IKN Nusantara Berlakukan Pajak Khusus, ASN dan Karyawan Swasta Terima Gaji Utuh hingga 2035

"Khusus di IKN kita berikan super deduction sumbangan khususnya untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai dengan rencana di IKN," ungkapnya.

Termaktub dalam PP Nomor 12 Tahun 2023 Pasal 45 bahwa insentif pengurangan penghasilan bruto atas sumbangan dan biaya pembangunan fasilitas bersifat nirlaba dan diberikan hingga 2035.

Sementara Pasal 49 PP Nomor 12 Tahun 2023 menerangkan insentif super deduction bisa diperoleh apabila wajib pajak menyampaikan permohonan melalui Sistem OSS atau saluran elektronik yang tersedia di Kementerian Keuangan.

Jika Sistem OSS tersebut belum tersedia, permohonan dapat disampaikan secara luring kepada Kepala Otorita dengan ditembuskan kepada Direktur Jenderal Pajak.

Arsal menambahkan pemerintah membuka pintu kolaborasi sebesar-besarnya dengan sektor swasta dalam keberhasilan pembangunan IKN.

“Kementerian Keuangan berkomitmen untuk mendukung pendanaan pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di IKN Nusantara yang luasnya mencapai 6.600 hektar melalui APBN,” paparnya.

“Kawasan yang lebih besar akan dibangun dengan menggunakan skema pembiayaan kreatif, seperti blended finance,” sambung dia.

Direktur Deregulasi Kementerian Investasi/BKPM Dendy Apriandi mengungkapkan pembangunan IKN membutuhkan dukungan dari para pelaku usaha, khususnya dalam rangka pendanaan pembangunan.

Oleh karena itu, investasi dari pelaku usaha menjadi bagian penting dari skema pembangunan IKN.

“Dukungan dari dunia usaha yang dikoordinasikan oleh Kadin Indonesia sangat dibutuhkan bagi IKN untuk tetap berjalan dan mencapai visi kota berkelanjutan yang dicita-citakan,” ucap Dendy.

IKN diharapkan mampu menjadi suar Indonesia bagi dunia internasional.

“Bahwa bangsa ini adalah bangsa yang maju dan mengedepankan nilai-nilai inklusivitas, keberlanjutan dan berbasis teknologi dalam setiap pembangunannya,” tuturnya.

Menurut data dari Sekretariat Presiden, total nilai investasi sektor swasta dalam pembangunan IKN mencapai sekitar 20 triliun Rupiah.

Investasi tersebut merupakan gabungan investasi dari konsorsium yang terdiri atas sepuluh perusahaan, antara lain, Agung Sedayu Group, Salim Group, Sinarmas, Pulauintan, Adaro Group, Barito Pacific, Mulia Group, Astra Group, Kawan Lama Group, dan Alfamart group.

Dari sisi infrastruktur, berdasarkan data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perkembangan konstruksi infrastruktur dasar IKN Tahap 1 telah mencapai 38,1 persen per Agustus 2023 dan seluruh kegiatan masih berjalan sesuai dengan jadwal pelaksanaan.