Pemerintah Disebut 'Cuek' Soal Nasib Pekerja Meski Sudah Banyak di PHK, Pengusaha Ungkap Hal Ini

Masalah data PHK yang sering disebut pemerintah masih lebih kecil dibanding penyediaan lapangan kerja, pengusaha sangat menyayangkan.

Sebab para pemimpin disebut hanya berpatok pada Purchasing Managers Index (PMI). Dimana data yang realistis bisa didapatkan melalui melalui pajak.

"PHK itu bisa dicek. Ini pekerjaan yang normal yang membayar PPH 21. Bisa dicek di pajak. Yang membayar PPH 21 turun atau enggak. Kedua, mereka pasti anggota BPJS. Yang keluar dari BPJS ditambah yang masuk, besaran mana? Kalau besaran yang keluar berarti terjadi PHK. Pemerintah patokannya PMI kalau di atas 50 jadi ekspansi, kalau di bawah 50 berarti turun, PHK pegangannya itu. Jadi kita yang namanya PHK itu fakta," jelasnya.

Diprediksi 280 Pekerja di PHK

BPJS Ketenagakerjaan memperkirakan pekerja terkena PHK pada tahun ini tembus 280 ribu orang.

"Prediksi dan potensi korban PHK yang akan terjadi untuk tahun 2025 sekitar 280 ribu korban. Ini baru prediksi," kata Ketua Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan Muhammad Zuhri dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR, beberapa waktu lalu.

Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatatkan sepanjang 2024 ada 77.960 korban PHK. 

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri beberapa waktu lalu menyampaikan, total pekerja pada tahun ini hingga Mei 2025 yang terkena PHK sebanyak 26.455 orang, terbanyak dari wilayah Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Riau.

"(PHK) 26.466 per 20 Mei 2025, tadi pagi. Jawa Tengah tertinggi, nomor dua Jakarta, nomor tiga Riau. Sektornya pengolahan, perdagangan besar/eceran, dan jasa. Jawa Tengah 10.695 (orang), Jakarta 6.279, Riau 3.570. Lebih tinggi sedikit (dibandingkan tahun lalu), untuk bulan Mei, tidak sampai 5.000," kata Indah.

Ia menyebut, PHK terjadi bisa dipicu oleh perubahan teknologi dan digitalisasi, seperti halnya terjadi kasus PHK di sejumlah perusahaan media beberapa waktu ke belakang.

"Untuk memitigasi ini dengan cara membangun dialog sosial antara perusahaan media dengan pekerjanya. Dialog sosial dibangun supaya targetnya tentu menghindari PHK. Kalau pun PHK, maka harus sesuai ketentuan yang berlaku. Berikutnya, pemerintah khususnya Kemnaker, siap untuk men-support reskilling dan upskilling bagi mereka yang mungkin kena PHK atau potensi PHK," tuturnya.