Sabtu, 6 September 2025

Pemerintah Disarankan Tingkatkan Pembangunan Jargas untuk Cegah Ketergantungan LPG Impor

Selain investasi dari korporasi, pembangunan Jargas sejauh ini masih terbatas karena pendanaannya mayoritas berasal dari APBN dan beberapa wilayah

Penulis: Chaerul Umam
Tribun Jabar/Gani Kurniawan
RELA ANTRE - Warga antre membeli gas 3 kg di Pangkalan Gas 3 Kg, Jalan Terusan Suryani, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (3/2/2025). Antrean terjadi karena ada aturan baru, pangkalan dilarang menjual gas LPG 3 kg kepada pengecer, sehingga warga membeli gas melon tersebut langsung ke pangkalan terdekat. Sesuai dengan kebijakan pemerintah melalui Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan pembelian LPG 3 kg hanya dilayani di pangkalan dan agen resmi Pertamina mulai 1 Februari 2025. Sementara itu, pengecer yang tetap ingin menjual gas melon harus terdaftar sebagai pangkalan atau penyalur resmi Pertamina. TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga (jargas) perlu ditingkatkan. 

Hal itu selain sebagai solusi mengurangi ketergantungan terhadap LPG (elpiji) juga mendorong terwujudnya Astacita Presiden Prabowo Subianto di bidang energi.

Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, mengungkapkan bahwa investasi negara dalam infrastruktur Jargas perlu ditingkatkan karena memiliki manfaat strategis. 

"Karena dapat mengurangi ketergantungan pada LPG impor, menghemat subsidi, dan mendukung diversifikasi energi nasional,” kata dia dalam keterangannya, kepada wartawan Rabu (12/2/2025).

Selain investasi dari korporasi, pembangunan Jargas sejauh ini masih terbatas karena pendanaannya mayoritas berasal dari APBN dan beberapa wilayah saja yang telah memiliki infrastruktur. 

Padahal, Josua mengungkapkan, jargas akan lebih ekonomis dibandingkan LPG.

”Dari segi biaya, Jargas lebih ekonomis dibanding LPG. Berdasarkan perhitungan dalam dokumen, gas bumi memiliki biaya per MMBTU lebih rendah daripada LPG dan minyak tanah, yang berarti pengalihan dari LPG ke Jargas akan menghemat pengeluaran subsidi negara,” ucapnya.

Empat hal menurut Josua perlu dilakukan dalam rangka akselerasi Jargas. 

Pertama, saat ini pemanfaatan gas bumi masih terbatas pada kota-kota tertentu seperti Palembang, Surabaya, Sidoarjo, Depok, Tarakan, dan beberapa wilayah lain. 

Menurutnya, perlu dilakukan perluasan infrastruktur ke wilayah perkotaan dan industri lain yang dekat dengan sumber gas guna menekan biaya investasi dan distribusi. 

”Kedua, pembangunan Jargas bisa dipercepat dengan skema Public-Private Partnership (PPP) mengingat keterbatasan APBN dalam membangun seluruh jaringan," ujarnya.

"Ketiga, Mengingat pengembangan jargas membutuhkan investasi tinggi, insentif berupa subsidi pembangunan infrastruktur atau pajak dapat mendorong minat investor,” imbuhnya.

Keempat, lanjut Josua, meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat. 

"Salah satu kendala dalam implementasi jargas adalah minimnya pemahaman masyarakat tentang manfaat Jargas dibanding LPG. Oleh karena itu, kampanye masif diperlukan,” katanya.

Sejauh ini, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) yang mendapatkan penugasan pembangunan Jargas ke rumah tangga (Sambungan Rumahtangga/SR) merupakan salah satu pihak paling konsisten menambah jumlah SR. 

Halaman
12
Berita Terkait

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan