Indonesia Siap Jadi Anggota OECD, Menko Airlangga: Kami Bangga Jadi yang Pertama di ASEAN

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, bersama dengan Duta Besar RI di Paris, Mohamad Oemar, mengadakan pertemuan dengan beberapa Duta Besar dan Perwakilan Negara OECD, di Wisma Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paris Selasa (4/3/2025).

Pertemuan dilakukan di tengah rangkaian kunjungan kerjanya di Paris, Prancis.

Dalam kesempatan tersebut, hadir Duta Besar Australia, Duta Besar Jepang serta Wakil Duta Besar Jerman, Belanda, dan Polandia.

Para Duta Besar tersebut merupakan perwakilan dari negara-negara sahabat yang telah memberikan atau berjanji memberikan komitmen dukungan bagi percepatan proses aksesi Indonesia di OECD.

Baca juga: BKSAP DPR dan Parlemen Uni Eropa Bahas Aksesi Indonesia ke OECD

Dalam pertemuan hangat yang dibarengi santap makan malam tersebut, Airlangga menyampaikan apresiasi atas dukungan negara-negara sahabat terhadap upaya Indonesia untuk bergabung di OECD, mulai dari dibukanya diskusi aksesi pada Februari 2024 hingga tahapan asesmen mandiri yang saat ini sedang berjalan.

"Indonesia bangga menjadi negara pertama di ASEAN yang menjadi negara aksesi OECD," ujar Airlangga.

Langkah strategis Indonesia untuk bergabung ke dalam OECD ini memotivasi negara ASEAN lainnya, yakni Thailand yang menyusul di bulan Juni 2024.

“Prioritas Pemerintah Indonesia saat ini adalah meningkatkan daya saing, produktivitas, dan investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan mencapai target pertumbuhan 8 persen secara bertahap,” ujar Airlangga kepada para Duta Besar dan Perwakilan negara mitra.

Oleh karena itu, bergabungnya Indonesia di OECD akan mendukung cita-cita besar Indonesia Emas 2045.

Hal ini dimungkinkan mengingat proses transisi dan transformasi struktural dapat memperluas akses pasar, permodalan, keterampilan, dan teknologi.

Transformasi segala bidang ini diperlukan karena Indonesia perlu mencapai pertumbuhan ekonomi di angka 6 persen-8?lam 20 tahun ke depan, agar dapat keluar dari jebakan negara dengan pendapatan menengah (middle-income trap).

Pemerintah Indonesia menargetkan akan menyelesaikan proses aksesi OECD dalam jangka waktu tiga sampai empat tahun ke depan.

Selanjutnya untuk menjaga momentum dan sinergi program Pemerintah, aksesi Indonesia di OECD telah dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Menko Airlangga menyampaikan perkembangan dan langkah strategis ke depan terkait aksesi OECD.

“Target Indonesia adalah menyampaikan draf Initial Memorandum sebelum Juni 2025 ini, agar siap menandai langkah Peta Jalan Aksesi pada Pertemuan Dewan OECD Tingkat Menteri di bulan Juni 2025.