AS Tangguhkan Tarif Resiprokal 90 Hari, Apa yang Sudah Dilakukan Pemerintahan Prabowo?

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Amerika Serikat (AS) sedang menangguhkan kebijakan tarif resiprokal (timbal balik) selama 90 hari hingga 9 Juli 2025.

Indonesia awalnya dikenakan tarif resiprokal sebesar 32 persen. Setelah ditangguhkan, sementara ini produk RI yang masuk ke AS hanya dikenakan tarif impor 10 persen.

Penangguhan selama 90 hari ini dilakukan Presiden AS Donald Trump dalam rangka membuka ruang negosiasi lebih lanjut.

Tarif resiprokal merupakan kebijakan yang diambil Presiden AS Donald Trump untuk mengenakan tarif terhadap negara-negara yang dianggap memberlakukan hambatan perdagangan tinggi terhadap AS, termasuk Indonesia. 

Baca juga: Sri Mulyani Ingatkan Tarif Mainan Barbie Bakal Naik Imbas Kebijakan Resiprokal Trump 

Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri mengungkap bahwa selama 90 hari ini, Pemerintah RI mengutamakan strategi diplomasi perdagangan dan mempererat solidaritas regional ASEAN.

RI juga melakukan diversifikasi pasar ekspor merespons kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan AS.

Selain itu, Indonesia juga berencana menghidupkan kembali forum kerja sama bilateral Indonesia-AS melalui Trade and Investment Framework Agreement/TIFA yang terakhir dilaksanakan pada 2018.

"Melalui TIFA, Indonesia berharap dapat membahas isu dan kebijakan perdagangan serta investasi yang menjadi perhatian kedua negara secara lebih sistematis," kata Roro dikutip dari siaran pers pada Kamis (22/5/2025).

Pada 17 April 2025, Delegasi Indonesia telah bertemu dengan perwakilan United States Trade Representative (USTR).

Roro mengklaim Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang diterima untuk melakukan dialog langsung di tengah banyaknya permintaan serupa dari negara-negara lain. 

Indonesia dan AS pun sepakat untuk menyusun suatu kerangka kerja (framework). 

Framework disusun dalam jangka waktu 60 hari ke depan yang akan dibahas melalui dua hingga tiga putaran perundingan.

Indonesia juga mengajukan pengembangan
sumber daya manusia yang mencakup bidang pendidikan, sains, teknologi, teknik (engineering), matematika (STEM), dan ekonomi digital.

Lalu, kerja sama yang lebih seimbang di sektor jasa keuangan juga diusulkan.

RI juga meminta tarif impor AS terhadap produk ekspor unggulan Indonesia seperti garmen, alas kaki, tekstil, furnitur, dan udang disesuaikan agar lebih kompetitif dibandingkan negara-negara pesaing.