IKN Nusantara Berlakukan Pajak Khusus, ASN dan Karyawan Swasta Terima Gaji Utuh hingga 2035

Beberapa infrastruktur dasar tersebut antara lain Jalan Tol Akses IKN Tahap 1, Istana Negara, Kantor Presiden, dan Bendungan Sepaku Semoi.

Selain itu, untuk tahap 2, mencakup proyek-proyek yang kontraknya dimulai pada April sampai Mei 2023, seperti Bangunan Kementerian Koordinator dan Rumah Rusun ASN (Aparatur Sipil Negara) IKN juga telah mulai dikerjakan.

Wujudkan Indonesia Emas 2045

Kepala Badan Pengembangan Kawasan Properti Terpadu Kadin Indonesia Budiarsa Sastrawinata menegaskan komitmennya dalam mendorong pembangunan IKN sebagai salah satu program prioritas organisasi.

Hal ini guna mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045 yang tangguh, sejahtera, inklusif dan berkelanjutan.

“IKN memiliki aspirasi untuk menjadi akselerator pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan,” katanya di dalam roadshow IKN.

Menurutnya, pelaksanaan roadshoe ini penting untuk mendorong dunia usaha mengenai peluang dan fasilitas investasi di IKN sekaligus mendapatkan umpan balik dari para pelaku usaha guna mengoptimalisasi regulasi penanaman modal dan kemudahan berusaha di IKN.

Kegiatan utama di dalam roadshow ini adalah sesi konsultasi publik.

Sesi tersebut mempertemukan para pelaku usaha dengan para pemangku kepentingan antara lain Otorita IKN dan Kementerian Keuangan selaku regulator untuk mendorong terciptanya ekosistem investasi yang sehat di IKN.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Agung Wicaksono turut menanggapi penolakan pembangunan IKN oleh salah satu calon presiden.

Agung menyebut pembangunan IKN Nusantara merupakan cita-cita dari founding fathers sejak zaman Presiden Soerhato berlanjut ke Presiden Soeharto.

Namun demikian, dirinya menegaskan pembangunan IKN pada dasarnya mengikuti undang-undang dan konstitusi.

“Kami ikut UU (undang-undang) dan konstitusi," ujar Agung

Dia menyatakan otorita tegak lurus dengan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN dan konstitisi di Republik Indoensia.

Beleid itu kemudian direvisi serta disahkan menjadi UU pada Selasa (3/10/2023).

Agung menyebut UU IKN menepis kekhawatiran soal kelanjutan proyek IKN jika terjadi pergantian pemimpin.

“Kita sangat beruntung karena UU 21 Tahun 2023 disahkan lagi pada 1 November 2023 yang membuat ini semakin jelas. Kami juga bersyukur hampir seluruh fraksi di DPR mendukung dan UU ini sangat kuat,” tuntasnya.