Pemerintah Akan Sanksi BUMN dan Kontraktor yang Langgar Kewajiban TKDN
Ketegasan pemerintah sangat penting untuk menumbuhkan kepercayaan industri domestik.
Penulis:
Reynas Abdila
Editor:
Choirul Arifin
lihat foto
dok. Kompas
HIPPDA Irvan Prasurya Widjaya mendukung rencana pemerintah memberi sanksi kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun kontraktor EPC (Engineering, Procurement, and Construction) yang mengabaikan kewajiban pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
Sorotan publik muncul antara lain pada proyek EPC South Sonoro di Sulawesi Tengah milik KKKS JOB Pertamina Medco E&P Tomori dan proyek pembangunan Terminal Refrigerated LPG Tuban di Jawa Timur milik PT Pertamina Energy Terminal (PET) di bawah Subholding PT Pertamina International Shipping (PIS).
Dalam proyek-proyek tersebut diduga masih terjadi pengadaan produk impor yang seharusnya dapat dipenuhi oleh industri lokal.
Di sektor hilir, industri pupuk juga mendapat sorotan, seperti proyek PUSRI-IIIB yang disinyalir tetap memakai pipa impor.
Sejumlah perusahaan dalam negeri telah menyampaikan protes resmi dan menempuh jalur surat keberatan kepada pihak terkait, namun belum mendapat tindak lanjut.
Baca Juga
| Peran Satu Tersangka Penculikan-Pembunuhan Kacab Bank BUMN yang Masih Buron, Total Ada 16 Tersangka |
|
|---|
| Pelaku Hendak Kuras Rekening Dormant, Kacab Bank BUMN Mulanya Akan Dibawa ke Safe House |
|
|---|
| Dijanjikan Rp100 Juta, Dua Oknum TNI yang Terlibat Kasus Penculikan Kacab Bank BUMN dari Kopassus |
|
|---|
| Tersangka EG Masih Buron, Perannya Membuntuti Kacab Bank BUMN Ilham Pradipta |
|
|---|
| Perum DAMRI Buka Rekrutmen untuk Posisi Staf Analis Pengembangan Usaha, Simak Kualifikasinya |
|
|---|
![[FULL] Pidato Prabowo di Sidang PBB Banjir Tepuk Tangan, Serukan Solusi 2 Negara untuk Palestina](https://img.youtube.com/vi/DayzCLuyGwA/mqdefault.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.