Menteri BUMN Erick Thohir Ikut Turun Tangan Tekan Biaya Haji, Ini Langkahnya

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan komitmen BUMN dalam membantu keberangkatan haji, yang mana salah satu komponen besar adalah biaya avtur.

Erick juga mengaku terus menjalin koordinasi dengan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas maupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Tentu mengenai biaya haji yang sedang dibicarakan dengan Kemenag dan DPR, kami pada intinya terbuka untuk mereview mengenai perjalanan haji," ujar Erick yang sekaligus Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dalam keterangannya, dikutip Rabu (15/2/2023).

Ia menyampaikan persoalan avtur dapat memberikan dampak yang signifikan dalam ongkos keberangkatan haji.

Baca juga: Biaya Haji Belum Ditetapkan, Komisi VIII DPR Minta Pemerintah Nego Lagi ke Saudi

Dalam keterangan tersebut, Erick juga mengatakan BUMN berkomitmen penuh dalam membantu meringankan dan memudahkan masyarakat untuk beribadah ke tanah suci.

PT Bank Syariah Indonesia (BSI), ucap Erick, membuka diri dalam penyediaan gelang haji.

"Mengenai keberadaan BSI, membantu meringankan pengadaan gelang haji yang mungkin bisa menjadi sponsor. Ini masih tahap diskusi lebih jauh antara kami dengan Kemenag," papar Erick.

"Saya yakin, di bawah kepemimpinan Gus Yaqut, Kemenag terus memberikan pelayanan terbaik bagi para calon jamaah haji kita," pungkasnya.

"Dalam proses audit itu salah satunya yang coba dicari adalah apakah keuntungan kita wajar atau tidak dibandingkan biaya yang kita keluarkan," pungkasnya.

Sebelumnya, maskapai penerbangan Garuda Indonesia telah membuka suara terkait polemik kenaikan biaya haji 2023.

Direktur Utama perusahaan berkode saham GIAA ini, Irfan Setiaputra menyebutkan bahwa komponen penerbangan juga turut mempengaruhi.

Seperti kenaikan sebesar 40 persen untuk Ground Handling di Arab Saudi, kemudian kenaikan estimasi 35 persen untuk visa petugas di Arab Saudi, serta kenaikan hingga 25 persen pada komponen lainnya seperti Landing Charge, Parking Charge dan Passenger Service Charge.

Tak hanya itu, komponen harga bahan bakar merupakan komponen dengan kontribusi tertinggi atau lebih dari 40 persen.

Jadi, apabila harga avtur melonjak, maka tarif penerbangan otomatis juga akan meningkat.

"Kita tidak pernah menyampaikan harga fix atau harga penawaran, karena memang belum dibuka pembicaraan soal itu (tarif pasti penerbangan)," ucap Irfan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VIII DPR-RI di Jakarta, Kamis (26/1/2023).

"Sebagai catatan saja (contohnya) ground handling meningkatkan biayanya sebesar 40 persen," sambungnya.

Irfan juga menegaskan, bahwa Garuda Indonesia tidak mengambil keuntungan yang berlebihan dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Hal ini lantaran, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selalu melakukan audit kepada pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah ataupun Badan Usaha Milik Negara yang mengelola keuangan negara.

"Proses kita dalam pelaksanaan haji selama bertahun-tahun diaudit secara benar oleh BPK, jadi semua yang menggunakan dana perintah akan diaudit," ucap Irfan.

"Dalam proses audit itu salah satunya yang coba dicari adalah apakah keuntungan kita wajar atau tidak dibandingkan biaya yang kita keluarkan," pungkasnya.