Bahas Soal Beras di Istana, Jokowi Tak Ajak Mentan Syahrul Yasin Limpo, Tanda Akan Direshuffle?

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil menteri dan kepala lembaga untuk membahas komoditas beras yang mengalami peningkatan harga.

Namun, dalam pembahasan ini Jokowi tidak mengajak Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang sejatinya persoalan beras merupakan wilayah kerjanya.

Adapun menteri yang dipanggil Jokowi ke Istana Jakarta, Selasa (31/1/2023) yakni Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, dan Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Budi Waseso.

“Orang yang di undang saya cuma bertiga urusan beras, ya ini kan masalah penyaluran operasi pasar Mendag itu stabilisasi saya pelaksananya, pak Arief itu yang ngitung neracanya,” kata Buwas di Istana Jakarta.

Baca juga: Indonesia Defisit Cadangan Beras Sejak 6 Bulan Terakhir

Buwas mengaku tidak tahu alasan Mentan tidak diundang dalam rapat tersebut.

“Saya enggak tahu,” ucap Buwas secara singkat.

Masuk Radar Reshuffle

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai tidak diajaknya Mentan dalam rapat soal beras di Istana oleh Jokowi, membuat dugaan menteri berlatar belakang Partai NasDem tersebut bakal kena reshuffle.

Dedi mengatakan harusnya Mentan SYL ada dalam rapat tersebut lantaran berkaitan dengan beras.

"Memang seharusnya SYL ada dalam rapat jika pembahasannya adalah beras, ia bertanggung jawab soal itu," kata Dedi kepada Tribunnews.com, Selasa (31/1/2023).

Dedi menilai ketiadaan Mentan SYL dalam rapat tersebut menandakan politikus Partai NasDem itu masuk dalam radar reshuffle.

Terlebih, kata dia, Mentan SYL terlihat mengecewakan dalam mengerjakan tugasnya di Kementerian Pertanian.

"Bisa saja ini menandai jika SYL masuk radar reshuffle, terlebih beberapa hal memang Mentan terlihat mengecewakan," ucapnya.

Dedi pun mencontohkan terkait data Kementan soal pasokan pangan yang rupanya tidak sesuai dengan kenyataan.

"Mentan nyatakan pasokan dalam situasi aman, tetapi justru ada data lain yang menyatakan perlu lakukan pembelian dari negara lain, ini jelas mengecewakan," ungkapnya.