Job Fair di Bekasi Ricuh, CELIOS: Bukti Pemerintah Tak Serius Fasilitasi Kenyamanan Pencari Kerja

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kondisi job fair yang digelar Pemerintah Kabupaten Bekasi menjadi sorotan usai kericuhan yang terjadi terekam dalam sebuah video dan viral di media sosial.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudistira menilai insiden tersebut sebagai bukti bahwa pemerintah gagal dalam menyediakan fasilitas yang layak dan nyaman bagi para pencari kerja.

Bhima menyebut kesalahan juga datang dari pihak penyelenggara yang tidak mempersiapkan acara secara baik.

"Sudah tahu tingkat pengangguran sedang tinggi, PHK juga masif terutama di kawasan industri ini banyak yang mencari pekerjaan, tetapi job fair tidak dipersiapkan dengan matang, sehingga menimbulkan kericuhan," katanya dalam diskusi daring bertajuk 'Sebenaranya Ada Berapa Juta Orang Miskin dan Menganggur di Indonesia?', Rabu (28/5/2025).

Menurut Bhima, penyelenggara job fair harus disanksi karena telah menimbulkan berbagai kerugian bagi peserta yang datang.

Kerugian itu seperti dari sisi waktu karena mereka harus mengantre panjang. Lalu, dari sisi kesehatan karena peserta harus berdesakan, bahkan sampai ada yang pingsan.

"Itu membuktikan pemerintah memang tidak pernah serius mempersiapkan cara untuk memfasilitasi agar para pencari kerja ini bisa dengan nyaman mendapatkan pekerjaan," ujar Bhima.

Baca juga: Penjelasan Polisi Terkait Job Fair Pasti Kerja di Bekasi Berujung Ricuh

Bhima menilai ada cara lain untuk menyelenggarakan job fair tanpa harus selalu kumpul di satu tempat yang menurut dia juga merupakan cara kuno.

Ia mencontohkan China yang juga dilanda permasalahan pengangguran, bisa memanfaatkan perkembangan teknologi untuk menampilkan lowongan pekerjaan.

"Dengan perkembangan teknologi, orang tidak perlu desak-desakan. Sekarang lowongan kerja bisa dilakukan melalui aplikasi online, website online, bahkan ada yang membuka lapangan kerja lewat media sosial," ucap Bhima.

Selain itu, ia mengatakan pihak pemerintah daerah yang ingin menyelenggarakan job fair juga perlu mendapatkan pendataan yang akurat dan valid mengenai jenis pekerjaan yang dibutuhkan.

Mereka juga perlu memiliki data mengenai latar para pencari kerja. Apakah mereka korban PHK, fresh gradute, atau yang lain sebagainya.

"Mereka yang menjadi korban PHK datanya sekarang ada di BPJS Ketenagakerjaan yang mengajukan klaim. Itu harusnya bisa menjadi data basis untuk ditangkap oleh pemerintah pusat dan pemda, sehingga pendataan bisa dicocokkan. Industri itu di kawasan Bekasi, Cikarang, dan lain-lain itu sedang butuh apa dan disipakan," kata Bhima.

Baca juga: Job Fair Bekasi Chaos, Pencari Kerja Membeludak Ada yang Ricuh hingga Pingsan

Ia pun menyatakan bahwa permasalahan job fair ini juga merupakan masalah struktural. Lapangan pekerjaan minim, tetapi jumlah fresh gradute dan pengangguran ada banyak.

"Jadi kegagalan pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Ini yang membuat masalah job fair masalah menarik perhatian orang," ujar Bhima.