Wamenkomdigi: Soal TKDN Handphone Masih Tunggu Hasil Negosiasi dengan AS

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah masih menunggu hasil negosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat (AS) untuk penyesuaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) produk handphone, komputer genggam, dan tablet (HKT).

"Oh iya, kita tunggu perkembangan lah, karena ini kan negosiasi lagi berjalan ya, nanti kita lihat follow up-nya bagaimana," ujar Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria di Kantor Komdigi, Jakarta Pusat, Rabu (16/4/2024).

Nezar memastikan, akan ada diskusi mengenai TKDN untuk HKT dengan berbagai pihak. Sebab, di sisi lain, penting agar ekosistem industri nasional tetap berjalan.

"Tentu saja nanti akan kita diskusikan lebih lanjut dengan stakeholder. Karena penting juga untuk menjaga ekosistem industri nasional ya, dengan TKDN ini," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya agar regulasi mengenai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) harus dibuat dengan fleksibel dan realistis guna menjaga daya saing industri Tanah Air di pasar global.

Baca juga: Ekonom: Fleksibilitas TKDN dan Penghapusan Kuota Impor Jadi Daya Tawar Hadapi Kebijakan Tarif AS

Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam sesi dialog pada acara Sarasehan Ekonomi yang digelar di Menara Mandiri, Jakarta, pada Selasa, 8 April 2025.

“TKDN sudahlah niatnya baik, nasionalisme. Saya kalau saudara—mungkin sudah kenal saya lama, mungkin dari saya ini paling nasionalis. Kalau istilahnya dulu, kalau mungkin jantung saya dibuka yang keluar Merah Putih, mungkin,” tutur Presiden.

Baca juga: Industri Indonesia Rentan Serbuan Impor Jika Aturan TKDN Diperlonggar

“Tapi kita harus realistis, TKDN dipaksakan, ini akhirnya kita kalah kompetitif. Saya sangat setuju, TKDN fleksibel saja, mungkin diganti dengan insentif,” lanjut Presiden Prabowo.

Kepala Negara menginstruksikan kepada seluruh jajaran pemerintahan, terutama para menteri, untuk mengubah kebijakan TKDN agar lebih realistis dan tidak membebani industri dalam negeri. Presiden Prabowo menjelaskan bahwa TKDN bukan hanya soal regulasi semata, tetapi juga menyangkut aspek yang lebih luas.

“Tolong diubah itu, TKDN dibikin yang realistis saja. Masalah kemampuan dalam negeri, konten dalam negeri itu adalah masalah luas, itu masalah pendidikan, iptek, sains. Jadi itu masalah, nggak bisa kita dengan cara bikin regulasi TKDN naik,” tegasnya