Majukan Organisasi AKPI, Profesi Kurator Hadapi Sejumlah Tantangan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Profesi kurator dan pengurus kini makin dibutuhkan untuk menjalankan proses penting dalam proses kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) di dunia usaha seiring dengan terus bertumbuhnya perekonomian nasional.

Namun dalam menjalankan peran tersebut, para kurator dan pengurus kerap menghadapi kriminalisasi oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Di Indonesia, para kurator dan pengurus kepailitan dan PKPU saat ini terhimpun dalam Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPU) yang menjadi organisasi profesi yang mewadahi mereka menjalankan peran penting dalam proses kepailitan.

"Kami menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi anggota AKPI selama menjalankan tugas sebagai kurator dan pengurus karena dalam beberapa kegiatan kami, ada upaya pemidanaan atau kriminalisasi terhadap anggota kami," ungkap Martin Patrick Nagel, anggota AKPI di acara deklarasi Jakarta, Selasa, 3 Mei 2025.

Baca juga: Alasan PT Sritex PHK Ribuan Karyawan Terungkap, Kurator Beberkan Fakta Sebenarnya

Dia menambahkan, ke depan AKPI perlu menjadi garda terdepan bagi anggota untuk memberikan perlindungan hukum demi ketenangan dalam menjalankan profesinya. 

"Kami ingin bawa energi tanpa batas dalam.deklarasi kami. Kami melihat profssi kurator dsn pengurus sangat penting bagi pembangunan ekonomi Indonesia seperti menarik investasi ke Indonesia," paparnya.

Anggota AKPI lainnya, Harvardy Muhammad Iqbal menambahkan, AKPI ke depan harus makin inklusif untuk memajukan organisai.  

“Kami percaya inklusivitas adalah kunci keberhasilan AKPI ke depan. Seluruh anggota, dari pusat hingga daerah, harus merasakan manfaat yang setara dan nyata dari keberadaan organisasi kita."

"Tanpa keterlibatan dan dukungan penuh dari semua wilayah, visi kita tidak akan tercapai,” ujar  Harvardy Muhammad Iqbal.

Harvardy juga menekankan pentingnya keterlibatan seluruh anggota dalam transformasi organisasi AKPI agar bisa makin dinamis dalam menjawab berbagai tantangan.

Harvardy dan Martin merupakan pasangan yang akan maju di pemilihan pengurus baru AKPI 2025–2028.

Menurut keduanya, ada empat pilar utama transformasi-kolaborasi AKPI ke depannya.

Pertama, optimalisasi peran strategis melalui pendidikan berkelanjutan dan kolaborasi lintas sektor; Kedua, penguatan tata kelola dan fungsi wilayah dengan pelibatan aktif daerah serta pengaktifan wilayah strategis seperti Medan, Surabaya, Semarang, Makasar dan Bandung;

Ketiga, penerapan perlindungan hukum terpadu melalui tim bantuan hukum dan kerja sama dengan aparat penegak hukum;

Keempat inovasi digitalisasi dan transparansi program kerja dan keuangan lewat aplikasi digital dan laporan publik.