerja Catat Sudah Ada 78 Ribu Orang di PHK, Tiga Kali Lipat dari Data Kemnaker |
---|
Pemerintah Disebut 'Cuek' Soal Nasib Pekerja Meski Sudah Banyak di PHK, Pengusaha Ungkap Hal Ini |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.